Bangka Belitung,  Ratusan Nelayan Tradisional melakukan demo di halaman kantor Gubernur Bangka Belitung. "Tolak tambang laut" seu peserta aksi. puluhan pengamanan sudah bersiaga di depan gerbang halaman kantor Gubernur Babel.  "Belitung aja bebas tambang laut, kenapa Bangka enggak" salah satu tulisan  dalam baliho yang dibawa para peserta aksi. Mereka juga turut menyuarakan yel yel penolakan tambang secara bersamaan. Warga yang kecewa karena tangkapan mereka semakin berkurangakibat kerusakan ekosistem pesisir.

Secara terpisah Sekretaris Majelis Lingkungan PP. Muhammadiyah (MLH PP Muhammadiyah)  Dr. Gatot Supangkat, mengungkapkan bahwa perlu kajian secara mendalam  dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan mengenai silag kepentingan antara Nelayan tradisional dan pihak yang telah mendapatkan izin dari pemda Bangka Belitung.  Untuk itu Gatot Supangkat juga menyarankan agar MLH. PW Muhammadiyah Bangka Belitung mencermati persoalan ini, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Direktur eksekutif Walhi Bangka Belitung, Ratno Budi menegaskan bahwa sikap walhi adalah Tidak ada tambang laut di wilayah pesisir laut propinsi Bangka Belitung, hal tersebut sesuai  landasan penyusunan RZWP3K yaitu UU No.1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.27 tahun 2007 tentang  pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Walhi merekomendasikan  aktifitas tambang laut sebaiknya di atas 12 mil laut guna melindungi wilayah tangkap para nelayan tradisional.

Hal yang sama diungkapkan oleh Noni Amini dari Perhimpunan Cendekiawan lingkungan Indonesia, bahwa kebijakan daerah  harus memperhatikan daya dukung wilayah pesisir yang telah ditetapkan dalam RZWP3K untuk mendukung perikehidupan manusia dalam hal ini para nelayan tradisonal dan mahluk hidup lainnya, sesuai pasal 1 angka 24 pada UU No. 1 Thn 2014. Jika ternyata pertambangan laut dengan menggunakan Kapal Isap Produksi merusak kesimbangan daya dukung lingkungan,  pemerintah daerah tidak perlu ragu ragu meninjau kembali kebijakannya. 

 

Login Form

Berita Terpopuler

Prev Next

INDONESIA DALAM ISU KELAUTAN DAN PERUBAH…

Bersamaan dengan perundingan pada sidang ke-30 badan-badan subsider UNFCCC (United Nations...

Aspek Iklim dalam Perencanaan Perkotaan

Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim perkotaan (Sumber: Sebastian Wypych...

KEBUN BOTANI : UPAYA MELESTARIKAN KEKAYA…

Tidak lama lagi kita harus mengimpor benih kayu dari Malaysia atau Thailand karena tak ada...

Menhut: Selamatkan Hutan Perlu Aksi, Jan…

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengingatkan, upaya penyelamatan hutan memerlukan aksi...

Kota Hijau Tanpa Transportasi

Oleh Isyana Artharini Perdebatan soal perubahan iklim di Indonesia masih berkutat soal...

Beda Sarjana dengan Cendekiawan

Oleh: Prof Emil Salim Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia merupakan wadah bagi...

Kita Butuh UU Lingkungan Hidup?

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DALAM TATA KELOLA PE...

LANGKAH KOMITMEN ENVIRO- MASTERPLAN PEMB…

Oleh: Raldi H Koestoer Langkah Komitmen Hijau: •Komitmen Enviro/Hijau–Pembangunan Hijau ...

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN UNTUK PENATAAN RU…

•Adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup ...