Reklamasi Teluk Benoa, TWBI Bantah Ajukan Izin Tambang Pasir Banyuwangi

Kategori: Berita
Diterbitkan: 15 April 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 600

Jakarta (Greeners) – Penolakan terhadap rencana proyek reklamasi kawasan konservasi di kawasan perairan Teluk Benoa, Bali seluas 700 hektar oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT. TWBI) masih terus berlanjut. Kali ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur mengeluarkan petisi yang menolak ijin penambangan pasir laut oleh PT. TWBI yang akan menambang pasir di kawasan pesisir Banyuwangi di tiga kecamatan, yaitu Srono, Rogojampi dan Kabat.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur, Ony Mahardika, mengatakan, petisi yang dibuat sejak tanggal 3 April 2015 tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 5.000 orang dan ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo serta Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

Dalam petisinya, Onny menjelaskan bahwa pasca penolakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebelumnya akan menjadi penyuplai pasir untuk reklamasi di Teluk Benoa, pihak PT. TWBI memilih Banyuwangi sebagai tempat pengerukan pasir sebagai gantinya.

“Bagi Banyuwangi sendiri penambangan pasir itu pasti akan merusak seluruh ekosistem pantai dan laut yang ada disana,” jelasnya kepada Greeners,” Jakarta, Senin (13/04).

Walhi Jawa Timur, lanjutnya, akan melakukan gugatan apabila Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, tidak menghiraukan petisi yang dibuat oleh para aktivis lingkungan ini dan tetap mengeluarkan ijin penambangan pasir laut di Banyuwangi.

“Kalau lihat pernyataan Gubernur di Media, kami masih belum percaya. Makanya, nanti rencananya tanggal 27 kami akan minta audiensi bersama Gubernur,” jelasnya lagi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, terdapat 12.714 jiwa yang berprofesi sebagai nelayan di Muncar. Di wilayah Srono, Rogojampi dan Kabat sendiri, setidaknya ada 1.488 warga yang bekerja di sektor perikanan. Itu belum termasuk dengan tenaga kerja pada 309 Unit Pengolahan Ikan yang tumbuh di wilayah itu. Di Pelabuhan Muncar sendiri terdapat 27 industri penepungan ikan, 13 industri pengalengan ikan, dan 27 unit pembekuan ikan.

Dipihak lain, PT Tirta Wahana Bali Internasional dengan tegas membantah bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Pemda Banyuwangi terkait pengajuan izin pengerukan pasir untuk proyek reklamasi Teluk Benoa.

Saat dikonfirmasi oleh Greeners, Direktur PT. TWBI, Jasin Yabanto menegaskan bahwa dalam dokumen analisa dampak lingkungan ‎(Amdal) yang sedang disusun, TWBI baru akan menjabarkan lokasi sumber material yang akan digunakan untuk reklamasi Teluk Benoa.

“Untuk pengambilan material atau apapunlah itu kan harus ada kajian dan studi kelayakan atau Amdalnya. Lah, ini Amdalnya aja masih proses. Kami masih menunggu arahan dari dinas lingkungan terkait. Mungkin masih akan menjalani dua atau tiga kali sidang lagi,” tuturnya.

Lebih jauh, Jasin juga memperkirakan bahwa mungkin pengajuan izin yang sedang diributkan tersebut diajukan oleh pemasok bahan baku dengan mengatasnamakan PT. TWBI.

Sebagai informasi, sebelumnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Banyuwangi menuturkan sempat menerima pengajuan proposal izin tambang pasir laut dari PT TWBI. Namun, proposal tersebut ditolak lantaran pemda kabupaten tidak boleh lagi mengeluarkan izin tambang.

Penolakan ini mengacu pada UU No.23/2014 yang mengatur bahwa bupati dan wali kota tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan (WIUP) serta izin usaha pertambangan (IUP) ke perusahaan.

Penulis: Danny Kosasih

 

source from: http://www.greeners.co/berita/reklamasi-teluk-benoa-twbi-bantah-ajukan-izin-tambang-pasir-banyuwangi/

 

Berbagi Semangat Melalui Pangan Lokal

Kategori: Berita
Diterbitkan: 14 April 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 635

JAKARTA, SACOM - Cekatan, tangan Ambarwati Esti mengulas krim diatas cake warna-warni itu. Cepat, ujung-ujung jarinya bergerak mengambil strawberry dan jeruk ditas cake yang sudah disusun bertumpuk rapi. Dalam sekejap, wanita yang sempat mengenyam pendidikan di jurusan hukum sudah selesai menghias rainbow cake yang dibuat saat itu juga.

Selesai dengan rainbow cake, Ambarwati dan dua orang ibu binaannya beralih pada produk makanan yang lain. Dalam waktu singkat, bakpao isi durian, risoles, cake gulung, sudah siap dihidangkan. Sekilas, tidak ada yang berbeda dari tampilan makanan-makanan itu, rasanya pun cenderung seperti apa adanya. Perbedaan mendasar dari makanan yang dibuat oleh ibu dua anak itu adalah bahan bakunya. Jika pada umumnya rainbow cake, cake gulung, risoles, atau bakpao menggunakan tepung gandum, maka makanan buatan CV Arum Ayu justru menggunakan tepung dari sumber pangan lokal, seperti singkong, ganyong, garut, sukun atau yang lain. Kreatifitas membawa pangan lokal tidak hanya berwujud singkog atau ubi rebus tetapi justru tampil menjadi panganan modern.

"Saya memulai ini atas dasar berbagi," ujar Ambarwati sambil mengulas senyum ketika ditanya motivasinya mendirikan CV Arum Ayu. Pada awalnya, di tahun 2004, wanita yang menyulap rumahnya menjadi workshop pembuatan kue itu prihatin dengan generasi muda yang semakin tidak kenal dengan sumber pangan lokal. Tidak hanya itu saja, dia juga peduli dengan anak-anak yang menderita penyakit degenratif dan autis. Dia kemudian mulai belajar tentang beragam sumber pangan lokal dan potensi pengembangannya. Produk pertamanya adalah brownies singkong yang dijualnya secara mandiri di sekolah anaknya. Sadar memiliki peminat, Ambarwati mulai bereksperimen dengan tepung dari umbi-umbian lain. Lama kelamaan, CV Arum Ayu sudah ramai pelanggan. Apalagi produk makanan yang dia buat tidak mengandung gluten, sehingga cenderung aman bagi penderita autis.

Lalu pada tahun 2007, Ambarwati mulai dengan panggilan hatinya, yaitu berbagi ilmu dan pengetahuan soal kue-kue dengan bahan baku sumber pangan lokal itu. "Awalnya memang ada rasa sayang. Saya yang belajar dan observasi, kok ya dengan mudahnya orang lain minta diajarin. Tapi hati saya kemudian kembali meyakinkan bahwa semakin kita berbagi maka kita akan semakin mendapat berkah," katanya. Konsisten menjadikan semangat berbagi sebagai CSR (corporate social responsibility) untuk usahaya, kesempatan Ambarwati untuk berkembang justru terbuka lebar. Dia tidak segan-segan berbagi resep rahasia dapurnya, hanya untuk melihat ibu-ibu di suatu daerah dapat berkembang dan mandiri, bahkan ikut berkontribusi pada pendapatan keluarga.

Bermula dari mengajarkan ibu-ibu di sekitar rumahnya, Ambarwati kini sudah diminta untuk menjadi pengajar di hampir seluruh Indonesia. Bahkan dari perjalanannya itu, dia menemukan potensi-potensi sumber pangan lokal lain. Seperti, tepung daun kelor, tepung bekatul dari Garut, tepung mangrove dari Papua, tepung jagung dari Nusa Tenggara, dan banyak yang lain. Dia ingin sumber pangan lokal dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jika masyarakat sudah memanfaatkan pangan lokal, maka ketergantungan impor bangsa ini akan bisa dikurangi. "Saya ingin, orang tidak hanya sekedar makan, tetapi mengerti juga tentang kearifan lokal dan sumber pangan disekitarnya," ujarnya. Tidak berhenti pada orang-orang dewasa, Ambarwati melalui CV Arum Ayunya juga berbagi ilmu dan semangat pada generasi muda mulai dari taman kanak-kanak hingga anak kuliahan.

Meskipun terus berbagi ilmu, menurut Ambarwati, bisnis tetap saja bisnis. Dia harus memikirkan keuntungan untuk keberlanjutan usahanya. CV Arum Ayu yang diambil dari nama putri-putrinya itu harus terus maju sehingga suatu saat dia bisa memwariskan pada anak-anaknya. Untuk tetap mempertahankan pasar, dia terus berinovasi dan terus meningkatkan kualitas. Pada tataran bahan baku, dia ikut mengedukasi pensuplai tepung dari kelompok-kelompok tani di Pandeglang agar produk tepungnya memiliki standar dan berkualitas. Semangat bisnis yang turun dari neneknya, ditambah kerja kerasnya, membuatnya mampu mengelola CV Arum Ayu dengan baik. "Saat ini saya tidak memiliki outlet tetapi lebih pada pesanan saja, dari situ hasilnya juga lumayan," katanya sambil tertawa kecil.

Melalui usahanya ini, Ambarwati berharap rumahnya bisa menjadi pusat pelatihan dan menghasilkan wirausahaman tangguh yang mampu memanfaatkan sumber pangan lokal Indonesia. Usaha panganan dari sumber pangan lokal masih memiliki pasar yang luas, oleh karena itu, dia terus memberi semangat pada semua orang untuk ikut terlibat dalam usaha tersebut. Semakin banyak pangan lokal yang digunakan maka impor produk luar dapat ditekan, dan masyarakat menjadi lebih sehat. "Jangan pernah berhenti berbagi," pungkasnya.

 

Source from: http://suaraagraria.com/detail-21476-berbagi-semangat-melalui-pangan-lokal.html#.VSyWj-GPbCA

 

PNS Kalteng Ini Rela Beli Lahan 10 Ha Demi konservasi Hutan Gambut

Kategori: Berita
Diterbitkan: 14 April 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 607

KALTENG, SACOM - Dalam sejarah kebakaran hutan di Indonesia, peristiwa di tahun 1997 - 1998 termasuk yang terbesar. Kebakaran yang melanda berbagai wilayah, termasuk pulau Kalimantan tersebut telah menghancurkan berhektar-hektar hutan gambut.

Di Palangkaraya, kebakaran tersebut merusak hutan gambut di sisi Jalan Lintas Kalimantan (jalan yang menghubungkan Palangkaraya dan Banjarmasin). Kerusakan tidak hanya menghancurkan secara fisik hutannya saja, tetapi juga perekonomian masyarakat sekitar.

Kejadian memilukan inilah yang kemudian mendorong Ir. Januminro, seorang pegawai negeri sipil untuk menumbuhkan kembali hutan di lahan gambut.

Berawal dari beberapa hektar saja, hutan di Jl. Lintas Kalimantan antara Palangkaraya - Banjarmasin Km. 30.5 Desa Tumbang Nusa, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulau Pisau, Prop. Kalimantan Tengah mulai dibentuk. Saat ini, hutan gambut yang dibuat oleh lulusan Manajemen Hutan, Universitas Lambung Mangkurat itu sudah seluas 10 hektar.

"Penambahan luas lahan itu adalah hasil dari membeli lahan masyarakat sekitar ataupun dari hibah," ujarnya.

Agar berbeda dengan hutan gambut lainnya, penulis buku Rotan Indonesia itu memberinya nama Jumpun Pambelom. Selayaknya seorang bayi, nama hutan gambut itu juga mengandung doa dan harapan.

Jumpun diambil dari bahasa Dayak Ma'anyan yang berarti hutan dan Pambelom berasal dari bahasa Dayak Ngaju yang berarti kehidupan. Jika disatukan maka Jumpun Pambelom berarti hutan yang memberikan kehidupan atau sebagai sumber kehidupan. Sebuah harapan besar yang ingin diwujudkan oleh Januminro.

Keunikan lain dari hutan gambut yang dikelola Januminro tidak hanya dari namanya saja, akan tetapi statusnya juga.  "hutan ini statusnya hak milik," katanya.

Sebanyak 10 hektar luasan hutan itu telah memiliki sertifikat hak milik. Hal ini memudahkannya untuk mengelola hutan yang telah menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar dengan pembibitannya. Karena statusnya inilah, Jumpun Pambelom menjadi pelopor pengelolaan hutan gambut berstatus hak milik di Indonesia.

Bukan hal yang mudah untuk membangun sebuah hutan dari lahan gambut yang sempat terbakar. Namun, berbekal pengetahuan dan semangat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangkaraya itu sedikit demi sedikit merawat pohon-pohon yang diantaranya termasuk langka dan endemis. Ketekuannya mengelola hutan semakin berkembang sejak pria kelahiran Buntok, 13 Juli 1962 ini menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Pulang Pisau di tahun 2000 dan di Kota Palangkaraya pada tahun 2009. Posisinya itu membuatnya semakin serius menciptkan model pengelolaan hutan gambut yang memberikan manfaat pada masyarakat.

Sejak berdiri pada tahun 1998, Jumpun Pambelom tidak melupakan kontribusi masyarakat sekitar. Oleh Januminro, masyarakat diajak untuk menanam pohon-pohon langka dan memiliki manfaat ekonomi seperti Pasak Bumi (Eurycoma longifolia), Ramin (Gonystylus bancanus), Ulin (Euderoxylon zwagery), Balangeran (Shorea balangeran), Galam (Malaleuca leucadendron), Gaharu (Aquilaria malacencis), Tanggaring, tangkuhis, dan jenis lainnya.

Tidak berhenti disitu, dia juga membuat ladang-ladang pembibitan yang melibatkan warga sekitar. Para warga, baik ibu-ibu maupun bapak-bapaknya diajarkan melakukan pembibitan. Hasilnya, bibit tersebut dapat dijual. Kebun bibit tersebut setidaknya dapat menjual 3000 bibit setiap tahunnya. Bahkan pada Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Pohon (BMP) Tahun 2014, telah dibagikan sebanyak lebih dari 10.000 bibit tanaman berbagai jenis. Masyarakat juga di dorong untuk membentuk kelompok-kelompok tani agar dapat mengelola atau mengembangkan lahan gambut di wilayahnya masing-masing.

Keterlibatan masyarakat, tidak hanya dalam pembibitan saja, Januminro juga membentuk satuan pemadam kebakaran hutan yang anggotanya adalah masyarakat. Bahkan Jumpun Pambelom menjadi lokasi Pos Siaga kebakaran Hutan dan lahan untuk mengatasi titik api di sepanjang tepi jalan lintas Kalimantan, terutama yang terletak di Desa Tumbang Nusa dan Desa Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Satuan ini memiliki peran yang sangat penting, karena pada musim kemarau, hutan gambut menjadi mudah sekali terbakar.

Sekali terbakar, akan sulit untuk memadamkannya, karena api menjalar di bawah permukaan tanah. Memadamkan api di permukaan belum tentu menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, satuan tersebut menjadi penting karena telah mengetahui teknik penangannya. Sebagai penunjang, di Jumpun Pambelom telah dibangun sarana penunjangnya berupa sumur bor, mesin pompa dan beberapa tenaga personil pengendali yang terlatih dari masyarakat setempat.

Agar pengelolaan Jumpun Pambelom menjadi semakin baik, Januminro mendirikan lembaga Tane Ranu Dayak yang misinya melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya melestarikan sumberdaya alam lingkungan, mengembangkan kaerifan local suku Dayak, terutama dalam kerangka memperjuangkan hak tenurial dalam kepemilikan hutan dan lahan.

Kemudian, di masa depan, pria yang mempunyai hobi berkebun itu ingin menjadikan hutan gambut ini menjadi rest area, ruang terbuka hijau, kawasan ekoWisata, tempat pendidikan lingkungan, pelestarian aneka tanaman langka. demplot penyuluhan swadaya, dan perpustakaan.

 

Source from: http://suaraagraria.com/detail-21485-pns-kalteng-ini-rela-beli-lahan-10-ha-demi-konservasi-hutan-gambut-.html#.VSyWjeGPbCA

 

Balada Cilamaya

Kategori: Berita
Diterbitkan: 13 April 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 975

Semenjak terbit Peraturan Presiden Nomor 32 pada 2011, tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, rencana pembangunan Cilamaya menuai polemik. Dalam masterplan itu, pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan Pembangunan Pelabuhan Baru Cilamaya menjadi bagian dalam upaya pengembangan wilayah Jabodetabek.

Dalam diskusi panel National Geographic Indonesia: Tantangan dan Peluang Rencana Pembangunan Pelabuhan Cilamaya, di Jakarta, Selasa (31/3), Kementerian Perhubungan menyatakan dukungannya dengan proyek pelabuhan ini. Selain peraturan presiden itu, rencana pelabuhan Cilamaya juga didukung peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No 22/2010 dan peraturan Kabupaten Karawang pada 2013.

"Cilamaya merupakan rencana pengembangan induk dari Pelabuhan Tanjung Priok. Ini kebutuhan nasional untuk pertumbuhan ekonomi di negara kita. Industri berkembang di daerah Karawang dan sekitarnya. Lalu-lintas makin padat dan macet, distribusi ke pelabuhan lambat. Pembangunan Cilamaya harus dilakukan pemerintah untuk membuat terobosan," tutur Leon Muhammad, Staf Khusus Bidang Pengembangan Organisasi, Kementrian Perhubungan, pada diskusi itu.

Leon menambahkan, pelabuhan Cilamaya merupakan backup untuk Pelabuhan Tanjung Priok. "Ada beberapa kepentingan dalam pembangunan pelabuhan ini, tapi kita harus mementingkan kepentingan nasional, yaitu untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut hasil rapat Menko Perekonomian, Kementerian Perhubungan akan membangun pelabuhan Cilamaya. Tahapan akan dimulai pada 2015 dan mulai operasional 2022. Pendanaan murni dari pihak swasta," lanjutnya.

Ketua 1 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Jongkie Sugiarto menyatakan dukungannya terhadap rencana pelabuhan Cilamaya. Pelabuhan ini untuk distribusi industri otomotif yang berkembang di Karawang. "Pelabuhan menjadi sarana dan syarat mutlak untuk industri kami. Otomotif banyak ke arah timur dari Jakarta," ungkap Jongkie.

Pelabuhan Cilamaya akan mendekatkan industri dengan akses ekspor otomotif. "Kenapa harus dekat? Tentunya untuk menekan biaya, karena industri otomotif harus bersaing dengan negara-negara lain," imbuh Jongkie.

Dia mengingatkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jepang beberapa waktu lalu. Investor Jepang telah berkomitmen untuk menanamkan investasinya di industri otomotif untuk Asia Tenggara. "Mereka (Jepang) akan menjadikan Indonesia sebagai basis industri. Mereka sudah sanggup. Saya rasa pelabuhan Cilamaya memiliki peran utama."

Diskusi panel mengenai ...Diskusi panel mengenai tantangan dan peluang pengembangan Pelabuhan Cilamaya, Karawang di Hotel Pullman, Selasa (31/3). Diskusi yang diadakan oleh National Geographic Indonesia dan dihadiri oleh pihak-pihak terkait ini mambahas tentang pembangunan pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat seluas 6 kilometer persegi. (Yunaidi/National Geographic Indonesia)

Thailand tahun lalu saja, papar Jongkie, memproduksi 1,7 juta kendaraan. Dari jumlah produksi itu, 800 ribu mobil di antaranya untuk kebutuhan dalam negeri Thailand, sisanya untuk ekspor. Sementara produksi Indonesia 1,4 juta kendaraan: 1,2 juta untuk dalam negeri, dan ekspor 200 ribu.

"Kami iri hati dengan Thailand," kata Jongkie. "Mau tidak mau, suka tidak suka, kami membutuhkan pelabuhan. Carport kita sudah tidak memadai. Pertumbuhan produksi otomotif di Indonesia hampir 20persen per tahun. Kami membutuhkan pelabuhan yang dapat menunjang ekspor kami."

Pelabuhan Cilamaya diharapkan bisa menurunkan waktu tunggu di pelabuhan. "Untuk transportasi laut, ada target-target yang harus kita capai, yaitu menurunkan logistik 19,2 persen dan menurunkan waktu tunggu di pelabuhan. Pelabuhan Cilamaya dibangun karena industri kita lebih berkembang di Timur Jabodetabek. Industri itu harusnya ada pelabuhan di depannya," papar Bastian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sembari mencontohkan Tiongkok membangun pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industrinya.

Silang pendapat muncul lantaran lokasi pelabuhan Cilamaya dikhawatirkan mengganggu produksi minyak dan gas Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java. Direktur Operasi dan Produksi, PHE ONWJ, Bambang H. Kardono, menyatakan pembangunan Cilamaya akan berdampak pada pasokan minyak dan gas. "Selama masa 4 tahun konstruksi pelabuhan, produksi migas akan berhenti. Ini termasuk pasokan untuk PLN. Jika dipaksakan untuk lokasi pelabuhan yang diusulkan, fasilitas kami akan dipotong, dipindahkan, bahkan ditutup," urai Bambang.

Di pesisir Cikuntul ini, di ...Di pesisir Cikuntul ini, di barat Ciparagejaya, akan dibangun pelabuhan Cilamaya seluas 6 kilometer persegi. (Dhanny Pratama Putra)

Bila pelabuhan Cilamaya benar-benar dibangun di lokasinya sekarang, di pesisir Cikuntul, Tempuran, Kabupaten Karawang, kapal-kapal ukuran raksasa akan lalu-lalang di bagian tengah Blok PHE ONWJ. "Kapal yang lewat berukuran ultralarge container ship. Besar sekali, kalau menyenggol anjungan kami, luar biasa. Selain itu, di daerah tempat kami banyak potensi, prospek banyak sumber migas yang belum dieksplorasi dan eksploitasi," terangnya.

Blok lepas pantai PHE ONWJ membentang 8.300 kilometer persegi, dari Kepulauan Seribu hingga utara Kota Cirebon, adalah daerah terlarang bagi pelayaran kapal-kapal besar. Di blok ini terdapat 222 anjungan produksi lepas pantai dengan lebih 700 sumur. Bahkan, kapal nelayan hanya bisa melintas sedekat 500 meter.

Peta lokasi rencana pembangunan ...Peta lokasi rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Jawa Barat. (Zulfiq A.N./National Geographic Indonesia)

Saban hari, buat memproduksi minyak, puluhan kapal laut lalu-lalang untuk mendukung operasi PHE ONWJ, didukung satu unit penampung minyak, serta kapal tanker.

Kelak, jalur kapal-kapal besar dari pelabuhan Cilamaya bakal memotong rangkaian pipa minyak di bawah laut. Bentangan pipa-pipa minyak mencapai 1.700 kilometer—dua kali panjang Pulau Jawa—dengan delapan jalur pipa besar berukuran 28 inchi.

Di bagian tengah blok ini, terdapat fasilitas produksi yang menjadi tulang punggung produksi migas PHE ONWJ. Kapal-kapal besar dari Cilamaya kelak akan membelah wilayah tengah tersebut.

DALAM DISKUSI PANEL National Geographic Indonesia, hadir pula sejumlah pengamat. Polemik pelabuhan Cilamaya, antara PT Pertamina dan Kementerian Perhubungan menunjukkan lemahnya koordinasi. "Ini bukti bahwa satu tim tidak ngobrol," ujar Ina Primiana Syinar, Senior Advisor Supply Chain Indonesia.

Dia menegaskan semula pelabuhan Cilamaya ini tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). "Awalnya, Cilamaya cuma terminal sebagai perluasan dari Pelabuhan Tanjung Priok," tuturnya. Sayangnya, ketika ada tawaran investor, lanjut Ina, lalu dibuat rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya. "Kita seharusnya menolak, sehingga tidak terjadi seperti ini."

Ina tidak menyangkal perlunya infrastruktur pelabuhan untuk transportasi laut. Persoalannya, menyangkut lokasi pelabuhan yang tepat. "Untuk mengurai kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok, Cirebon bisa diberdayakan. Biar semua tidak ke Tanjung Priok, pelabuhan Cirebon bisa dibangun. Apakah kita tega, Pertamina yang sudah ada dari 1971 dimatikan begitu saja untuk kepentingan lain. Lebih mudah mencari sumber minyak atau lokasi pelabuhan baru?"

Tonggak beton yang menandai di ...Tonggak beton yang menandai di lahan Cikuntul, Karawang akan dibangun sarana pendukung pelabuhan Cilamaya. Tonggak beton berwarna biru itu tertancap di lahan dekat pesisir desa Cikuntul. Di situ tertera: JICA BM 30 GPS Maret-2102. (Yunaidi/National Geographic Indonesia)

Ina menengarai pembangunan pelabuhan Cilamaya akan dilakukan oleh investor dari Jepang. Alhasil, yang akan tumbuh berkembang adalah jasa-jasa dari Jepang. "Harus hati-hati. Jangan sampai penduduk di lokasi pelabuhan itu tetap miskin. Kenapa pelabuhan tidak digeser ke Subang atau Indramayu?"

Pelabuhan Cilamaya, Ina mengingatkan, baru akan beroperasi pada 2022 sedangkan kebutuhan saat ini sudah mendesak, dan perkembangan terus ke arah timur dari Karawang. "Jadi, lebih baik ke arah Cirebon."

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha menilai proyek Cilamaya adalah salah satu contoh surprise project yang kerap diusung oleh pemerintah tanpa perencanaan yang baik. "Di Indonesia sering muncul surprise project. Pelabuhan Cilamaya masuk kategori itu. Ini menjadi hal yang sedikit complicated," papar Satya, "proyek Cilamaya ini tidak terencana dengan baik."

Meski surprise project terkesan "lumrah" di Indonesia, namun Satya mengatakan semua pihak tidak boleh memaklumi, harus ada perubahan. Pelabuhan Cilamaya bisa menjadi studi kasus yang baik, dengan mengkaji ulang baik dan buruk proyek pembangunan yang diserahkan ke swasta.

Anggota Komisi VII DPR RI, ...Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Yudha memaparkan pandangannya terkait pembangunan pelabuhan Cilamaya saat diskusi panel mengenai tantangan dan peluang pengembangan Pelabuhan Cilamaya, Karawang di Hotel Pullman, Selasa (31/3). Diskusi yang diadakan oleh National Geographic Indonesia dan dihadiri oleh pihak-pihak terkait ini mambahas tentang pembangunan pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat seluas 6 kilometer persegi. (Yunaidi/National Geographic Indonesia)

Pelabuhan Cilamaya bukan ide yang jelek, hanya kebetulan berada pada lokasi yang sarat infrastruktur migas. "Sejak lama sudah ada pertumbuhan ekonomi migas di situ, sementara Cilamaya akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Sekarang bagaimana agar yang baru tidak mengorbankan pusat ekonomi yang lama," tegas Satya.

Komisi VII dan komisi V DPR, paparnya, akan mencoba berdiskusi dengan beberapa pihak terkait untuk mengingatkan Presiden tentang hal ini. "Karena, kalau dibiarkan, proyek-proyek seperti ini bisa muncul lagi dan overlapping. Kita ingin bekerja bersama-sama, kita berkoordinasi."

Pengamat tata ruang Yayat Supriyatna mewanti-wanti pembanguan pelabuhan Cilamaya bukan sekadar membangun pelabuhan semata. "Tapi membangun kota, membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru. Berapa ribu orang yang akan masuk dan tinggal ke Tempuran (lokasi pelabuhan)," tutur Yayat.

Menurutnya, Karawang utara dalam tata ruang adalah kawasan pertanian. Bahkan rencana jalan layang, yang diklaim Kementerian Perhubungan tidak akan mengurangi lahan pertanian, tidak menjadi jaminan. "Perubahan kawasan pertanian pasti terjadi. Padahal, tanah Pulau Jawa 4 kali lebih subur dibanding Kalimantan. Sekira Cilamaya dijadikan kawasan strategis nasional, maka yang harus ditinjau ulang mencakup kawasan Jabodetabek, Karawang dan Purwakarta."

Wilayah muara di Ciparage Jaya, ...Wilayah muara di Ciparage Jaya, Cikuntul di dekat rencana lokasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Kawarang, Jawa Barat. (Dhanny Pratama Putra/National Geographic Indonesia)

Yayat menegaskan bahwa kontroversi pelabuhan Cilamaya merupakan bentuk pertarungan kepentingan bisnis antara investor otomotif dari Jepang dengan PT Pertamina. "Yang satu menggunakan Kementerian Perhubungan, yang satunya lagi dengan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM)," ungkap Yayat.

Sayangnya, imbuhnya, "Kalau kepentingan bisnis yang bicara, kepentingan negara tidak dikalahkan. Negara, saya lihat, tidak hadir."

SIANG ITU, 2 April 2015, lapangan Tanjungjaya, Tempuran, Karawang, riuh rendah. Para warga berkerumun di sepanjang batas lapangan. Pita kuning bertuliskan 'Police Line' memagari tepi lapangan. Aparat keamanan berjaga-jaga. Satu tim pasukan berseragam hitam-hitam mengintip dari halaman masjid yang belum selesai dibangun. Semua perangkat pemerintahan sibuk.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Karawang Cellica Nurrachdiana bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyapa para warga. Bersalam-salaman. Hari itu, Cellica dan Dedi tengah menunggu Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bakal mendarat di lapangan Tanjung Jaya. Sembari menunggu, mereka bercengkerama dengan warga masyarakat.

Berselang dua hari setelah diskusi panel National Geographic Indonesia, Kalla blusukan di pantai utara Karawang. Blusukan Wakil Presiden ini didampingi Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetipto.

Turun dari helikopter Superpuma TNI AU, Kalla melambaikan tangannya kepada khalayak. Sorak-sorai membahana. Diiringi para menteri dan pejabat, Kalla berjalan kaki, melewati jalan basah berlempung menuju Balai Desa Tanjungjaya.

Di sana, Wakil Presiden menggelar rapat bersama para menteri, pemerintah Jawa Barat dan Karawang. Ruangan balai desa terasa sesak dan gerah. Pasukan Pengamanan Presiden sibuk tak terkira; sebagian berjaga-jaga di halaman belakang. Pertemuan itu tertutup.

Sebelum pertemuan, Kalla meninjau lokasi pusat industri Karawang yang akan dihubungkan dengan pelabuhan Cilamaya dari udara. Wakil Presiden juga memantau Blok PHE ONWJ yang berdekatan dengan rencana lokasi pelabuhan Cilamaya.

Upaya penanaman pohon mangrove ...Upaya penanaman pohon mangrove digelar di sepanjang pesisir utara dekat Tanjungbaru, Karawang, Jawa Barat. (Yunaidi/National Geographic Indonesia)

Di awal rapat, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menguraikan rencana pelabuhan Cilamaya, dilanjutkan paparan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto. Usai paparan, Kalla berdiskusi mencari solusi rencana pelabuhan yang menuai polemik itu. Kalla bertanya jawab dengan para menteri, dan meminta pendapat Deddy Mizwar dan Cellica Nurrachdiana.

Usai satu jam pertemuan, Kalla menyatakan bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang akan terus berkembang sehingga tetap memerlukan adanya pelabuhan. "Karena itu, membutuhkan pelabuhan yang lebih dekat dengan daerah industri," jelas Kalla.

Di masa datang, perkembangan wilayah industri Karawang juga cenderung ke arah timur, yang akan meningkatkan daya saing Indonesia. "Kalau ke Jakarta (Tanjung Priok), selain berjarak 70 kilometer, juga macet. Jadi kita tetap pilih pelabuhan. Bagaimana pun caranya tetap (membangun) pelabuhan," papar Kalla di depan Balai Desa Tanjungjaya.

Di sisi lain, Kalla melanjutkan, di depan (utara) Karawang terdapat berbagai fasilitas minyak dan gas. "Agar fungsinya secara nasional lebih meningkat, produksi minyak dan gas perlu kita jaga terus."

Lokasi pelabuhan Cilamaya memang dikhawatirkan membahayakan infrastruktur migas PHE ONWJ yang memasok energi PLTGU Muara Karang dan Tanjung Priok. "Nah, pelabuhan butuh safety yang kuat. Tetapi, migas butuh safety yang lebih tinggi lagi," papar Kalla. "Apa boleh buat, kita butuh pelabuhan tapi juga butuh migas."

Pasirputih dalam sunyi. Sungai ...Pasirputih dalam sunyi. Sungai muara ini terhimpit perahu-perahu nelayan. Inilah kehidupan nelayan kita di pesisir Karawang, Jawa Barat. (Yunaidi/National Geographic Indonesia)

Titik temunya, lanjutnya, adalah di mana tempat pelabuhan yang paling aman. Kalla kembali mengingatkan rentannya kawasan Blok PHE ONWJ. "Memang di depan (utara) Karawang, yang akan dibangun pelabuhan Cilamaya penuh dengan rig dan fasilitas pengeboran minyak sejak dulu."

Setelah mendengarkan uraian berbagai pihak, akhirnya lokasi pelabuhan akan di geser ke timur. "Digeser ke daerah yang lebih aman, ke timur, yang tidak banyak anjungan dan rig. Supaya migas tetap berproduksi, tapi juga aman untuk pelabuhan."

Wilayah yang dirasakan aman lebih ke arah timur. Selain menghindari blok PHE ONWJ, juga untuk mengantisipasi berkembangnya kawasan industri yang cenderung ke sisi timur dari Karawang. Berpindahnya lokasi ke arah timur dan lebih aman tidak membuat khawatir pemerintah dalam mengejar target-target pembangunan. "Cilamaya juga masih sangat awal, baru kajian awal, belum sampai kajian teknis," kata Kalla.

WAKIL GUBERNUR Deddy Mizwar menyetujui bergesernya lokasi pelabuhan yang bertaraf internasional itu. "Jawa Barat membutuhkan pelabuhan karena industri manufakturnya 55 persen dari infrastruktur Indonesia," ujar Deddy.

Apalagi akhir 2016, sambungnya, ada kanal Cikarang Bekasi Laut. "Satu tongkang masuk kanal berarti mengurangi panjang truk 3 kilometer. Dan 2017 akhir, pelabuhan Cirebon akan ada, yang bisa diperluas untuk arus barang maupun wisata."

Siangnya, pada kesempatan yang berbeda, Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam mengapresiasi keputusan Wakil Presiden tersebut. "Setelah Wakil Presiden melihat Blok ONWJ, beliau memutuskan menggeser lokasi pembangunan pelabuhan ke timur," papar Syamsu Alam saat mengunjungi PT Pertagas, Karawang.

Aneka ikan tangkapan nelayan ...Aneka ikan tangkapan nelayan desa Cilamaya Girang. Ikan-ikan ini akan dikirim ke Jakarta untuk didistribusikan ke tangan konsumen. (Yunaidi/National Geographic Indonesia)

Syamsu Alam menyatakan keputusan tersebut disampaikan kepada Menteri Ignasius Jonan dan Menteri Sudirman Said yang mengiringi Wakil Presiden.

Meski begitu, Syamsu Alam belum mengetahui lokasi yang tepat sebagai pengganti. "Nanti bersama pemerintah daerah Jawa Barat, Bappenas dan Menko Maritim akan melakukan kajian mengenai lokasi pasti di mana. Sehingga, pembangunan infrastruktur dan energi akan jalan bersama," imbuhnya.

Selama ini Pertamina memandang ada 9 titik lokasi pelabuhan yang sudah dilakukan pengkajian. "Hasilnya, perairan Subang dan Indramayu belum terlalu sibuk dan memiliki koridor pelayaran yang lebih luas. Jadi, safety zone lebih luas."

Kini keputusan terakhir ihwal rencana pelabuhan Cilamaya ada di tangan Presiden Joko Widodo. Ini lantaran rencana pelabuhan Cilamaya berdasarkan peraturan presiden pada 2011 silam.

(Agus Prijono, dari Tempuran, Karawang, Jawa Barat)

 

source from: http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/04/balada-cilamaya/1

 

Menanti Aplikasi Digital Untuk Taman Kota Jakarta

Kategori: Berita
Diterbitkan: 13 April 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 580

Jakarta (Greeners) – Lama tak terdengar kabarnya, Hidden Park ID ternyata tengah mempersiapkan sebuah program baru guna memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait taman-taman kota di Jakarta. Salah satu pendiri Hidden Park, Nadine Zamira Sjarief yang ditemui oleh Greeners.co saat sedang menjadi pembicara di sebuah acara di Taman Suropati, Jakarta Pusat membeberkan sedikit informasi terkait program baru yang akan dikerjakan oleh komunitas tersebut.

Sesuai dengan tujuan awal dari berdirinya Hidden Park, cerita Nadine, yaitu memancing ketertarikan masyarakat untuk kembali bermain ke taman. Maka, setelah kegiatan terakhir yang dilakukan di Taman Tanjung, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada September 2014 lalu, komunitas Hidden Park pun mulai menggodok konsep baru untuk mengampanyekan tujuan utamanya tersebut.

Konsep baru yang dimaksud Nadine adalah pembuatan Digital Application (Digital app) sebagai sarana informasi untuk masyarakat yang ingin mengetahui lokasi dan kondisi taman-taman kota di Jakarta. Selain itu, Hidden Park juga akan melakukan survei secara meluas untuk menangkap aspirasi masyarakat terhadap taman-taman kota di Jakarta. Hal ini dilakukan karena belum ada data yang akurat tentang aspirasi masyarakat terhadap taman kota.

“Nantinya survei ini akan menjadi base line untuk mengembangkan digital app-nya ini. Jadi, Hidden Park untuk selanjutnya akan lebih banyak mengembangkan studi mengenai isu Ruang Terbuka Hijau atau taman-taman kota ini,” tutur Nadine, Jakarta, Minggu (12/04).

Dihubungi secara terpisah, Pelaksana Tugas Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Imam S. Ernawi menyatakan bahwa “hidupnya” taman-taman di sebuah kota merupakan salah satu elemen dari penerapan konsep kota pintar atau smart city.

“Kalau mau bicara tentang smart city, ya taman kota juga termasuk di dalamnya karena konsep smart city ini kan didefiniskan lebih dari sekadar menciptakan ruangan hijau yang lebih baik,” tambahnya.

Penggiat properti hijau dan pakar tata kota, Nirwono Joga pun menyampaikan hal yang serupa. Ia menuturkan, penerapan taman online maupun sistem pemakaian yang terintegrasi melalui sebuah situs internet (website) atau aplikasi digital merupakan sebuah terobosan yang tidak tertangkap oleh Pemerintah Kota, dalam hal ini adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

“Kalau para petugas di Pemda DKI Jakarta ingin kreatif, bisa saja membuat sebuah taman yang terhubung secara online dan dapat dimanfaatkan untuk bermain maupun belajar atau berdiskusi bagi anak-anak muda yang juga kreatif. Banyak lho taman di Jakarta yang tidak terkelola dengan baik dan kreatif,” tukasnya.

Sebagai informasi, rencana pemerintah untuk membangun konsep kota yang ramah lingkungan dengan mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30 % dari luas kota membutuhkan bantuan dari banyak pihak, salah satunya adalah dari komunitas peduli lingkungan. DKI Jakarta sendiri memiliki hampir 1000 taman kota yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Namun, tidak semua taman tersebut diketahui dan dimanfaatkan dengan baik oleh warga sekitar taman.

Penulis: Danny Kosasih

 

source from: http://www.greeners.co/berita/menanti-aplikasi-digital-untuk-taman-kota-jakarta/

 

Login Form

Berita Terpopuler

Prev Next

Aspek Iklim dalam Perencanaan Perkotaan

Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim perkotaan (Sumber: Sebastian Wypych...

INDONESIA DALAM ISU KELAUTAN DAN PERUBAH…

Bersamaan dengan perundingan pada sidang ke-30 badan-badan subsider UNFCCC (United Nations...

KEBUN BOTANI : UPAYA MELESTARIKAN KEKAYA…

Tidak lama lagi kita harus mengimpor benih kayu dari Malaysia atau Thailand karena tak ada...

Kota Hijau Tanpa Transportasi

Oleh Isyana Artharini Perdebatan soal perubahan iklim di Indonesia masih berkutat soal...

Beda Sarjana dengan Cendekiawan

Oleh: Prof Emil Salim Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia merupakan wadah bagi...

Kita Butuh UU Lingkungan Hidup?

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DALAM TATA KELOLA PE...

LANGKAH KOMITMEN ENVIRO- MASTERPLAN PEMB…

Oleh: Raldi H Koestoer Langkah Komitmen Hijau: •Komitmen Enviro/Hijau–Pembangunan Hijau ...

Menhut: Selamatkan Hutan Perlu Aksi, Jan…

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengingatkan, upaya penyelamatan hutan memerlukan aksi...

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN UNTUK PENATAAN RU…

•Adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup ...