Aturan Moratorium Hutan Perlu Dikuatkan Dengan Perpres

Kategori: Berita
Diterbitkan: 07 Mei 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 592

Jakarta (Greeners) – Kemitraan dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah agar melanjutkan kebijakan moratorium pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Kebijakan penangguhan izin baru yang berlandaskan pada Inpres Nomor 10/2011 serta Inpres Nomor 6/2013 tersebut akan segera berakhir pada 31 Mei 2015 mendatang dan akan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres).

Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Abetnego Tarigan, mengatakan, saat ini sangat diperlukan penguatan berbasis hukum terhadap kebijakan moratorium, setidaknya dalam bentuk Perpres, agar mampu mengikat para aparatur pemerintahan di bawahnya. Ia juga meminta agar pemerintah memperpanjang periode moratorium lebih dari dua tahun dan harus berbasis capaian, dan menggunakan indikator perbaikan tata kelola hutan yang lebih terukur.

“Diperlukan sanksi hukum yang jelas agar dapat mengurangi penerbitan izin-izin pemanfaatan hutan, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dalam skala luas serta pinjam pakai kawasan untuk pertambangan,” ungkapnya, Jakarta, Selasa (05/04).

Selain itu, lanjut Abet, Kemitraan dan Walhi juga telah melakukan studi terhadap moratorium yang difokuskan di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Salah satu isu penting yang diperhatikan adalah keberadaan hutan alam primer serta keberadaan lahan gambut dari ancaman konversi dan perusakan alam.

Sita Supomo, Direktur Program Tata Kepemerintahan Pembangunan Berkelanjutan dari Kemitraan pun menerangkan kalau aturan moratorium harus diperluas lagi dengan memasukkan hutan alam primer dan lahan gambut yang tersisa serta kawasan yang terancam, seperti karts, mangrove, dan pulau-pulau kecil ke dalam area moratorium.

“Saat ini, sebagian besar area moratorium justru banyak berada pada kawasan yang sudah dilindungi. Sedangkan hutan alam primer dan lahan gambut yang masuk area moratorium masih sangat kecil,” tambahnya.

Di sisi lain, Penanggung Jawab Program Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Arief Yuwono menyatakan bahwa pemerintah akan tetap mempelajari masukan dari berbagai pihak dan tetap berkomitmen untuk melanjutkan masa moratorium perizinan baru. Sedangkan untuk bentuk aturannya, ia mengatakan masih harus mempelajari secara cermat di mana titik persoalan utama masalah moratorium tersebut.

“Komitmen kita tetap pada penurunan emisi 26 persen sampai tahun 2020, maka tata kelola hutan yang baik juga akan menjadi prioritas,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

 
Source from: http://www.greeners.co/berita/aturan-moratorium-hutan-perlu-dikuatkan-dengan-perpres/
 

UE dan Indonesia Luncurkan “Blue Book 2015″

Kategori: Berita
Diterbitkan: 07 Mei 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 587

Jakarta (Greeners) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama dengan Uni Eropa meluncurkan sebuah laporan tahunan mengenai kerjasama pembangunan Uni Eropa dan Indonesia yang diberi nama “Blue Book 2015″.

Deputi Menteri bidang Pendanaan Pembangunan BAPPENAS, Wismana Adi Suryabrata dalam sambutannya mengatakan bahwa laporan ini menunjukkan kalau Uni Eropa dan negara-negara anggotanya telah menyediakan dana bantuan lebih dari 570 juta euro untuk pembangunan di Indonesia pada tahun 2014.

Wismana menjelaskan, dana tersebut dicairkan untuk bantuan pembangunan dalam beberapa bidang seperti lingkungan dan perubahan iklim sebesar 341 juta euro, pendidikan 36 juta euro, kerjasama perekonomian 65 juta euro, tata kelola pemerintahan 31 juta euro, kesehatan, air dan sanitasi 16 juta euro, serta infrastruktur dan kesiapsiagaan bencana dan ketahanan pangan 81 juta euro.

“Secara kolektif, Uni Eropa dan negara anggotanya adalah donor terbesar di dunia dan telah mengucurkan lebih dari setengah nilai total bantuan globalnya untuk Indonesia pada tahun 2014 lalu,” jelasnya pada acara peluncuran Uni Eropa Blue Book 2015 di Jakarta, Selasa (05/05).

Foto: greeners.co/Renty Hutahaean

Foto: greeners.co/Renty Hutahaean

Selain itu, Kuasa Delegasi Uni Eropa, Colin Crooks juga menerangkan bahwa merujuk pada Blue Book 2015 yang diluncurkan hari ini, Uni Eropa dan Indonesia masih terus bekerjasama secara erat di berbagai sektor termasuk pendidikan, lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik dan perekonomian.

Ia menyatakan, untuk menunjukkan dan memperkuat kerjasama Eropa dan Indonesia dalam menanggulangi perubahan iklim, maka pada peluncuran Blue Book 2015 ini diputuskan untuk mengangkat isu perubahan iklim dan lingkungan.

“Temanya ini Putting People First atau mengutamakan masyarakat yang mana menandakan tujuan Uni Eropa adalah untuk mendukung perubahan transformasional bagi masyarakat,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

 

Source from: http://www.greeners.co/berita/ue-dan-indonesia-luncurkan-blue-book-2015/

 

Perkebunan Skala Kecil Jadi Pendorong Utama Deforestasi di Sumatera

Kategori: Berita
Diterbitkan: 07 Mei 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 565

Jakarta (Greeners) – World Wildlife Fund (WWF) Indonesia melakukan studi untuk memprediksi pendorong utama deforestasi dalam jangka waktu 2015 – 2030 di 11 kawasan hutan dunia yang saat ini mengalami penggundulan hutan paling parah. Selain di Sumatera, studi tersebut juga memerkirakan pendorong utama deforestasi terjadi di Borneo (Kalimantan), Kongo, Amazon, dan sejumlah wilayah lainnya.

Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia, Nyoman Iswarayoga menuturkan dari hasil studi tersebut, terungkap bahwa pendorong deforestasi di setiap wilayah itu berbeda. Namun yang menarik, ternyata di Indonesia khususnya Sumatera, kemungkinan kegiatan perkebunan skala kecil oleh masyarakatlah yang menjadi pendorong utama deforestasi.

“Di Sumatera itu, 42 persen kawasan sawit dikelola oleh masyarakat. Nah, 80 persen dari itu adalah petani-petani swadaya dan tidak terkait dengan perusahaan apapun,” jelasnya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (06/05).

Selain itu, lanjutnya, ancaman deforestasi terbesar lainnya selama 15 tahun ke depan di Sumatera adalah infrastruktur. Oleh karena itu, tambah Nyoman, WWF telah mendesak pemerintah untuk mengupayakan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan guna mengurangi ancaman deforestasi di Sumatera. Sedangkan ancaman yang datang dari perusahaan perkebunan skala besar, katanya lagi, malah diprediksi akan menjadi faktor yang kurang penting terhadap laju deforestasi di Sumatera.

“Dari hasil studi, lahan untuk ekspansi perkebunan skala besar jauh berkurang. Ancaman (deforestasi) yang akan terjadi 15 tahun ke depan justru berasal dari masyarakat,” tambahnya.

Berbeda dengan Sumatera, jelas Nyoman, sektor perkebunan skala besar justru akan menjadi penyebab utama deforestasi di Kalimantan pada kurun waktu 2015 hingga 2030 mendatang. Perkebunan skala besar seperti sawit diprediksi akan datang ke Kalimantan karena masih tersedianya banyak lahan hutan untuk dibabat.

“Kalimantan dalam 15 tahun ke depan juga masih akan terancam oleh aktivitas penebangan tak berkelanjutan serta pertambangan. Tapi meski begitu, baik Sumatera maupun Kalimantan tentu masih akan terancam oleh kebakaran hutan sebagai akibat dari deforestasi,” tukasnya.

Penulis: Danny Kosasih

 

Source from: http://www.greeners.co/berita/perkebunan-skala-kecil-jadi-pendorong-utama-deforestasi-di-sumatera/

 

Tahun 2019 Indonesia Bebas Dari Pemukiman Kumuh

Kategori: Berita
Diterbitkan: 05 Mei 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 641

Jakarta (Greeners) – Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengidentifikasi data kawasan permukiman kumuh yang ada di seluruh Indonesia mencapai 38.431 hektar yang tersebar di 2.883 kawasan di 515 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dari 515 kabupaten/ kota tersebut, sebanyak 300-an kabupaten/ kota atau sekitar 80% dari 515 kabupaten/kota itu telah menetapkan kawasan permukiman kumuh di wilayahnya dengan surat keputusan wali kota/ bupati sebagai syarat mendapatkan program pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Imam S. Ernawi, kepada Greeners mengungkapkan bahwa pemerintah telah menargetkan hingga tahun 2019 mendatang kawasan kumuh tersebut harus mencapai nol persen sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

“Menurut data terbaru, kalau dipersentasekan secara nasional kawasan kumuh itu ada 10% ya. Namun ternyata setelah dievaluasi, dari 10% itu tidak semuanya benar-benar masuk dalam kategori kumuh karena ternyata ada kabupaten/kota yang juga memasukkan data pedesaan yang sebenarnya bukan kategori kumuh,” jelas Imam, Jakarta, Kamis (30/01).

Untuk penanganan kawasan kumuh tersebut, Imam menuturkan ada dua cara penanganan.

Foto : Greeners.co/Danny Kosasih

Foto : Greeners.co/Danny Kosasih

Pertama, untuk kawasan kumuh di atas tanah legal (slum area) akan dilihat apakah termasuk kumuh ringan, sedang atau berat. Penanganan terhadap kawasan kumuh sedang sampai berat, akan dilakukan peremajaan kawasan (urban renewal), yaitu dengan perbaikan atau peningkatan kualitas lingkungannya, dan tidak perlu dibangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

“Nah sedangkan untuk penanganan kawasan kumuh di atas tanah illegal (squatter) seperti di bantaran sungai atau pinggiran rel akan dilakukan dengan cara pemindahan ke rusunawa,” terang Imam.

Lebih jauh, Imam juga menuturkan bahwa ada sembilan kota yang akan menjadi kota percontohan program penanganan pemukiman kumuh, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, Kota Malang, Kota Makasar dan Kota Surabaya, serta Pekalongan.

Diharapkan sembilan kota percontohan diatas dapat menjadi tolak ukur bagi kota lainnya dalam rangka menghilangkan kawasan kumuh di Indonesia.

Penulis : Danny Kosasih

 

source from: http://www.greeners.co/berita/tahun-2019-indonesia-bebas-dari-pemukiman-kumuh/

 

Revitalisasi Kota Tua, Butuh Kerjasama Semua Pihak

Kategori: Berita
Diterbitkan: 05 Mei 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 566

Jakarta (Greeners) – Sebagai salah satu tempat wisata di Jakarta, Kota Tua tengah dibenahi karena mengalami pencemaran lingkungan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan. Pemprov DKI bersama dengan PT Pembangunan Kota Tua Jakarta (JOTRC) dan Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua Jakarta menyatakan dengan tegas akan membangun kembali keasrian yang dimiliki Kota Tua.

CEO JOTRC, Lin Che Wie, menyatakan ingin membawa perubahan agar wisatawan serta komunitas musik yang berada di kawasan Kota Tua Jakarta dapat menjaga kebersihan dan kelestarian lokasi tersebut.

“Bukan hanya sampah namun tembok di Kota Tua pun dijadikan sebagai tempat untuk orang buang air kecil dan hal itu didiamkan saja oleh masyarakat sekitar yang berada di kawasan ini. Hal ini sudah menyalahi aturan, oleh karena itu kita harus tegas,” ujarnya saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta, Jumat (29/4) lalu.

Hal ini dibenarkan oleh M. Kadir Sasmita selaku Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua Jakarta. Ia menambahkan bahwa pemerintah sudah mencanangkan program revitalisasi Kota Tua yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti membuat pedestrian guna mempercantik lingkungan, merelokasi dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di lingkungan Kota Tua, dan membina komunitas dan PKL agar dapat bersinergi dengan pemerintah untuk memperbaiki keadaan Kota Tua.

“Revitalisasi tidak akan berjalan jika hanya Pemerintah Provinsi Jakarta yang bekerja sendiri. Maka dari itu, kami membutuhkan kerjasama dari tiga pilar ini yakni JOTRC, masyarakat, dan komunitas yang berada di Kota Tua,” ujarnya.

Kadir juga mengungkapkan keprihatinannya saat empat bulan lalu dirinya dilantik menjadi Kepala UPK Kota Tua. Saat itu ia mendapati keadaan Kota Tua yang terbilang kotor dan tidak terawat. Oleh sebab itu, ia ingin berkonsentrasi untuk membangun Kota Tua menjadi tempat wisata yang bersih dan asri agar dapat membuat nyaman baik untuk wisatawan dan masyarakat yang berada di kawasan ini.

Meski terkesan kurang terawat, lokasi wisata Kota Tua masih ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, situasi ini memunculkan banyak PKL yang tidak memiliki izin beroperasi di kawasan ini. Kadir mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat para PKL tersebut mencari nafkah dari kedatangan turis di kota yang dahulu dikenal dengan nama Batavia ini.

“Saya berharap Kota Tua bisa menjadi public space yang bisa dicintai dan dijaga oleh semua yang datang berkunjung baik dari wisatawan juga komunitas serta pemerintah,” pungkasnya.

Penulis: Gloria Safira

 

source from: http://www.greeners.co/berita/revitalisasi-kota-tua-butuh-kerjasama-semua-pihak/

 

Login Form

Berita Terpopuler

Prev Next

Aspek Iklim dalam Perencanaan Perkotaan

Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim perkotaan (Sumber: Sebastian Wypych...

INDONESIA DALAM ISU KELAUTAN DAN PERUBAH…

Bersamaan dengan perundingan pada sidang ke-30 badan-badan subsider UNFCCC (United Nations...

KEBUN BOTANI : UPAYA MELESTARIKAN KEKAYA…

Tidak lama lagi kita harus mengimpor benih kayu dari Malaysia atau Thailand karena tak ada...

Kota Hijau Tanpa Transportasi

Oleh Isyana Artharini Perdebatan soal perubahan iklim di Indonesia masih berkutat soal...

Beda Sarjana dengan Cendekiawan

Oleh: Prof Emil Salim Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia merupakan wadah bagi...

Kita Butuh UU Lingkungan Hidup?

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DALAM TATA KELOLA PE...

LANGKAH KOMITMEN ENVIRO- MASTERPLAN PEMB…

Oleh: Raldi H Koestoer Langkah Komitmen Hijau: •Komitmen Enviro/Hijau–Pembangunan Hijau ...

Menhut: Selamatkan Hutan Perlu Aksi, Jan…

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengingatkan, upaya penyelamatan hutan memerlukan aksi...

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN UNTUK PENATAAN RU…

•Adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup ...