PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI UU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN CENDEKIAWAN LINGKUNGAN INDONESIA
Disampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi VII DPR RI, 13 Juli 2009

DASAR PEMIKIRAN
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Interekasi antar komponen hidup, yaitu air, udara, iklim, membentuk tipologi lingkungan yang bersifat khas. Kekhasan ini pulalah yang menyebabkan keanekaragaman hayati yang terdapat di suatu wilayah berbeda-beda dengan Negara lain.

Tipologi lingkungan Indonesia yang selalu harus diperhitungkan dalam sesuatu kegiatan di lingkungan adalah posisi geografik, sifat fisiografik, luas perairan, luas daratan dan jumlah penduduk.
Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung kehidupan umat manusia dan alam semesta memiliki keterbatasan-keterbatasan. Pengelolaan yang memperhatikan keterbatasan daya dukung lingkungan akan membuat lingkungan berkembang berkelanjutan, sebaliknya pengelolaan yang berlebihan hanya akan menyebabkan kerusakan bahkan melahirkan bencana ekologis.

Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan hanya dapat dilakukan jika berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan yang berkelanjutan dan tipologi lingkungan yang bersifat khas bagi setiap negara.

Negara bertanggung jawab menjamin pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya secara berkelanjutan. Tanggung jawab Negara tersebut diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

DPN PERWAKU mengusulkan tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang akan diatur melalui Rancangan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

POKOK-POKOK USULAN
Pokok-Pokok usulan Perwaku untuk penyusunan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah sebagaimana pada matriks berikut:
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP,
DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI UU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
PENGATURAN DALAM UU PLH
1. Prinsip Ekologis Berkelanjutan


Prinsip pengelolaan ekologi adalah terpenuhinya suistainabilitas atau keberlanjutan. Prinsip ini harus dapat menjamin terwujudnya kualitas lingkungan hidup di masa mendatang yang setara dengan kualitas lingkungan hidup sebelum dan/atau selama adanya usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan.
a. Terwujudnya pengelolaan yang sesuai dengan pengkhususan Tipologi lingkungan bersifat spesifik. Pengabaian tipologi lingkungan berdampak pada daya saing yang rendah dan dapat menimbulkan kerugian, kerusakan bahkan pukulan balik yang berupa bencana ekologis.
a. Berkembangnya pengelolaan (teknologi, manajemen, pranata) yang bertumpu pada kondisi nyata tipologi lingkungan Indonesia.
Contoh:
1) Pemenuhan energi Indonesia negara tropis dengan waktu matahari bersinar rata-rata 12 jam sehari, seharusnya energi matahari berkontribusi besar dalam pemenuhan energi.
Akibat ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengakibatkan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi pertambangan, bahkan bencana.
2) Pemaksaan sifat penanaman dari heterokultur menjadi monokultur, seperti: panganàpadi, dan perkebunan kelapa sawit.
Pemaksaan ini menyebabkan pembukaan lahan secara luas, dan memperbesar potensi tanah kritis.
3) Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan tipologi lingkungan dapat mengancam keberlanjutan lingkungan alami, seperti:
(a) Hilangnya padang rumput sebagai sumber pakan banteng liar di Taman Nasional Meru Betiri.
(b) Hilangnya plasma nutfah padi-padian di Indonesia, karena masuknya benih padi dari negara laian yang tipologinya berbeda dengan Indonesia.
(c) Pembangunan Break-water di Indramayu telah menyebabkan sedimentasi yang mengakibatkan perubahan arus laut yang membuat abrasi di sekitarnya dan tidak dapat difungsikan lagi pelabuhan yang ada.
Terjaminnya penguasaan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh negara, melalui:
1) Lingkungan Hidup dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan secara bijaksana dan berkeadilan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
2) Negara mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang mendorong berkembangnya teknologi, manajemen dan pranata yang sesuai dengan tipologi lingkungan Indonesia, antara lain melalui;
(a) Legislasi Hijau; => produk perundang-undangan
(b) Rencana Strategis dan Program Hijau; => PELITA
(c) APBN Hijau; => Penganggaran yang lebih pro lingkungan
(d) Instrumen Ekonomi; dan => pajak lingkungan, dan lain-lain
(e) Insentif dan Disinsentif => dukungan kebijakan lintas wilayah administrasi dan sektor.
b. Perubahan kondisi lingkungan dari kondisi eksisting ke kondisi terbaru, mempunyai toleransi berupa daya dukung dan daya lenting, yang bila diabaikan, akan menyebabkan bencana. Sebagai acuan pada beberapa teori terkait Lingkungan Hidup, bahwa dibutuhkan 30 input untuk mendapatkan 1 nilai output.
b. Berkembangnya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada daya dukung lingkungan.
Contoh:
Konversi lahan yang tidak sesuai dengan fungsi ekologis, telah mengancam keselamatan masyarakat, melahirkan bencana, bahkan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
1) Kasus Konversi Hutan telah mengakibatkan potensi banjir meningkat dan menyebabkan masyarakat sekitar kehilangan mata pencaharian.
2) Kasus Konversi Lahan Pemukiman di perkotaan, akibat gagalnya Pemerintah mendorong pemenuhan dan animo masyarakat pada permukiman vertikal.
3) Kasus di sejumlah pertambangan, menyebabkan berubahnya daya dukung lingkungan, utamanya pada lokasi pertambangan yang bersamaan dilakukan ekplorasi.
4) Kasus alih fungsi lahan di wilayah pesisir (Reklamasi), menyebabkan hilangnya fungsi ekologis, fungsi sosial dan fungsi ekonomi bagi masyarakat, yang berdampak bukan hanya di sekitar pesisir, namun hingga ke daerah daratan.
5) Adanya ancaman kepunahan keanekaragaman hayati karena pemanfaatan sumberdaya hayati yang berlebihan. Sebagai respon cepat (quick response) pencegahan, maka perlu dikembangkan upaya eks-situ dan in-situ, antara lain melalui pembangunan Hutan Lindung, Kebun Raya, Taman Nasional, dan lain-lain.
6) Perubahan iklim menjadi pembatas dalam kegiatan sosial ekonomi, bahkan eksistensi negara. Misalnya: ancaman hilangnya pulau-pulau yang berdampak pada berhentinya kegiatan sosial-ekonomi serta berubahnya garis batas terluar wilayah Indonesia.
3) Negara menjamin keberlanjutan lingkungan hidup sejalan dengan pemanfaatan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Prinsip Ekonomi Berkelanjutan


Prinsip pemanfaatan ekonomi adalah terpenuhinya fisibilitas atau kelayakan. Namun, prinsip ini harus dapat menjamin terwujudnya kesejahteraan generasi masa sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang, antara lain melalui:
a. Integrasi Lingkungan dalam Pembangunan Ekonomi dibutuhkan untuk menginternalisasi jasa lingkungan ke dalam nilai ekonomi sehingga memperoleh manfaat dan biaya seutuhnya dari kegiatan/usaha yang dilakukan.
a. Berkembangnya pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai jasa lingkungan ke dalam pembangunan.
Contoh:
Air dan udara, masih dipandang sebagai barang publik yang didapatkan secara cuma-cuma yang dianggap tidak perlu dikelola oleh Pemerintah dan pengelolaannya justru menjadi beban lingkungan.
1) Hancurnya sumberdaya air, menyebabkan akses publik terhadap air, menjadi mahal. Bahkan, cenderung mengalami kelangkaan.
2) Laut sebagai tempat sampah terbesar di dunia.
3) Udara sebagai sebuah sumber sekaligus media pembuangan sehingga kualitasnya rentan dari aktivitas manusia.
Kondisi pencemaran udara di Indonesia berada pada kondisi yang mengkhawatirkan bagi kesehatan.
4) Terjaminnya tata kelola pemerintahan yang menjamin terlaksananya integrasi lingkungan dalam pembangunan, antara lain meliputi;
a) Integrasi Lingkungan dalam pembangunan ekonomi pada seluruh aspek tingkatan dan sektor.
b) Kohorensi yang luas pada pengambilan kebijakan.
c) Adanya akuntabilitas tentang dampak lingkungan dari kebijakan sektoral dan ekonomi yang diambil.
d) Adanya evaluasi dan monitoring
e) Akses informasi dan partisipasi yang efektif
f) Penguatan perencanaan dan sistem manajemen
b. Penggunaan Instrumen Ekonomi untuk mengatur pemanfaatan lingkungan oleh masyarakat.
b. Berkembangnya penggunaan instrumen ekonomi dalam pemanfaatan lingkungkungan oleh masyarakat.
Contoh:
1) Pengenaan pajak lingkungan untuk penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan pribadi.
2) Pengenaan pajak lingkungan yang merubah bentang alam untuk kepentingan usaha bisnis, seperti Reklamasi Pantai.
5) Terjaminnya kondisi lingkungan tetap berkelanjutan dari pemanfaatan lingkungan oleh masyarakat.
Untuk menjamin hal tersebut, Pemerintah dapat menggunakan kebijakan Instrumen ekonomi, antara lain meliputi:
a) Menghadirkan kerangka kebijakan untuk mendorong kreasi pasar baru dalam pengendalian polusi dan pengelolaan lingkungan.
b) Reformasi insentif ekonomi dan fiskal untuk mempertemukan tujuan pembangunan dan lingkungan.
c) Menghadirkan kombinasi ekonomi yang efektif untuk pendekatan regulatory dan voluntary (self regulatory).
d) Menghapus atau mengurangi subsidi yang tidak melengkapi tujuan pembangunan berkelanjutan.
e) Menghadirkan dasar kebijakan yang berdasarkan pada on greater, reliance on resource pricing.
c. Pengembangan Sistem Akuntansi Ekonomi Lingkungan untuk mengatur pemanfaatan lingkungan oleh negara.
c. Berkembangnya sistem akuntansi ekonomi lingkungan yang memperhitungkan perubahan-perubahan pada stok sumberdaya alam, deplesi atau degradasi lingkungan pada neraca negara.
Contoh:
1) GDP Hijau
2) PDRB Hijau.
6) Terjaminnya kondisi lingkungan tetap berkelanjutan dari Pemanfaatan lingkungan oleh negara. Untuk itu, Pemerintah harus memasukkan perubahan-perubahan pada stok sumberdaya alam, deplesi atau degradasi lingkungan pada neraca negara.



3. Prinsip Sosial Berkelanjutan


Prinsip sosial pengelolaan lingkungan adalah terpenuhinya aksesbilitas.. Prinsip ini harus dapat menjamin terwujudnya tata nilai sosial yang dibangun dengan memperhatikan partisipasi masyarakat secara aktif, karakteristik budaya lokal, dan budaya peduli lingkungan, antara lain melalui:
a. Penduduk
1) Kuantitas/ Jumlah
2) Kualitas, yaitu ekonomi dan pendidikan.
3) Skema akses partisipasi aktif dalam pembangunan
b. Sistem Sosial
1) Struktur sosial yang berdasarkan tingkatan sosial, pendidikan, dan lain-lain.
2) Nilai sosial terkait lingkugan sekitar melalui akulturasi, heterogensi suku-bangsa.
3) Institusi sosial
c. Budaya
1) Keberadaan Nilai Intrinstik
2) Berkembangnya Nilai-nilai Baru
a. Berkembangnya modal dan lingkungan sosial menuju ke arah Kemampanan (stabil), misalnya dari aspek kependudukan dan kondisi sosial masyarakat.
Contoh:
Jumlah penduduk yang setahun bertambah sekitar 3,5 juta orang (3,5 juta mulut) yang memerlukan tambahan pasokan beras berjumlah 3,5 juta kali 120 kg beras, yaitu sekitar lebih dari 420 000 ton per tahun. Ini perlu dibuka persawahan baru. Hal ini tidak mungkin dilakukan di pulau Jawa. Di luar Jawa juga tidak begitu mudah, karena butuh istem irigasi yang baik.
Laju pertumbuhan tahunan penduduk sebesar 2% mengakibatkan setiap 35 tahun berlipat ganda sehingga mengharuskan pertumbuhan yang juga tinggi.
Tidak seimbangnya laju permintaan bahan pokok karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, dibandingkan dengan laju pertumbuhan produksi, maka sesuatu serba semakin kurangnya beras, gula, minyak goreng semakin tidak mencukupi, air bersih semakin langka, jalan raya semakin padat dan sesak, perumahan tidak memadai dan demikian seterusnya.
b. Berkembangnya Sistem Sosial dengan memperhatikan struktur sosial, nilai sosial dan intitusi sosial, menjadikan program lingkungan yang membumi.
Contoh:
Subak sebagai sebuah sistem sosial yang berkembang di Bali.
c. Berkembangnya kemampuan adaptasi program pembangunan dalam mendorong terbentuknya nilai budaya yang dijadikan pegangan hidup bersama secara harmonis.
Contoh:
1) Kegagalan program transmigrasi yang tidak memperhatikan lingkungan
2) Kekerasan di Perkotaan
7) Terjaminnya kesejahteraan sosial masyarakat melalui pengembangan modal dan lingkungan sosial yang mengarah pada suatu kondisi yang mampan, antara lain melalui;
(a) Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
(b) Pengembangan Sistem Sosial dan Nilai-nilai Budaya
(c) Peningkatan pemenuhan hak atas lingkungan melalui: Perluasan Akses Informasi, Partisipasi, dan Keadilan.
(d) Peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.
(e) Peningkatan kegiatan pengembangan masyarakat di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berbasis lingkungan.






4. Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Berkelanjutan


Prinsip tata kelola pemerintahan adalah managable atau dapat dikelola. Prinsip ini harus dapat menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang menjamin implementasinya 3 prinsip pembangunan berkelanjutan (ekologi, ekonomi dan sosial) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
a. Berkembangnya tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Contoh:
1) Tiadanya institusi negara yang bertanggungjawab atas memburuknya kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Misalnya:
- Institusi manakah yang bertanggungjawab atas buruknya kualitas udara,
2) Tiadanya institusi negara yang dapat menghentikan usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak lingkungan.
3) Tidak efektifnya AMDAL sebagai mekanisme perijinan karena lemahnya law enforcement, terhadap dokumen AMDAL yang telah disahkan.
4) Tidak efektifnya penyelenggaraan negara dalam pengendalian ruang sehingga banyak terjadi alih fungsi lingkungan, misalnya: alih fungsi lahan, alih fungsi ekosistem; yang ditengarai sebagai pemicu bencana lingkungan saat ini, seperti banjir, longsor dan sebagainya.
Untuk itu, dipandang perlu untuk memperkuat tugas Kementerian Lingkungan Hidup dengan tugas pengelolaan ruang.
Terjaminnya tata kelola pemerintahan yang menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan, antara lain melalui:
1) Reformasi Institusi/ kelembagaan lain:
(a) Pembentukan Komisi Negara Lingkungan Hidup, yang bertanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup.
(b) Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, yang bertanggungjawab menjalankan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup.
(c) Badan Pengendali Lingkungan Hidup, yang bertanggungjawab dalam pengendalian Lingkungan Hidup.
2) Pemerintah menjamin adanya pelaksanaan pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup antara lain melalui:
a) Pengendalian tata ruang
b) Baku mutu lingkungan
c) Kriteria baku kerusakan
d) AMDAL
e) UKL dan UPL
f) Perijinan
g) Instrumen ekonomi
h) Legislasi hijau
i) Program pembangunan berbasis lingkungan
j) Anggaran berbasis lingkungan
k) Risk Assessment (RA)/ Analisis Resiko
l) Cost Benefit Analysis (CBA)
m) Environment Strategic Assessment (ESA)/ Kajian Lingkungan Strategis
n) Environment Audit (EA)/ Audit Lingkungan
o) Environment Risk Rapid Assessment (ERRA)
3) Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan yang meliputi kegiatan: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan, serta pengawasan dan penegakan hukum, harus mengikuti kaidah-kaidah lingkungan dan tipologi lingkungan.
4) Penegakan Hukum:
(a) Pemerintah wajib menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya di bidang pemantauan pelaksanaan terhadap dokumen AMDAL yang telah disahkan.
Pejabat yang bertanggungjawab dalam butir di atas, jika lalai dalam melaksanakannya, dikenai sanksi.
(b) Pemerintah dapat mencabut atau menghentikan usulan/ proses usaha/ kegiatan jika keadaan lingkungan terancam rusak atau mengancam hajat hidup masyarakat luas/ orang banyak.











Login Form

Berita Terpopuler

Prev Next

Aspek Iklim dalam Perencanaan Perkotaan

Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim perkotaan (Sumber: Sebastian Wypych...

INDONESIA DALAM ISU KELAUTAN DAN PERUBAH…

Bersamaan dengan perundingan pada sidang ke-30 badan-badan subsider UNFCCC (United Nations...

KEBUN BOTANI : UPAYA MELESTARIKAN KEKAYA…

Tidak lama lagi kita harus mengimpor benih kayu dari Malaysia atau Thailand karena tak ada...

Kota Hijau Tanpa Transportasi

Oleh Isyana Artharini Perdebatan soal perubahan iklim di Indonesia masih berkutat soal...

Beda Sarjana dengan Cendekiawan

Oleh: Prof Emil Salim Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia merupakan wadah bagi...

Kita Butuh UU Lingkungan Hidup?

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DALAM TATA KELOLA PE...

LANGKAH KOMITMEN ENVIRO- MASTERPLAN PEMB…

Oleh: Raldi H Koestoer Langkah Komitmen Hijau: •Komitmen Enviro/Hijau–Pembangunan Hijau ...

Menhut: Selamatkan Hutan Perlu Aksi, Jan…

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengingatkan, upaya penyelamatan hutan memerlukan aksi...

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN UNTUK PENATAAN RU…

•Adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup ...