Konsep Smart City Masih Terkendala Sumber Daya Manusia

Kategori: Berita
Diterbitkan: 10 April 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 593

Jakarta (Greeners) – Upaya dalam membangun Kota Cerdas atau Smart City sudah semakin terlihat seperti di Surabaya dan Bandung. Di Bandung, konsep kota cerdas diterapkan dengan memberikan layanan akses internet di taman-taman kota, mencanangkan kartu pintar tarif transportasi umum, dan mendirikan comment centre atau pusat penyampaian pendapat.

Pelaksana Tugas Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Imam S. Ernawi, mengatakan, konsep smart city juga terjadi di Surabaya yang berhasil membuat masyarakatnya berpartisipasi dalam mewujudkan kota cerdas. Di kota ini tercipta kesetaraan antara warga, pemerintah, swasta, dan akademisi yang akhirnya mampu menciptakan kota yang lestari.

“Konsep smart city ini kan didefiniskan lebih dari sekadar menciptakan ruangan hijau yang lebih baik, akses komunikasi yang lebih cepat, dan transportasi yang hemat energi. Namun lebih dari itu, smart city adalah kota yang cerdas secara ekonomi, lingkungan, pemerintahan, pola hidup, cerdas mobilitas kotanya, dan juga cerdas masyarakatnya,” jelas Imam kepada Greeners, Jakarta, Rabu (08/04).

Imam mengaku optimis bahwa penerapan kota cerdas tidak hanya terpaku pada faktor kepala daerah. Pasalnya, ada sekitar 112 kabupaten/kota yang sedang mengembangkan program kota hijau (green city). Menurutnya, baik Smart City, Green City, Eco City, dan lainnya hanyalah sebuah atribut untuk penyederhanaan perwujudan kota yang berkelanjutan dengan partisipasi semua pihak.

“Atribut kota cerdas atau smart city bisa diwujudkan dengan partispasi multi stakeholders, masyarakat yang cerdas dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, serta rencana strategis yang berkesinambungan dan terintegrasi,” katanya menjelaskan.

Senada dengan Imam, penggiat properti hijau dan pakar tata kota, Nirwono Joga menjelaskan bahwa tanpa adanya teknologi dan sumber energi yang memadai tentu akan sulit membangun sebuah kota dengan konsep kota cerdas. Oleh karena itu, konsep smart city baru bisa dikembangkan hanya di kota-kota besar di pulau Jawa ketimbang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua.

Pria yang juga dosen arsitektur di Universitas Trisakti ini, mengatakan, di Jakarta sendiri penerapan konsep kota cerdas masih terkendala oleh kapasitas, kualitas, dan kreatifitas yang minim dari sumber daya manusia di Pemerintah Provinsi.

“Yang menjadi masalah adalah bagaimana mental dari aparat pemerintah daerah, kreatif atau tidak, sehingga mereka mampu menerapkan konsep Smart City. Selama ini yang saya lihat masih dalam pemahaman pimpinan, dalam hal ini Pak Gubernur DKI Jakarta. Nah, teman-teman di bawahnya ini masih belum bisa menjabarkan apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur ini,” terangnya.

Lebih jauh Joga memberi contoh tentang penerapan taman online maupun sistem pemakaian yang terintegrasi melalui sebuah situs internet (website). Menurut Joga, jika para petugas di Pemda DKI Jakarta ingin kreatif, bisa saja membuat sebuah taman yang terhubung secara online dan dapat dimanfaatkan untuk bermain maupun belajar atau berdiskusi bagi anak-anak muda yang juga kreatif. Ia menyayangkan, begitu banyaknya taman di Jakarta namun tidak ada yang terkelola dengan baik dan kreatif.

“Sama halnya dengan pemakaman. Kita kan tidak tahu kapan anggota keluarga atau teman kita akan meninggal. Kalau meninggalnya tengah malam, kan tidak mungkin mencara tanah pemakaman. Nah, dengan adanya sistem terintegrasi tadi, masyarakat tinggal mencari di mana ada lahan pemakaman yang cocok hanya dengan membuka ponsel pintar mereka,” pungkasnya.

Penulis: Danny Kosasih

 

source from: http://www.greeners.co/berita/konsep-smart-city-masih-terkendala-sumber-daya-manusia/

 

Menteri Basuki Siap Jalankan Semua Program Andalannya

Kategori: Berita
Diterbitkan: 10 April 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 609

Jakarta (Greeners) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimoeljono buka suara terkait beberapa program dari kementeriannya seperti program sejuta rumah untuk rakyat yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Kepada Greeners ia menyampaikan bahwa sejuta rumah yang akan dibangun tersebut terdiri atas 603.516 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 396.484 unit untuk non-MBR.

Ditemui usai menjadi pembicara pada peluncuran buku “Pengelolaan Air oleh Pemerintah Kota: Belajar dari Kesuksesan Paris,” ia menyatakan bahwa pihaknya telah siap untuk menjalani program yang dijadwalkan. Rencananya, program tersebut akan dimulai realisasinya bersamaan dengan Hari Buruh Nasional 2015.

“Program ini akan dipusatkan di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Program ini akan diikuti secara serempak oleh 17 provinsi yang lokasi pembangunan perumahannya sudah siap dan tidak bermasalah untuk dimulai,” jelasnya di gedung Kompas, Jakarta, Rabu (08/04).

Program lainnya, tambah Basuki, adalah program “100-0-100 Cipta Karya”. Program ini dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan akses aman air minum seratus persen bagi rakyat. Penanganan kawasan permukiman kumuh nol persen dan akses sanitasi seratus persen juga akan masuk dalam programnya.

Basuki juga menjelaskan bahwa pada tahun 2015 ini total penggunaan dana sebesar Rp 19,6 triliun akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pemukiman, peningkatan akses air minum, dan sanitasi.

“Selain itu, agar semuanya transparan, semua pengadaan untuk program strategis PU-Pera tahun ini dilakukan melalui mekanisme lelang elektronik,” katanya.

Penulis: Danny Kosasih

 

source from: http://www.greeners.co/berita/menteri-basuki-siap-jalankan-semua-program-andalannya/

 

Hutan Borneo Lenyap di Konsesi Belum Tergarap, Siapa Bertanggungjawab?

Kategori: Berita
Diterbitkan: 10 April 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 659

Kehilangan sekitar 4.000 hektar hutan gambut di Kalimantan, Indonesia, pada konsesi yang tak digarap perusahaan menimbulkan pertanyaaan, siapa yang bertangung jawab?

 

Greenomics Indonesia pada Senin (6/4/15), mengeluarkan laporan yang memperlihatkan kehilangan signifikan hutan gambut sekitar 4.000 hektar di Kalimantan Barat, dalam konsesi PT Bumi Mekar Hijau (BMH), pemasok Asia Pulp & Paper,  yang juga beroperasi di Sumatera Selatan.

 

Temuan Greenomics ini dari hasil analisis satelit Landsat dan dokumen resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam citra satelit itu memperlihatkan, kehilangan pepohonan antara Juni-September 2014. Hasil temuan ini dikuatkan sistem Global Forest Watch, FORMA, yang memperlihatkan kehilangan pada periode sama.

 

Dari data yang ada, sekilas tampak perusahaan membabat hutan untuk membuka HTI mereka. Greenomics pun meminta APP menghentikan sementara kontrak dengan BMH, karena kejadian ini berpotensi merusak komitmen zero deforestasi, meskipun APP hanya mengambil dari sumber BMH pada konsesi di Sumatera.

 

Namun, kondisi menjadi lebih kompleks di lapangan. Sebab, informasi APP, BMH belum beroperasi di area konsesi itu. APP langsung mengirimkan tim investigasi untuk mengecek ke lapangan pada lokasi GPS di laporan Greenomics.

 

Aida Greenbury, Managing Director Berkelanjutan APP kepada Mongabay.com, mengatakan, informasi yang dikumpulkan dari masyarakat, tak ada perusahaan beroperasi di konsesi BMH Kalimantan Barat. “Tak ada kamp BMH Kalimantan, tak ada infrastruktur pendukung, tak ada pembersihan lahan atau penanaman,” katanya.

 

Menurut dia, kala BMH mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan untuk menjadikan lahan itu HTI,  perusahaan ditolak masuk masyarakat lokal ketika hendak survei pada 2008 dan 2009. Sejak itu, efektif BMH hengkang dari area itu.

 

Namun, citra satelit menyebutkan kalau hutan itu sudah hilang. Unit investigasi APP sudah mendatangi dua titik dalam GPS, (109°8’14.915″E 1°24’36.811″N 109°8’59.117″E 1°23’38.237″N), dan menemukan kehancuran hutan.

 

Aida mengatakan, mereka menemukan kalau area itu terbuka, bekas hutan alam tipis terbakar setelah kebakaran pada Oktober 2014. “Tak ada masyarakat, perusahaan atau aktivitas perkebunan apapun pada koordinat-koordinat itu.”

 

Dua titik lain, katanya, yang tidak terjangkau karena medan sulit, tim menemukan lahan luas untuk perkebunan karet dan kelapa masyarakat. Ada juga perkebunan sawit masyarakat di daerah itu.

 

Analisa Greenomics menggunakan citra satelit NASA

 

Dari temuan-temuan ini memperlihatkan,  ke depan pembersihan hutan gambut di area konsesi mungkin sulit diatasi ketika ia berada di luar komitmen nol deforestasi APP. Nasib dari kelanjutan hutan mungkin berada di tangan masyarakat dan pemerintah daerah.

 

Tak aneh kondisi ini terjadi di Kalimantan Barat—bahkan, masalah-masalah ini muncul hampir di seluruh negeri–dampak sistem pengadaan maupun sertifikasi tanah buruk, penegakan hukum dan pemerintahan lemah serta banyak konflik sosial. Masalah kerab muncul kala perusahaan besar mendapatkan izin ternyata di kawasan itu sudah ada masyarakat lokal maupun transmigran. Berbagai masalah ini, bisa memperlihatkan mengapa progres Indonesia dalam mengurangi deforestasi begitu lambat.

 

Untuk kasus BMH, Greenomics menyerukan “penyelidikan independen multi-stakeholder ” untuk memahami “penyebab langsung dan tidak langsung dari hilangnya lahan basah” di kawasan itu.

 

APP mengatakan,  pantauan di lapangan oleh LSM bisa membantu menentukan, mengapa hutan terbabat dan apa yang dapat dilakukan untuk menyelamatkannya. “Apa status hukum dari perkebunan masyarakat dan apakah mereka sudah punya sistem penelusuran? Ini beberapa pertanyaan yang perlu dijawab.”

 

Foto ini berasal dari salah satu titik. Foto: APP

 

Sumber tulisan dari Mongabay.com

 

 

source from: http://www.mongabay.co.id/2015/04/09/hutan-borneo-lenyap-di-konsesi-belum-tergarap-siapa-bertanggungjawab/

 

Indonesia Targetkan Green Investment Tahun Ini Sebesar Rp 27,78 Triliun

Kategori: Berita
Diterbitkan: 06 April 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 615

Jakarta (Greeners) – Dalam rangka menarik investasi menuju ekonomi hijau (green economy) yang menjamin masa depan yang berkelanjutan di Indonesia, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Kantor Staf Kepresidenan dan United Nations Office for REDD+ Coordination (UNORCID) menggelar forum akbar. Forum ini ditargetkan mampu mendatangkan sekitar 500 Chief Executive Officer (CEO) dari berbagai perusahaan nasional dan internasional.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah konferensi internasional yang bertajuk “Tropical Lanscape Summit: A Global Investment Opportunity” pada 27-28 April 2015 di Jakarta dengan target green investment tahun ini sebesar Rp27,78 triliun.

Dalam forum ini, terangnya, akan dihadiri juga oleh mitra strategis dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), sektor swasta, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat.

“Kesempatan menjadi tuan rumah untuk konferensi internasional menuju ekonomi hijau ini sangat strategis bagi Indonesia untuk menjadi role model bagi pembangunan berkelanjutan,” ungkap Franky melalui keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Kamis (02/04).

Franky menyatakan bahwa BKPM berharap investasi hijau di Indonesia akan semakin meningkat dengan target green investment tahun ini sebesar Rp 27,78 triliun. Sementara itu, BKPM menargetkan investasi pada 2015 sebesar Rp 519,5 triliun atau tumbuh sekitar 14 persen dari pencapaian tahun sebelumnya. Investasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 175,8 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp 343,7 triliun.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan mengatakan, acara yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Jokowi ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi berbagai mitra, mulai dari pemerintah, lintas tingkat dan sektor, dari sektor swasta di Indonesia dan luar negeri, dari mitra-mitra pembangunan, sampai organisasi non-pemerintah, lembaga penelitian dan masyarakat sipil. Para mitra tersebut diharapkan dapat terlibat dalam pemanfaatan peluang usaha dan investasi untuk mendukung transisi ekonomi hijau Indonesia.

Menurut Franky, pertemuan “Tropical Landscapes Summit” bertujuan untuk menyediakan platform bagi pemerintah Indonesia untuk menjelaskan dan mempromosikan visi strategis untuk investasi hijau. Selain itu, acara ini juga memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan input dari banyak pemangku kepentingan tentang kerangka kerja ekonomi hijau dan perkembangan kedepannya.

“Pengelolaan sumber daya alam lestari yang dipahami sebagai suatu faktor yang memengaruhi langsung kesejahteraan masyarakat Indonesia juga menempati posisi inti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,” katanya menjelaskan.

Pertemuan ini akan menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri, termasuk para menteri yang terkait dengan pembangunan lanskap tropis, antara lain Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Sudirman Said (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), Bambang Brodjonegoro (Menteri Keuangan) dan Saleh Husin (Menteri Perindustrian), serta para pelaku usaha dan berbagai organisasi yang selama ini terlibat dalam pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, pembicara dari mancanegara yang akan hadir antara lain Helen Clark dari UNDP, Felipe Calderon dan para CEO global lainnya, serta pimpinan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.

Penulis: Danny Kosasih

 

Source from: http://www.greeners.co/berita/indonesia-targetkan-green-investment-tahun-ini-sebesar-rp-2778-triliun/

 

Smart City Harus Miliki Bangunan Hijau Sesuai Standardisasi

Kategori: Berita
Diterbitkan: 06 April 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 654

Jakarta (Greeners) – Penggiat properti hijau dan Pakar Tata Kota, Nirwono Joga, meminta kepada para kontraktor, baik itu milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta, untuk selalu menerapkan konsep standardisasi bangunan gedung hijau di Indonesia. Hal ini agar sesuai dengan UU Pekerjaan Umum Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau.

Joga yang juga dosen arsitektur di Universitas Trisakti ini memaparkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi bangunan hijau yang merupakan perwujudan dari properti ramah lingkungan. Pertama, perumahan harus dibangun dengan mengikuti peraturan yang ada, misalnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Di sini, terang Joga, harus ada yang namanya bijak hemat lahan. Artinya, dari seratus persen koofisien jumlah lahan dalam satu kavling pembangunan, tidak boleh menggunakan lebih dari 70 persen lahan yang terbangun. Karena, tuturnya, 30 persen sisanya harus dijadikan koofisien datar hijau atau Ruang Terbuka Hijau.

“Jadi maksudnya, dari seratus persen itu jangan semua dijadikan lahan keras atau semuanya dibangun untuk gedung,” jelasnya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (01/04).

Kriteria kedua adalah bangunan permukiman harus menerapkan sistem pengelolaan sampah dan limbah minimal (zero waste) sehingga sampah yang dibuang ke TPA sangat sedikit. Pengembang harus membangun tempat pengelolaan sampah mandiri sejak awal.

Selanjutnya, kriteria ketiga adalah permukiman memiliki sistem pengendalian dan pengelolaan air yang memungkinkan 30 persen air hujan diserap ke dalam tanah. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah penggunaan material yang ramah lingkungan dan penerapan konservasi energi yang secara jelas sudah diatur oleh pemerintah.

“Satu lagi yang juga penting, bangunan yang hijau itu hanya akan terwujud kalau lingkungan disekitarnya juga hijau karena untuk penghematan energi dibutuhkan ventilasi atau bukaan yang cukup banyak agar sirkulasi udara bisa lancar. Nah, kalau lingkungannya tidak hijau, ya pasti tidak akan ada yang mau buka jendela. Pasti ditutup terus dan pasang pendingin ruangan,” katanya.

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Imam S. Ernawi pun mengamini bahwa bangunan hijau memang sangat diperlukan sebagai salah satu instrumen untuk membentuk sebuah kota yang berkelanjutan.

“Smart City itu ya harus ada bangunan hijaunya, jadi benar standardisasi ini memang harus dilakukan,” tegasnya.

Penulis: Danny Kosasih

 

source from: http://www.greeners.co/berita/smart-city-harus-miliki-bangunan-hijau-sesuai-standardisasi/

 

Login Form

Berita Terpopuler

Prev Next

Aspek Iklim dalam Perencanaan Perkotaan

Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim perkotaan (Sumber: Sebastian Wypych...

INDONESIA DALAM ISU KELAUTAN DAN PERUBAH…

Bersamaan dengan perundingan pada sidang ke-30 badan-badan subsider UNFCCC (United Nations...

KEBUN BOTANI : UPAYA MELESTARIKAN KEKAYA…

Tidak lama lagi kita harus mengimpor benih kayu dari Malaysia atau Thailand karena tak ada...

Kota Hijau Tanpa Transportasi

Oleh Isyana Artharini Perdebatan soal perubahan iklim di Indonesia masih berkutat soal...

Beda Sarjana dengan Cendekiawan

Oleh: Prof Emil Salim Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia merupakan wadah bagi...

Kita Butuh UU Lingkungan Hidup?

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DALAM TATA KELOLA PE...

LANGKAH KOMITMEN ENVIRO- MASTERPLAN PEMB…

Oleh: Raldi H Koestoer Langkah Komitmen Hijau: •Komitmen Enviro/Hijau–Pembangunan Hijau ...

Menhut: Selamatkan Hutan Perlu Aksi, Jan…

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengingatkan, upaya penyelamatan hutan memerlukan aksi...

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN UNTUK PENATAAN RU…

•Adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup ...