Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembenahan di sektor sumber daya alam, salah satunya tata kelola air di kawasan hulu. Hal ini dilakukan dengan pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Citarum, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (10/12).

 

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, ada tujuh fokus kegiatan GNSPDA di Jabar, yakni pertama, penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam hal ini, akan dilakukan pencabutan/penghentian kegiatan IUP non CNC dan penyampaian secara terbuka kepada publik, serta memproses CNC IUP tahap berikutnya dengan menggunakan semua kriteria.

Kedua, monitoring penggunaan air tanah yang akan memfokuskan pada pendataan penggunaan air tanah dan penegakan hukum pelanggaran penggunaan air tanah. Ketiga, koordinasi dan supervisi pengelolaan kawasan hulu sungai (Citarum-Ciliwung-Cisadane-Cimanuk).

“Pada kegiatan ini, akan dilakukan pemetaan masalah pengelolaan kawasan hulu sungai dan membangun sinergi pada pelaksanaan langkah strategis untuk penyelesaiaan permasalahan pengelolaan kawasan hulu sungai,” papar Saut.

Keempat, monitoring pencemaran lingkungan hidup, khususnya yang dilakukan oleh Industri di Jawa Barat, serta berkoordinasi untuk penegakan hukumnya. Kelima, memantau penggunaan kawasan khusus di Jawa Barat dan melakukan penataan atas penggunaannya.

Keenam, memantau penggunaan kawasan pesisir pantai terhadap kemungkinan kerusakan dan pencemaran. Terakhir, penggunaan kawasan kehutanan dan perkebunan.
“Terhadap pelanggaran hukum yang terjadi, KPK juga berkoordinasi untuk melakukan upaya penegakan hukum,” katanya. 

Menurut Saut, pencanangan ini bertujuan untuk berupaya seoptimal mungkin mencegah kerusakan sumber daya alam dan memastikan keberlanjutan daya dukung sumber daya alam di wilayah Jawa Barat. Selain itu, “KPK juga mendorong penegakan hukum pelanggaran dan kejahatan lingkungan hidup dan menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya di sektor sumberdaya,” katanya.

Ini dilakukan, atas sejumlah persoalan mendasar, di antaranya salah satu sumber daya yang melimpah di Jawa Barat adalah air, dengan 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan waduk/danau. Ironisnya, hal ini mengalami ancaman serius terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan limbah industri, limbah domestik, perambahan hutan, dan praktik pertanian (hortikultura) di hulu DAS yang tidak ramah lingkungan.

 

Selain itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup juga disebabkan oleh pencemaran udara dari gas buang kendaraan bermotor dan industri. Kondisi tersebut tentu saja merugikan, tidak hanya mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air, melainkan juga pada seluruh tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

 

Dampak nyata dari pencemaran lingkungan tersebut adakah cepat rusaknya peralatan PLTA yang semula 20 tahun, berkurang menjadi lima tahun serta meningkatnya biaya produksi industri karena perlunya pengolahan air sebelum dipergunakan dalam proses produksi dan terancamnya kelangsungan pasokan pangan dari lumbung pangan Nasional.  

 

Upaya penyelamatan sumber daya alam di wilayah Jabar, tidak akan berhenti pada kegiatan pencanangan saja. Rencananya, KPK bersama para pemangku kepentingan akan merumuskan rencana aksi hingga akhir Februari ini. Selanjutnya, pada Maret-Juni merupakan tahap implementasi dari program yang telah disepakati bersama.

 

Adapun rencana aksi kegiatan, akan difokuskan pada mendorong kepatuhan dan penyelamatan bersama Sumber Daya Alam di Jawa Barat dari aspek pengelolaan tata ruang, aspek Tata kelola, aspek perencanaan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum, serta aspek kelembagaan pemerintah terkait.

Selain pimpinan KPK, kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jabar.

Dalam sambutannya, Heryawan mengatakan, paradigma dalam memanfaatkan sumber daya alam, seharusnya menjaga lingkungan. dan tanpa kerusakan SDA. Ia berharap dalam pengelolaan sumber daya alam, diperlukan ketegasan. 

“Misalnya mengenai kehutanan, jika ada kebakaran hutan maka Polhut tidak berdaya. Lahan milik negara dan perkebunan dirambah, disewa-sewakan oleh preman ke masyarakat,” katanya. 

Selain itu, ia juga berharap adanya keseimbangan dalam tata kelola sumber daya alam, termasuk tata kelol air. Ia mencontohkan, triliunan rupiah uang yang dihasilkan dari Sungai Citarum, namun hanya sedikit yang kembali untuk mengurus dan mengelola sumber daya alam yang ada. 

“Harua ada keseimbangan. Kombinasi konservasi dengan pembangunan harus seimbang,” katanya.

 

(Humas)

Login Form

Berita Terpopuler

Prev Next

Aspek Iklim dalam Perencanaan Perkotaan

Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim perkotaan (Sumber: Sebastian Wypych...

INDONESIA DALAM ISU KELAUTAN DAN PERUBAH…

Bersamaan dengan perundingan pada sidang ke-30 badan-badan subsider UNFCCC (United Nations...

KEBUN BOTANI : UPAYA MELESTARIKAN KEKAYA…

Tidak lama lagi kita harus mengimpor benih kayu dari Malaysia atau Thailand karena tak ada...

Kota Hijau Tanpa Transportasi

Oleh Isyana Artharini Perdebatan soal perubahan iklim di Indonesia masih berkutat soal...

Beda Sarjana dengan Cendekiawan

Oleh: Prof Emil Salim Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia merupakan wadah bagi...

Kita Butuh UU Lingkungan Hidup?

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DALAM TATA KELOLA PE...

LANGKAH KOMITMEN ENVIRO- MASTERPLAN PEMB…

Oleh: Raldi H Koestoer Langkah Komitmen Hijau: •Komitmen Enviro/Hijau–Pembangunan Hijau ...

Menhut: Selamatkan Hutan Perlu Aksi, Jan…

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengingatkan, upaya penyelamatan hutan memerlukan aksi...

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN UNTUK PENATAAN RU…

•Adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup ...