Berikut Peluang dan Tantangan Peleburan BP REDD+ dan DNPI

Kategori: Berita
Diterbitkan: 25 Maret 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 651

Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan BP REDD+ sudah lebur ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak keluar peraturan Presiden 21 Januari 2015. Sebagian kalangan mengapresiasi, ada juga menyayangkan.  Mereka menilai, peleburan memiliki hal positif, tetapi juga tantangan besar.

Heru Prasetyo, mantan Kepala BP REDD + mengatakan, risiko peleburan kemungkinan ada kegiatan BP REDD+ tidak berlanjut. Sebab, lembaga baru ini tidak mempunyai tupoksi mencakup hal-hal yang dilakukan BP REDD+.

“Peluangnya, Menteri LHK bisa bekerjasama dengan menteri-menteri lain lebih baik lagi. Namun, mungkin ada pelimpahan kewenangan kepada Menteri Luar Negeri untuk urusan hubungan internasional,” katanya dalam pelatihan REDD+ di Jakarta, awal Maret 2015. Jika itu terjadi, kata Heru, akan kembali ke bisnis seperti biasa. Meskipun struktur baru, tetapi timbul risiko hilang koordinasi.

Dia menilai, kebingungan provinsi dan kabupaten bisa lebih banyak lagi. Selama ini, BP REDD+ biasa mengkomunikasikan lintas kementerian.

Menteri LHK, katanya,  sudah mengajak Menteri Agraria dan Pertanian bekerjasama. Inisiatif berkoordinasi lintas sektoral sudah ada, tinggal menunggu implementasi.

“Posisi dirjen akan dilelang. Ada waktu tiga bulan. Dirjen baru ini bisa mengajukan anggaran dalam empat bulan. Artinya, selama tujuh bulan tidak beraktivitas di KLHK soal REDD+.Tetapi kita berikan semangat mudah-mudahan tahun depan sudah jalan.”

Kesempatan lain, aktivis Debwatch Indonesia Arimbi Heroepoetri menggatakan, peleburan adalah sebuah keniscayaan. “Sebaiknya isu perubahan iklim dikelola lembaga yang tidak sektoral apalagi non departemen. Perasaan kita senang, tapi harap-harap cemas,” katanya dalam diskusi di Jakarta.

Menurut dia, peleburan baik tetapi jika dengan persyaratan ketat, misal perlu pendekatan multisektor. Sebab, isu perubahan iklim tidak hanya soal hutan, juga non hutan.

“Isu maritim belum terjangkau. Harus ada lembaga multisektor. Sistem tata negara perlu dirombak. Ide kita, lembaga itu langsung di bawah presiden. Kita tahu, banyak kementerian dan lembaga tidak efektif. Birokrasi lamban.”

Peleburan lembaga, katanya, juga harus memastikan agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim beejalan cepat. “Peleburan baik tetapi orang-orangnya sama. Selama ini, Kementerian Kehutanan diisi orang yang kulturnya menikmati kerajaan bisnis perizinan. Harus diubah.”

Sisilia Nurmala Dewi dari HuMa mengapresiasi keputusan Presiden melebur empat lembaga (Kemenhut, Lingkungan Hidup, BP REDD+ dan DNPI) menjadi satu. Meski ada berbagai tantangan besar.

“Konsekuensi ada ketidakstabilan institusi. Visi misi, orang-orang dan program kerja yang selama ini terpisah sekarang digabung,” katanya.

Berharap, perbaikan tata kelola hutan dan lingkungan makin baik dengan peleburan  BP REDD+ dan DNPI  ke Kementerian LHK. Foto: Sapariah Saturi

Berharap, perbaikan tata kelola hutan dan lingkungan makin baik dengan peleburan BP REDD+ dan DNPI ke Kementerian LHK. Foto: Sapariah Saturi

Dia berharap, peleburan lembaga ini, model pembangunan bisa diperbaiki. KLHK, ujar dia,  harus bisa mengarusutamakan isu perubahan iklim dalam konsep pembangunan. “Dengan digabungkan dalam satu dirjen tentu ada garis pertanggungjawaban jelas. Tetapi ada persoalan menyangkut kinerja. Harus luas. Kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lain harus terjalin.”

Muhammad Djauhari dari Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyaratan ikut bersuara. Menurut dia, langkah pemerintah melebur lembaga sudah tepat. “Pembiayaan dan koordinasi lebih mudah. Dulu dengan BP REDD+ dan DNPI, masing-masing sektor harus menyetorkan orang. Kemenhut setor orang ke DNPI dan REDD+ begitupun KLH.”

Yuyun Indardi, dari Greenpeace Indonesia mengatakan, dalam konteks menyederhanakan birokrasi penggabungan lembaga ini berhasil. “Tetapi kalau berbicara soal perubahan iklim, bukan hanya tanggungjawab KLHK. Kementan, ESDM dan kementrian lain yang berhubungan dengan eksploitasi SDA juga punya andil. Itu jadi tantangan lintas sektor.”

Untuk itu, dia pernah mendorong ada Kementerian SDA atau kementerian koordinator yang menangani masalah ini. Hingga, kebijakan di Kementan, ESDM dan kementerian lain bisa sinkron dengan upaya kelestarian lingkungan.

M. Kosar dari Forest Watch Indonesia (FWI) mengatakan, dulu BP REDD+ lemah karena tidak bisa mendorong kementerian sektoral bertindak. Setelah lebur, juga masih banyak tantangan. “Tantangan karena orangnya sama. Kita berpikir bagaimana agar antarlembaga bisa saling mempengaruhi.”

Temuan FWI, ada 41 juta hektar kawasan hutan berstatus lindung, produksi dan alokasi penggunaan lain tidak ada pengelola. “Dengan peleburan ini, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan hutan yang tidak ada pengelola. Pemerintah harus bisa menyelesaikan semua konflik.”

Sedangkan Raynaldo Sembiring dari Indonesian Center of Environmental Law (ICEL) menyatakan, penggabungan ini harus diikuti upaya pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis. Dimulai dari aspek perencanaan sampai penegakan hukum.

“UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan harus menjadi dasar tugas KLHK, terutama untuk mengerem pemberian izin eksploitasi yang masif oleh Kemenhut.”

Menurut dia, paling mendesak adalah penuntasan mandat penyelesaian rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (RPPLH) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kedua hal ini demi memberikan arahan jelas tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berbagai sektor. “Ketika RPPLH dimuat dalam RPJM, moratorium bisa disitu. Lintas sektor. KLHS jadi instrumen penting.”

Ke depan, katanya, dalam pembuatan RPPLH dan KLHS, KLHK harus berpegang teguh pada UU Lingkungan Hidup. “Penggabungan ini saling melengkapi. Kemenhut kuat di daerah, dan KLH jadi punya power,” katanya.

Di lain kesempatan, Andreas Lagimpu, Anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional utusan Kamar Masyarakat Regio Sulawesi mengatakan, penggabungan kelembagaan di KLHK harus berjalan efektif, tanpa terhambat permasalahan teknis. “Jangan sampai penggabungan justru menghambat kinerja KLHK,” katanya.

Menurut dia, political will KLHK belum berujung aksi nyata. Terlalu banyak peraturan dikeluarkan kementerian ini, namun implementasi belum terlihat.

Andreas menilai, salah satu ukuran implementasi peraturan-peraturan belum terlihat adalah putusan Mahkamah Konstitusi soal masyarakat adat belum berjalan nyata.

 

Source from: http://www.mongabay.co.id/2015/03/24/berikut-peluang-dan-tantangan-peleburan-bp-redd-dan-dnpi/

 

Diversifikasi Pangan untuk Menekan Ketergantungan Beras

Kategori: Berita
Diterbitkan: 16 Maret 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 584

Jakarta (Greeners) – Beras telah lama menjadi komoditas pangan yang paling pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan, beras pun akhirnya menjadi “food habit” sehingga masyarakat beranggapan bahwa belum dikatakan makan kalau belum makan nasi.

Berdasarkan hasil sensus pertanian pada tahun 2013 yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS), ternyata impor pangan Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2003 impor pangan senilai USD 3,34 miliar, tahun 2013 nilainya sudah mencapai USD 14,9 miliar atau naik lebih dari 400% dalam kurun waktu 10 tahun.

Bahkan tahun 2013, Vietnam telah menjadi pemasok terbesar beras impor Indonesia dengan jumlah beras 171.286 ton atau senilai USD 97,3 juta. Impor beras dari Vietnam ini juga menyumbang 36,3% dari total impor beras Indonesia pada tahun 2013.

Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, pakar gizi dan keamanan pangan dari Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB), menyatakan bahwa konsumsi beras penduduk Indonesia adalah yang tertinggi di dunia dengan data konsumsi beras Indonesia yang rata-rata mencapai 139 kilogram per kapita per tahun. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, Indonesia masih harus melakukan impor.

“Sebaiknya konsumsi beras ini dikurangi karena dengan jumlah penduduk sebanyak 241 juta jiwa, maka total konsumsi beras yang dibutuhkan itu berarti 33,54 juta ton per tahun.,” terangnya, Jakarta, Jumat (13/03).

Terkait diversifikasi pangan, Prof. Ahmad yang juga Wakil Dekan Fakultas Ekologi Manusia ini juga menyampaikan, hingga kini sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa diversifikasi pangan adalah pengalihan pola makan yang tadinya mengonsumsi makanan pokok beras menjadi non beras.

Padahal menurutnya, arti dari diversifikasi pangan itu sendiri adalah penganekaragaman pangan yang berarti dalam satu minggu masyarakat tidak harus mengonsumsi nasi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat.

“Kebutuhan karbohidrat harian itu dapat ditemui dari sumber makanan lain selain beras, seperti jagung, sagu, singkong dan lain lain,” ujarnya.

Selain itu, untuk menerapkan program diversifikasi pangan, masyarakat juga bisa memulainya pada anak-anak dengan menerapkan bahwa makan bukan berarti harus makan nasi, tetapi makan sesuai dengan konsumsi makanan bergizi, beragam dan berimbang.

“Pola seperti ini akan dapat menghapus anggapan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat bahwa makan itu ya nasi, dan belum makan jika belum makan nasi,” kata Ahmad.

Senada dengan Ahmad, Koordinator Nasional Aliansi Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko juga mengamini bahwa ada banyak sumber pangan yang sebenarnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat selain beras. Menurut Tejo, Indonesia memiliki lebih dari 77 sumber karbohidrat yang baik dan mampu menggantikan beras.

“Kenapa harus beras kalau sumber karbohidrat lainnya masih banyak untuk dikonsumsi?” katanya.

Sekadar informasi, indikator besarnya kebutuhan beras di Indonesia bisa dilihat di Pasar Induk Cipinang (PIC) atau Jakarta Food Station (JFS) sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) yang berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setidaknya Indonesia memerlukan beras 2.500 ton bahkan sampai 3.000 ton untuk mencukupi kebutuhan masyarakat khususnya pada saat masa-masa sensitif dan hari-hari besar nasional.

Penulis: Danny Kosasih
Editor: Renty Hutahaean

 

Source from: http://www.greeners.co/berita/diversifikasi-pangan-untuk-menekan-ketergantungan-beras/

 

Pengelolaan Air Masih Menunggu Kajian Hukum

Kategori: Berita
Diterbitkan: 16 Maret 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 639

Jakarta (Greeners) – Pemerintah menyatakan akan berusaha mencari jalan keluar terbaik terutama bagi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berskema kerjasama pemerintah dan swasta yang telah berlangsung. Hal ini dilakukan sehubungan dengan pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air dan memberlakukan kembali UU No. 11/1974 tentang Pengairan pada tanggal 18 Februari lalu.

Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Mochammad Natsir kepada Greeners menyatakan untuk saat ini kelanjutan proyek-proyek tersebut menjadi sulit untuk dipastikan karena harus menunggu hasil kajian dari aspek hukum.

“Sejumlah proyek SPAM kerjasama pemerintah dan swasta terancam tidak dapat dilanjutkan setelah MK membatalkan UU No. 7/2004. Nanti akan diselidiki mana yang bisa dilanjutkan dan mana yang tidak. Masih dibahas secara intensif di lingkungan Kem PU-Pera,” ungkapnya, Jakarta, Sabtu (14/03).

Sementara itu, dari skenario pendanaan air minum 2015-2019, Natsir menjelaskan, untuk mencapai akses aman air minum 100% pada 2019, diperkirakan membutuhkan investasi Rp 253,8 triliun. Dari kebutuhan anggaran tersebut, pemerintah melalui APBN hanya sanggup memenuhi 28%.

Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan lain yang besar di luar APBN. Salah satu sumber pendanaan yang sangat diandalkan adalah swasta. Dalam hal itu, Natsir mengatakan, swasta diharapkan dapat memenuhi sekurang-kurangnya 11% dari total kebutuhan investasi.

Manajer Kampanye Air dan Pangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), M. Islah mengungkapkan, air adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat luas. Pengelolaan air semestinya tidak lagi ditangani pihak swasta, tetapi dilakukan BUMN dan BUMD.

Ia mendesak pemerintah melakukan langkah kongkrit atas pengelolaan air. Termasuk pemberdayaan BUMD di berbagai daerah. Menurutnya, putusan MK sangat berdampak bagi masyarakat di daerah sehingga putusan ini dapat menjadi momentum bagi pemerintahan Jokowi untuk menata kembali pengelolaan sumber daya air.

“Kalau proyek-proyek yang swasta itu kan bisa diambil alih oleh negara,” katanya.

Sebagai informasi, masyarakat petani di Kabupaten Klaten mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Klaten, Wening Swasono, menyatakan dibatalkannya undang-undang tersebut akan berdampak positif dalam kehidupan masyarakat secara luas.

Menurutnya, selama ini UU No.7/2004 menjadi hambatan petani di wilayah Kabupaten Klaten dalam mengembangkan sektor pertanian karena petani kesulitan mendapatkan air irigasi. Minimnya ketersediaan air irigasi pertanian di wilayah itu merupakan dampak keberadaan PT. Tirta Investama yang berada di Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo.

Perusahaan asing yang memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) merek Aqua tersebut telah leluasa mengeruk untung dari eksploitasi terhadap sumber air di sana. Pihaknya juga menolak pabrik tersebut beroperasi di Klaten lantaran merugikan petani.

Di Indonesia sendiri, industri AMDK terus berkembang seiring peningkatan kebutuhan secara nasional dan juga pertumbuhan ekonomi. Menurut data Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), kebutuhan AMDK pada 2013 sebesar 21,34 miliar liter, dan meningkat menjadi 23,9 miliar liter pada 2014. Sedangkan pada tahun 2015, diperkirakan meningkat 11 persen menjadi 26,5 miliar liter.

Penulis: Danny Kosasih

 

Source from: http://www.greeners.co/berita/pengelolaan-air-masih-menunggu-kajian-hukum/

 

Menanti Ketegasan Pemerintah untuk Menyelamatkan Hutan Adat

Kategori: Berita
Diterbitkan: 16 Maret 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 564

Jakarta (Greeners) – Polemik penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih terus berlanjut. Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (KM DKN) menilai, penggabungan di tubuh KLHK tersebut harus dapat berjalan dengan efektif tanpa menghambat kinerja dari kementerian itu sendiri.

Anggota Presidium DKN utusan Kamar Masyarakat Regio Sulawesi, Andreas Lagimpu mengatakan, kebijakan politik (political will) dari Kementerian LHK hingga saat ini masih belum berujung pada aksi yang nyata. Menurutnya, terlalu banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian tersebut, namun implementasi di lapangan masih belum jelas.

“Salah satu ukuran belum terlihatnya implementasi peraturan-peraturan tersebut adalah belum diimplementasikannya putusan MK 35 secara nyata,” tegas Andreas, Jakarta, Minggu (15/03).

Ia berpendapat, belum adanya komitmen Kementerian LHK terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 bisa dilihat dari kebingungan Pemerintah Pusat terhadap implementasi putusan tersebut di level daerah dengan mengeluarkan surat edaran Kementerian Kehutanan nomor 1 tahun 2013 tentang Implementasi Keputusan MK 35/2012. Hal ini menyebabkan salah interpretasi di tingkat daerah.

Andreas mendesak agar hal tersebut segera diklarifikasi oleh KLHK agar kesalahpahaman tidak muncul kembali dan implementasi MK 35/2012 dapat terwujud.

Sementara itu, Yanes Balubun, anggota presidium DKN utusan Kamar Masyarakat Regio Maluku, menyatakan bahwa skema perhutanan sosial yang ditawarkan oleh negara sering kali dianggap ideal dan dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia. Padahal kenyataan di lapangan, wilayah Indonesia yang beragam suku dan budaya menjadikan model keberagaman dalam skema pengelolaan hutan.

Menurut Yanes, skema hutan adat dapat menjadi jawaban untuk model pengelolaan hutan berbasis masyarakat, karena di dalam skema hutan adat nilai-nilai kearifan lokal setiap daerah sudah terakmodir dan terealisasikan serta terlembagakan dalam model pengelolaan hutan oleh masyarakat adat.

“Di sini kami melihat tidak sinkronnya kebijakan (pemerintah), misalnya inkosistensi kebijakan tata ruang dan penegakan hukum. Agenda nawacita yang didorong oleh Presiden Joko Widodo akan mengalami kegagalan karena lahan pertanian beralihfungsi menjadi areal industri,” tandasnya.

Penulis: Danny Kosasih

 

Source from: http://www.greeners.co/berita/menanti-ketegasan-pemerintah-untuk-menyelamatkan-hutan-adat/

 

Turunkan Emisi Karbon, 20 Komunitas Pakai Standar Plan Vivo. Efektifkah?

Kategori: Berita
Diterbitkan: 10 Maret 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 689

Tak kurang dari 20 komunitas yang tergabung dalam The Indonesia Community Payment for Environment Service (PES) Consortium atau Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia, telah difasilitai untuk mengikuti program penurunan emisi karbon berbasis masyarakat. Dalam proses penurunan emisi karbon ini, mereka menggunakan standar Plan Vivo untuk memudahkan pengukurannya.

Hal ini dikemukakan oleh Arif Aliadi, Ketua konsorsium ini pada saat workshop dan konferensi pers di Jakarta, pada Kamis (05/03/2015), yang dihadiri oleh Yetti Rusli Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim, Chris Stephenson Direktur Plan Vivo, dan Victoria Gutierrez Direktur We Forest.

Hutan Santong dengan latar belakang air terjun Tiu Teja di Lombok Utara, NTB. Foto : Jay Fajar

Hutan Santong dengan latar belakang air terjun Tiu Teja di Lombok Utara, NTB. Foto : Jay Fajar

Arif mengatakan program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK).  Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memberi manfaat berupa nilai tambah yang berasal dari besaran emisi karbon yang berhasil diturunkan oleh komunitas. “Agar dapat diapresiasi, maka besaran emisi karbon akan diukur dengan menggunakan standard Plan Vivo,” kata Arif.

Program ini memfasilitasi masyarakat pengelola hutan untuk mengintegrasikan rencana pengelolaan hutan yang mereka buat termasuk rencana melindungi hutan dengan strategi penurunan emisi. Program ini juga membantu mereka untuk menghitung besaran emisi yang bisa diturunkan.

Plan Vivo dipilih untuk menghitung besaran emisi karena sudah diterapkan di berbagai negara seperti di Amerika Latin, Afrika dan Asia.  Plan Vivo adalah kerangka kerja untuk mendukung masyarakat dalam mengelola sumber daya alam mereka yang lebih berkelanjutan, dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat iklim, mata pencaharian, dan ekosistem

Standar ini di buat oleh organisasi non-profit yang berbasis di Edinburgh, Skotlandia, yang mengembangkan standar yang  ramah terhadap masyarakat dan sistem sertifikasi untuk proyek-proyek lingkungan. Plan Vivo telah disertifikasi lebih dari 10.000 petani hutan, 270 kelompok masyarakat yang mengelola lebih dari 60.000 hektar hutan, dan bersertifikat 1,8 juta ton CO2 offset.

Chris Stephenson menjelaskan capaian target dari penggunakan standart Plan Vivo di berbagai negara tersebut. “Pada 2014, standard Plan Vivo telah digunakan di 29 negara.  Diperkirakan ada USD 8 juta nilai manfaat yang dinikmati oleh 10.000 komunitas pengelola hutan,” ujarnya.

Arif juga menjelaskan fokus dari program ini adalah komunitas pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, dan Hutan Adat. Sebanyak 20 komunitas tersebut tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat.  Luas lahan hutan yang masuk dalam program penurunan emisi gas rumah kaca berbasis masyarakat mencapai sekitar 69.300,12 ha, yang melibatkan 17.002 Kepala Keluarga.

Sedangkan Yetti Rusli menjelaskan program penurunan emisi berbasis masyarakat sejalan dengan RAN GRK di sektor kehutanan, khususnya kehutanan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah menentukan target volume emisi gas karbondioksida (CO2) yang harus diturunkan.

“HKm diharapkan dapat berkontribusi untuk menurunkan emisi sebesar 91,75 juta ton CO2 dari areal seluas 2,5 juta ha. Sedangkan Hutan Desa diharapkan dapat berkontribusi mengurangi emisi sebesar 9,18 juta ton CO2 dari areal seluas 250 ribu ha.”

Hamparan sawah masyarakat yang berdampingan dengan kawasan hutan di Nagari Kajai, Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar. Foto : Riko Coubut

Hamparan sawah masyarakat yang berdampingan dengan kawasan hutan di Nagari Kajai, Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar. Foto : Riko Coubut

Beberapa waktu lalu, Kepala Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, San Afri Awan juga menegaskan dukungan pemerintah untuk memberikan akses pemanfaatan hutan untuk masyarakat. Dia mengatakan pemerintah akan memberikan prioritas pemanfaatan pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, dan Hutan Adat.

“Selama ini rakyat baru menikmati 0,8 persen atau sekitar 1,3 juta hektar hutan, sedangkan untuk perusahaan sudah menikmati hingga 35 juta hektar. Kita stop dulu untuk perusahaan,” ujarnya dalam Diskusi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kedaulatan Pangan. Untuk prosesnya akan dilakukan sesederhana mungkin dengan pendampingan dari lembaga swadaya dan diusahakan dari usulan daerah.

Program penurunan emisi berbasis masyarakat juga didukung oleh We Forest. Lembaga ini akan berkontribusi dalam membangun hutan melalui program rehabilitasi hutan.  Pada 2015 We Forest akan mendukung program rehabilitasi hutan dengan jumlah total bibit 500 ribu bibit.  Pada tahap pertama ini, dukungan akan diawali di empat lokasi. “Harapannya  dukungan dapat dilanjutkan untuk tahun-tahun selanjutnya dengan jumlah yang lebih banyak lagi, “ ujar  Victoria.

Dia juga mengatakan program rehabilitasi hutan sangat penting karena semakin rusak hutan berarti semakin tinggi emisi yang dihasilkan. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan komposisi gas rumah kaca di atmosfer dan berakibat pada  pemanasan global dan perubahan iklim.  Sebaliknya, semakin luas hutan yang dijaga dari kerusakan maka semakin rendah emisi yang dihasilkan, dan pemanasan global dapat dicegah.

Gas karbondioksida adalah salah satu gas rumah kaca yang dapat diserap oleh hutan sehingga gas tsb. tidak terlepas (emisi) ke atmosfir.  Peran hutan untuk mencegah terjadinya emisi adalah salah satu bentuk dari jasa lingkungan.

 

 

Source from: http://www.mongabay.co.id/2015/03/10/turunkan-emisi-karbon-20-komunitas-pakai-standar-plan-vivo-efektifkah/

 

Login Form

Berita Terpopuler

Prev Next

Aspek Iklim dalam Perencanaan Perkotaan

Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim perkotaan (Sumber: Sebastian Wypych...

INDONESIA DALAM ISU KELAUTAN DAN PERUBAH…

Bersamaan dengan perundingan pada sidang ke-30 badan-badan subsider UNFCCC (United Nations...

KEBUN BOTANI : UPAYA MELESTARIKAN KEKAYA…

Tidak lama lagi kita harus mengimpor benih kayu dari Malaysia atau Thailand karena tak ada...

Kota Hijau Tanpa Transportasi

Oleh Isyana Artharini Perdebatan soal perubahan iklim di Indonesia masih berkutat soal...

Beda Sarjana dengan Cendekiawan

Oleh: Prof Emil Salim Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia merupakan wadah bagi...

Kita Butuh UU Lingkungan Hidup?

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DALAM TATA KELOLA PE...

LANGKAH KOMITMEN ENVIRO- MASTERPLAN PEMB…

Oleh: Raldi H Koestoer Langkah Komitmen Hijau: •Komitmen Enviro/Hijau–Pembangunan Hijau ...

Menhut: Selamatkan Hutan Perlu Aksi, Jan…

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengingatkan, upaya penyelamatan hutan memerlukan aksi...

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN UNTUK PENATAAN RU…

•Adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup ...