Reklamasi adalah kegiatan meningkatkan manfaat sumber daya lahan, yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan dan pengeringan lahan. Reklamasi juga dapat disebut sebagai penimbunan areal dalam skala relatif luas hingga sangat luas di daratan maupun di perairan untuk rencana tertentu.

Pro kontra kembali mencuat, terlebih dengan dicabutnya moratorium reklamasi Teluk Jakarta beberapa waktu lalu jelang pelantikan Gubernur DKI Jakarta. Para aktivis lingkungan, sejarahwan, budayawan, pakar tata kota, sejumlah masyarakat sipil dan nelayan merasa dirugikan dengan adanya reklamasi tersebut. Untuk itulah, Seri Kajian Akhlak Lingkungan kali ini mengambil tema “Reklamasi Teluk Jakarta, Analisis Kelayakan Kelanjutan Pulau C & D” yang digelar Majelis Lingkungan Hidup PWM DKI Jakarta di Kampus FT UMJ Jakarta, Kamis 23 November 2017.

Hadir dalam Diskusi tersebut Pakar Lingkungan dari Universitas Indonesia yang juga merupakan Ketua Perhimpunan Cendekiawan Indonesia DR. Hasroel Thayib. APU menyampaikan agar kasus Reklamasi di Jakarta menimbulkan polemik , diperlukan langkah langkah ekstrim untuk menghindari kejadian terjadi kembali dengan meminta pengembang mengembalikan lingkungan seperti semula. Namun tentunya ini cara lain tentunya bisa dilakukan dengan kajian yang lebih mendalam pemanfaatan pulau reklamasi yang mendukung daya lingkungan lestari.

 

“Kontroversi tentang reklamasi Teluk Jakarta ini menyimpan banyak masalah besar yang serius. Pertama, betapa proyek ini begitu dipaksakan dengan menabrak peraturan perundangan yang berlaku, mengabaikan  aspek lingkungan dan kepentingan kehidupan nelayan. Dari aspek lingkungan reklamasi Teluk Jakarta jelas berpotensi besar memperparah banjir di daratan Jakarta, merusak ekosistem laut, pencemaran perairan Pantai Utara Jakarta dan Kepulauan Seribu. Di sisi lain, pengerukan pasir untuk timbunan pulau reklamasi di kawasan Pulau Seribu, Banten dan daerah lainnya menjadi problem lingkungan serius yang tak kalah besar bahaya kerusakan yang ditimbulkannya. Setidaknya di kalangan akademisi kelayakan proyek ini masih penuh perdebatan. Kedua, Praktek reklamasi ini bertentangan dengan prinsip pembangunan yang harus mengedepankan kepentingan rakyat. Proyek ini hanya akan menguntungkan pengembang, pemilik modal dan segelintir orang. Artinya proyek ini hanya akan dinikmati oleh kelompok elit. Sementara rakyat banyak justru makin kesulitan, terutama rakyat dan nelayan di Pantai Utara Jakarta dan Kepulauan Seribu,” papar Andi Fajar Asti, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia.

Sementara itu, Moestaqiem Dahlan (Ketua MLH PWM DKI Jakarta) menegaskan bahwa “seharusnya pemerintah memiliki political will untuk memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik dan peningkatan ekonomi, dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta ini”.

Di sisi lain reklamasi Teluk Jakarta ini mengandung banyak ancaman, antara lain (1) memperparah kualitas air, sedimentasi, konsentrat alga beracun dan ancaman banjir Jakarta (2) mengancam ekosistm terumbu karang dan kadar oksigen (3) mengakumulasi logam berat dan meracuni biota laut yang biasa dikonsumsi (4) penggusuran hunian nelayan di pesisir pantai, tandas Moestaqiem.

Moestaqiem yang juga aktif di Walhi DKI Jakarta sangat berharap bahwa “pulau yang sudah terlanjur dibangun harus dicarikan solusi pemanfaatannya dengan baik dan janganlah terus memaksakan beban kepada DKI Jakarta dengan menambah wilayah, karena menambah wilayah melalui pembangunan pulau-pulau buatan akan membutuhkan daya dukung infrastruktur tambahan. Jika terus begini, pembangunan dan perputaran ekonomi akan terus menumpuk di DKI Jakarta, paparnya.

 

Dalam upaya memberikan masukan yang konstruktif, Majelis Lingkungan Hidup PWM DKI Jakarta akan melakukan secara rutin setiap bulan yang diberi judul “Serial Kajian Akhlak Lingkungan”. (hidayat tri).

Login Form

Berita Terpopuler

Prev Next

Aspek Iklim dalam Perencanaan Perkotaan

Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim perkotaan (Sumber: Sebastian Wypych...

INDONESIA DALAM ISU KELAUTAN DAN PERUBAH…

Bersamaan dengan perundingan pada sidang ke-30 badan-badan subsider UNFCCC (United Nations...

KEBUN BOTANI : UPAYA MELESTARIKAN KEKAYA…

Tidak lama lagi kita harus mengimpor benih kayu dari Malaysia atau Thailand karena tak ada...

Kota Hijau Tanpa Transportasi

Oleh Isyana Artharini Perdebatan soal perubahan iklim di Indonesia masih berkutat soal...

Beda Sarjana dengan Cendekiawan

Oleh: Prof Emil Salim Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia merupakan wadah bagi...

Kita Butuh UU Lingkungan Hidup?

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DALAM TATA KELOLA PE...

LANGKAH KOMITMEN ENVIRO- MASTERPLAN PEMB…

Oleh: Raldi H Koestoer Langkah Komitmen Hijau: •Komitmen Enviro/Hijau–Pembangunan Hijau ...

Menhut: Selamatkan Hutan Perlu Aksi, Jan…

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengingatkan, upaya penyelamatan hutan memerlukan aksi...

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN UNTUK PENATAAN RU…

•Adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup ...