Kala Hutan Leuser Berganti jadi Kebun Sawit

Kategori: Berita
Diterbitkan: 24 April 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 718

Kondisi Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) termasuk Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) baik di Langkat (Sumatera Utara) maupun Aceh Tamiang (Aceh), saat ini jauh berubah. Dulu, kala melintasi pinggiran jalan lintas dari Medan menuju Aceh, sepanjang jalan hutan rimbun. Kini,  sepanjang jalan banyak “dihiasi” perkebunan sawit.

Prama Wirasena, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), 20% dari 1.095.592 hektar TNGL rusak parah. Penyebab utama, hutan terbabat untuk kebun sawit.

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  mengatakan, illegal logging menggila. Sebagian hutan habis berubah menjadi kebun sawit.  “Ini sangat memprihatinkan.”

Dia sedang memikirkan pemecahan masalah ini. Dia menceritakan, kasus di Sarongge, Jawa Barat, pada 2004-2008, petugas masih mengejar-ngejar warga yang menggarab lahan. Lewat pendekatan persuasif, dengan agroforestry, dan sistem ternak agrosilfopastur, mendapat pendampingan organisasi lingkungan dan sektor terkait, hutan terjaga. Saat ini, satu peternak miliki sampai 400 kelinci.“Hutan terjaga. Ini yang masih kita kupas khusus mengatasi di KEL termasuk TNGL.”

Siti akan mendiskusikan ini dengan organisasi lingkungan atau gerakan kemasyarakatan. “Dari mereka kami mendapatkan informasi-informasi dasar sangat berharga ini. Soal KEL terus saya pantau.”

Kawasan hutan  KEL termasuk TNGL di Aceh Tamiang yang berubah menjadi perkebunan  sawit. Foto: Ayat S Karokaro

Kawasan hutan KEL termasuk TNGL di Aceh Tamiang yang berubah menjadi perkebunan sawit. Foto: Ayat S Karokaro

Selamatkan KEL

Sedangkan Rudi Putra, Anggota Forum Konservasi Leuser (FKL), mengatakan, permasalahan terbesar KEL, adalah ekspansi kebun sawit baik legal, maupun ilegal.

Kalau perkebunan di TNGL,  katanya, jelas semua ilegal tetapi tidak di KEL, harus ditinjau terlebih dahulu. KEL,  walaupun ada sejak 1998, tetapi status perlindungan baru ditegaskan dalam UU Pemerintahan Aceh pada 2006. Sebelum itu, KEL terbagi-bagi dalam status alokasi penggunaan lain, hutan lindung, hutan produksi, suaka margasatwa, cagar alam, dan taman hutan rakyat, termasuk TNGL.

Dengan begitu, izin hak guna usaha (HGU) perkebunan di KEL, keluar sebelum 2006, legal belum ada peninjauan lagi. “Juga kepemilikan lahan. Seharusnya, pemerintah diperintahkan meninjau perizinan.”

Kerusakan KEL, kata Rudi, sangat parah. Hampir seluruh batas kawasan hingga beberapa kilometer ke hutan, dirambah dan diduduki ilegal maupun legal.“Aneh sekali, kita menemukan beberapa izin HGU dalam kawasan hutan.”

Di Aceh Tamiang, dari 80,493 hektar KEL, diperkirakan 33.699 hektar menjadi bukan hutan. Dari sisa KEL yang masih berhutan, 95%, hutan sekunder.

Di Aceh Tamiang, diperkirakan 20,000 hektar sawit dalam KEL dengan pelaku berbagai pihak, dari perusahaan, pemodal, warga luar dan masyarakat sekitar.

“Perubahan kawasan ini harus dihentikan. Hutan rusak harus direstorasi mencegah bencana ekologi. Ini sangat dikhawatirkan melihat laju perambahan, telah membuka hutan di lahan curam, sedangkan masyarakaat hidup di bawahnya. Kita tidak saja akan ditimpa longsor dan banjir, juga kehilangan air.”

Pemerintah, katanya, harus bekerja lebih keras lagi untuk menghentikan kerusakan hutan. Untuk itu, perlu kebijakan menyeluruh dan tindakan seluruh bagian pemerintahan, baik pusat maupun daerah, berikut penegak hukum. “Saat ini penanganan kerusakan masih sangat parsial,” katanya.

Menurut Rudi, harus ada peningkatan penegakan hukum hingga memberikan efek jera. “Pengawasan dan perlindungan ketat, serta memberdayakan masyarakat sekitar. Tidak hanya dilakukan satu lembaga. Pemberdayakan masyarakat oleh kementerian, sampai dinas.”

Indonesia, katanya, sudah harus melupakan eksploitasi sumber daya hutan untuk pembangunan. Saat ini, wajib melindungi hutan. Jika itu, harimau, badak, gajah dan orangutan Sumatera, akan punah bila semua gagal melindungi mereka.

Kusnadi Oldani, Direktur Eksekutif Walhi Sumut mengatakan,  ketidakpastian kawasan hutan menjadi satu faktor perusakan. Pengukuhan kawasan hutan, tidak kunjung selesai  sedang perubahan peruntukan atau tata ruang,  ditengarai lebih banyak untuk kepentingan eksploitatif skala besar, bukan masyarakat.

Inilah kebun-kebun sawit di KEL Aceh Tamiang. Foto: Ayat S Karokaro

Inilah kebun-kebun sawit di KEL Aceh Tamiang. Foto: Ayat S Karokaro

 

Source from: http://www.mongabay.co.id/2015/04/23/kala-hutan-leuser-berganti-jadi-kebun-sawit/

 

Kadin Minta Pemerintah Berikan Insentif untuk Investasi Hijau

Kategori: Berita
Diterbitkan: 22 April 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 687

Jakarta (Greeners) – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah segera memberikan regulasi dan insentif khusus untuk investasi hijau saat Indonesia menggelar portofolio dan potensinya dalam acara bertajuk “Tropical Landscape Summit: A Global Investment Opportunity” pada tanggal 27-28 April 2015 di Jakarta.

Ketua Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Shinta W. Kamdani, mengatakan, dunia usaha menunggu regulasi yang mendukung pembangunan ekonomi hijau dan insentif khusus untuk investasi hijau.

“Kami berharap pemerintah memberikan kejutan berupa insentif yang simpel dan konkret saat memaparkan portofolio potensi investasi hijau di Indonesia dalam acara itu,” jelasya.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, yang menjadi tuan rumah penyelenggara Tropical Landscape Summit, selama ini pemerintah sudah memberikan insentif untuk penanaman modal di berbagai sektor yang berpotensi menjadi investasi hijau.

“Namun memang belum secara spesifik. Tetapi trend pertumbuhan investasi hijau di Indonesia terus meningkat rata-rata sekitar 20 persen pertahun,” tambahnya.

Franky menjelaskan, untuk tujuh kelompok bidang usaha yang berpotensi hijau (pertanian, kehutanan, perikanan, pengusahaan tenaga panas bumi, industri pengolahan, pengadaan listrik, pengolahan sampah dan daur ulang) sejak 2010-2014, untuk PMA baru mencapai US$ 26,81 miliar dan PMDN Rp 139.173 miliar. Potensi investasi hijau periode 2010-2014 rata-rata bertumbuh sekitar 20% per tahun, dan proyeksi sampai 2015-2019 akan terus bertumbuh.

Menurut Shinta, investor dalam dan luar negeri memerlukan dukungan regulasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebelum pemerintahan Jokowi-JK, katanya, Kadin sempat membahas secara intens dan bekerja sama dengan Bappenas tentang bagaimana menghimpun dan merealisasikan proyek-proyek pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

“Hanya saja, saat ini insentif yang diharapkan belum ada. Sementara tuntutan dunia usaha sudah begitu besar. Kadin juga telah menjajaki kerja sama dengan World Bank dan JICA untuk mengembangkan infrastruktur hijau di Indonesia,” katanya.

Shinta mengatakan, Indonesia memang harus banyak belajar dari pengalaman kota-kota lain di dunia, terutama terkait master planning urban investasi hijau dari berbagai pakar-pakar internasional. “Jadi, perlu diatur insentif apa yang bisa diperoleh oleh para dunia usaha untuk investasi hijau.”

Oleh sebab itulah, kata Franky, dari pertemuan Tropical Landscape Summit ini diharapkan akan terjadi dialog antara dunia usaha dengan pemerintah yang menghasilkan konsensus untuk meningkatkan komitmen terhadap pelaksanaan ekonomi hijau, termasuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

“Selain itu juga menghasilkan konsensus tentang pendanaan hijau dan “menghijaukan” sektor keuangan dan ekonomi Indonesia dengan berbagi pengalaman, inisiatif dan gagasan antara sejumlah pelaku di berbagai sektor,” tambahnya.

Franky juga menargetkan dari pertemuan internasional yang dihadiri sekitar 500 CEO, NGO, peneliti dalam dan luar negeri, serta instansi pemerintah pusat dan daerah dapat menginventarisasi pembelajaran dari berbagai praktik terbaik (best practice) investasi hijau di dunia untuk dikembangkan di Indonesia, dan konsensus tentang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memobilisasi sumber daya investasi hijau.

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan dan United Nations Office for REDD+ Coordination (UNORCID), bertujuan untuk mendorong arus masuk investasi hijau ke Indonesia, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan.

 

Source from: http://www.greeners.co/berita/kadin-minta-pemerintah-berikan-insentif-untuk-investasi-hijau/

 

Konferensi Asia-Afrika Diharapkan Mampu Mewujudkan Keadilan di Sektor Perikanan

Kategori: Berita
Diterbitkan: 22 April 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 633

Jakarta (Greeners) – Perhelatan akbar Konferensi Asia Afrika ke-60 yang berlangsung di DKI Jakarta dan Bandung diharapkan benar-benar membawa pengaruh positif dan perubahan yang lebih baik, khususnya bagi perekonomian dan kehidupan sosial bangsa Indonesia. Tidak terkecuali dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pun mendorong agar KAA juga dapat mempererat kerja sama negara-negara di kawasan Asia dan Afrika untuk mewujudkan keadilan global, terlebih dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Ketua Umum KNTI, M. Riza Damanik kepada Greeners menyampaikan bahwa para pemimpin dunia yang terlibat di dalam Konferensi Asia Afrika dituntut untuk memastikan kalau tujuan akhir dari pengelolaan laut adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan kepada warga bangsanya.

“Untuk mewujudkan itu berarti kerjasama Selatan-Selatan ini harus berfokus pada percepatan terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan bagi keluarga nelayan skala kecil dan tradisional,” katanya, Jakarta, Selasa (21/04).

Selain itu, Riza juga menegaskan bahwa praktik perbudakan di sektor perikanan harus segera diakhiri. Begitu pula dengan pencurian ikan harus diletakkan sebagai musuh bersama dengan menerapkan prinsip ETO (Extra Territorial Obligation).

“Dengan prinsip ETO maka negara asal pelaku pencuri ikan harus juga berperan aktif memberikan hukuman kepada pelaku pencuri ikan sesuai undang-undang yang berlaku di negara asal maupun internasional demi tegaknya keadilan global,” lanjutnya.

Selain Riza, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim menyatakan hal yang serupa. Menurutnya, negara-negara yang menjadi peserta Konferensi Asia Afrika juga memiliki tantangan yang sama dalam sektor perikanan.

Menurut Abdul, begitu minimnya konektivitas dari hulu ke hilir menyebabkan masyarakat pelaku perikanan skala kecil menjadi kurang sejahtera. Ia juga meminta agar pemerintah Indonesia menyatakan ketegasannya untuk memerangi pencurian ikan pada momen KAA.

“Bahkan Pemerintah juga bisa menagih komitmen hitam di atas putih dari negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika ini terkait ketegasan pemerintah Indonesia dalam memerangi pencurian ikan dan perbudakan itu,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

 

Source from: http://www.greeners.co/berita/konferensi-asia-afrika-diharapkan-mampu-mewujudkan-keadilan-di-sektor-perikanan/

 

Pesan Penting buat Memperkuat Moratorium Izin Hutan

Kategori: Berita
Diterbitkan: 20 April 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 637

Pesan penting buat pemerintah: perpanjangan kebijakan moratorium hutan dan gambut dengan memperluas wilayah perlindungan, meningkatkan status hukum dan ada sanksi.

“Itu (moratorium) kita lanjutkan, tak boleh ada izin baru di hutan dan gambut.” Begitu kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akhir bulan lalu, menanggapi kebijakan moratorium izin hutan dan lahan gambut yang bakal berakhir pada Mei 2105. Awal bulan ini, Maryland University dan World Resources Institute (WRI) merilis deforestasi dunia, termasuk Indonesia periode 2011-2013. Untuk Indonesia, dalam rentang itu,  hutan hilang sebesar 1,6 juta hektar. Pada 2013, deforestasi di hutan alam primer terhitung terendah dalam 10 tahun terakhir. Namun, kondisi cukup mengkhawatirkan,  karena hampir 98% deforestasi berada di hutan alam terdegradasi (hutan alam sekunder) yang tak masuk kawasan moratorium.

Nirarta Samadhi, Direktur WRI Indonesia, mengatakan, kebijakan moratorium hanya mencakup hutan alam primer dengan dua persen terganggu, sedang deforestasi 98% ada di hutan alam sekunder. “Pesan penting, hutan terdegradasi tadi secara fisik masih hutan dan masih menampung karbon besar, keragaman hayati juga ada, ini justru 98% deforestasi,” katanya kepada Mongabay di Jakarta.

Kondisi ini, katanya,  mengkhawatirkan karena hutan alam sekunder tak masuk moratorium padahal memiliki kualitas perbaikan manakala dilindungi. Untuk itu, dia menyarankan dalam perpanjangan kebijakan ini, ada perluasan wilayah moratorium dengan memasukkan hutan alam sekunder.

“Perpanjangan moratorium hutan alam sekunder harus masuk.  Tentu ada proses memilih, tak semua hutan sekunder pas buat dimoratorium. Ada yang cocok buat dimanfaatkan karena perlu tambahan pangan, misal.”

Bukan itu saja, katanya, pijakan hukum moratorium juga harus diperkuat tak hanya instruksi presiden (inpres). “Kalau memang serius dan sungguh-sungguh ya dinaikinlah kekuatan hukumnya. Paling tidak peraturan presiden. Syukur kalau jadi peraturan pemerintah.”

Dengan penguatan pegangan hukum ini, katanya bisa menjadi sarana dalam memulai proses penegakan hukum lebih kuat.  Regulasi ini juga mesti mempunyai sanksi bagi pelanggar. “Buat saya, kalau regulasi dinaikkan satu atau dua tingkat, masyarakat sudah siap. Kita sudah melewati dua periode moratorium. Jadi, radar sudah jalan, sudah tahu betul harus ngapain. Masyarakat sudah tahu, pengusaha tahu, seperti apa moratorium. Kalau ada penegakan hukum semua pihak sudah siap. Jadi bisa lebih mudah.”

Klik pada gambar untuk memperbesar. Sumber: GFW/WRI

Senada diungkapkan Belinda Margono, peneliti WRI juga bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia mengusulkan, perluasan wilayah moratorium karena sebagian besar deforestasi terjadi di luar kawasan ‘lindung’ ini.

Hutan alam itu, katanya,  ada yang disebut hutan primer  (tidak ada indikasi kegiatan orang atau tak terganggu), lalu ada hutan terdegradasi (ada indikasi aktivitas manusia) baik, ada logging, dekat kampung atau sungai. “Nah, deforestasi 90% lebih masuk ke hutan-hutan terdegradasi itu.  Jadi kalau hutan tak ada aktivitas manusia sebetulnya stabil. Kalau sudah ada aktivitas manusia kita harus lebih hati-hati,” ujar dia.

Dia ingin menegaskan, perlindungan hutan yang sudah ada aktivitas manusia itu penting.  Karena keseimbangan hutan terdegradasi itu sudah terganggu, misal ada pengusahaan hutan. “Di HPH itu pakai selecting cutting. Tetapi kadang-kadang karena harga kayu jadi tak terawasi. Hutan-hutan model gitu deforestasi tinggi.”

Belinda menyadari, Indonesia masih negara berkembang hingga perlu pemanfaatan sumber daya alam. Kala perluasan moratorium sampai ke hutan sekunder kemungkinan bakal mematikan sektor usaha kehutanan. “Itu bukan berarti tak bisa dibicarakan. Misal, dengan meningkatkan proteksi.”

Dia mencontohkan, dengan penerapan kebijakan reduce impact logging (RIL). Pada blok tebangan diupayakan meminimal kerusakan hutan alam, bahkan melakukan pengayaan. “Misal, kalau pohon ditebang, anakan juga akan mati. Anakan ini ditanam lagi, lakukan pengayaan. Ini kebijakan konvensional tetapi masih relevan. Kalau pengusahaan hutan benar-benar diterapkan dan diawasi dengan sanksi akan bagus.”

Klik pada masing-masing gambar untuk memperbesar. Sumber: Mongabay.com

 

source from: http://www.mongabay.co.id/2015/04/19/pesan-penting-buat-memperkuat-moratorium-izin-hutan/

 

Kota Tangerang Siapkan 104 Kampung Bersih

Kategori: Berita
Diterbitkan: 15 April 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 667

TEMPO.CO, Tangerang - Pemerintah Kota Tangerang menyiapkan 104 kelurahan di 13 kecamatan menjadi Kampung Bersih. Program Kampung Bersih itu merupakan bagian dari edukasi masyarakat yang dicanangkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) pada 2015.

Kepala Seksi Pembinaan pada Bidang Bina Program DKP Anna Susanti mengatakan sosialisasi kampung bersih dilakukan mulai bulan April hingga Juni 2015. Sosialisasi Kampung Bersih di setiap kelurahan yang ada di Kota Tangerang akan melibatkan ketua RT, RW dan warga setempat sebanyak 50 orang.

Kegiatan sosialisasi Kampung Bersih ini, ujar Anna, sangat diperlukan untuk menggugah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. "Program ini juga dilakukan melalui kerja sama dengan komunitas peduli sampah," kata Anna, Selasa, 7 April 2015.

Selama ini DKP sudah melakukan berbagai program pembinaan kepada masyarakat, utamanya dalam mengelola lingkungan. Salah satunya adalah terbentuknya komunitas peduli sampah yang turut mensosialisasikan program Kampung Bersih ini.

Sekretaris DKP Sugiharto Achmad Bagja mengatakan saat ini sudah ada 20 komunitas peduli sampah yang terbentuk dan tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang. Komunitas-komunitas ini terbentuk berkat kesadaran masyarakat untuk mengelola lingkungannya menjadi lebih bersih dengan pengelolaan sampah yang dilakukan swadaya.

Salah satu komunitas peduli sampah adalah Bank Sampah Sungai Cisadane (Banksasuci). Komunitas pencinta lingkungan dan penyelamat bumi dari sampah ini bernaung di sebuah saung bambu persis di bibir Sungai Cisadane di kawasan Cibodas, Kota Tangerang. Aktivitas para relawan yang tergabung di Banksasuci setiap hari adalah memunguti sampah yang melintas di Sungai Cisadane.

Koordinator Banksasuci Uyus Setia Bakti mengatakan awalnya dia dan para relawan membabat ilalang yang tingginya hampir tiga meter. "Setahun lalu tanah ini penuh ilalang liar. Kami buka dan kami dirikan saung sebagai tempat penampungan sampah yang dikumpulkan dari Sungai Cisadane," kata Uyus.

AYU CIPTA

 

Source from: http://www.tempo.co/read/news/2015/04/07/206655885/Kota-Tangerang-Siapkan-104-Kampung-Bersih

 

Login Form

Berita Terpopuler

Prev Next

Aspek Iklim dalam Perencanaan Perkotaan

Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim perkotaan (Sumber: Sebastian Wypych...

INDONESIA DALAM ISU KELAUTAN DAN PERUBAH…

Bersamaan dengan perundingan pada sidang ke-30 badan-badan subsider UNFCCC (United Nations...

KEBUN BOTANI : UPAYA MELESTARIKAN KEKAYA…

Tidak lama lagi kita harus mengimpor benih kayu dari Malaysia atau Thailand karena tak ada...

Kota Hijau Tanpa Transportasi

Oleh Isyana Artharini Perdebatan soal perubahan iklim di Indonesia masih berkutat soal...

Beda Sarjana dengan Cendekiawan

Oleh: Prof Emil Salim Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia merupakan wadah bagi...

Kita Butuh UU Lingkungan Hidup?

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DALAM TATA KELOLA PE...

LANGKAH KOMITMEN ENVIRO- MASTERPLAN PEMB…

Oleh: Raldi H Koestoer Langkah Komitmen Hijau: •Komitmen Enviro/Hijau–Pembangunan Hijau ...

Menhut: Selamatkan Hutan Perlu Aksi, Jan…

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengingatkan, upaya penyelamatan hutan memerlukan aksi...

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN UNTUK PENATAAN RU…

•Adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup ...