Riau Kembali Berstatus Siaga Darurat Kebakaran Hutan

Kategori: Berita
Diterbitkan: 03 Maret 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 670

Jakarta (Greeners) – Seiring dengan masuknya musim panas dan kering, beberapa titik api yang terdeteksi di Provinsi Riau juga diprediksi berpotensi meluas. Potensi tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah kabupaten/kota di Riau bermunculan.

Untuk mewaspadai karhutla yang lebih besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun menetapkan Provinsi Riau dengan status Siaga Darurat pencegahan dan penanganan Karhutla.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, penetapan status Siaga Darurat tersebut didasarkan pada kasus kebakaran hutan yang masih terjadi hingga saat ini di Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, agar titik-titik api tidak menyebar dan semakin meluas ke daerah lain, maka penetapan status Siaga Darurat diberlakukan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, kata Sutopo, telah meminta bantuan kepada Kepala BNPB untuk memberikan dukungan dan langkah-langkah siaga darurat dalam mengantisipasi kebakaran hutan di Riau ini.

“BNPB sendiri akan mengkoordinasikan kementerian/lembaga terkait untuk memberikan pendampingan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di daerah,” terangnya, Jakarta, Kamis (26/02).

Terkait dukungan yang diminta oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sutopo menjelaskan ada empat bentuk dukungan yang akan dipersiapkan. Pertama, BNPB akan memberikan dukungan pelaksanaan hujan buatan dalam waktu dekat. Kedua, lanjutnya, dukungan bagi masyarakat untuk pembuatan 1.000 unit sekat kanal rawa gambut di daerah-daerah yang sangat rawan karhutla. Lalu ketiga, dukungan pesawat helikopter patroli, monitoring dan water bombing selama 3 bulan.

“Terakhir, BNPB akan memberikan dukungan personel untuk beberapa posko di pusat dan juga di daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Juru Kampanye Politik Hutan Greenpeace Indonesia, Teguh Surya mengaku bahwa beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan telah mendesak Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang moratorium penerbitan izin pengelolaan hutan primer dan lahan gambut yang akan berakhir pada Mei 2015 mendatang.

“Setelah melakukan kunjungan ke Riau bulan November lalu, Presiden Joko Widodo seharusnya sudah sangat paham dengan kondisi yang ada dan menjadikan penyelesaian bencana ekologis tersebut sebagai prioritas dan agenda utama pemerintahannya,” tuturnya.

Sebagai informasi, seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengunjungi Sungai Tohor, Kabupaten Meranti, Riau, pada 27 November 2014. Saat kunjungannya tersebut, Presiden melihat dan melakukan langsung penyekatan kanal untuk menjaga lahan gambut tetap basah guna mencegah kebakaran hutan serta menambah pasokan air bagi warga. Dia juga menginstruksikan pencabutan izin-izin yang terbukti merusak lingkungan.

(G09)

 

source from: http://www.greeners.co/berita/riau-kembali-berstatus-siaga-darurat-kebakaran-hutan/

 

Mentan: Perlu Keterlibatan Semua Pihak untuk Percepat Swasembada Pangan

Kategori: Berita
Diterbitkan: 03 Maret 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 660

Malang (Greeners) – Cita-cita Indonesia mencapai swasembada pangan bisa terealiasi lebih cepat dari yang diharapkan jika semua pihak terlibat langsung, baik petani, TNI, PNS, dan semua stake holder lainnya turun ke sawah dan mendukungnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengharapkan kepada semua penyuluh pertanian di Indonesia bergerak bersama-sama mengedukasi para petani di lapangan dan mengawal program ini.

“Dengan anggaran 16,9 triliun rupiah dan dengan pengawalan yang tepat masuk ke lapangan swasembada pangan bisa cepat tercapai,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, Kamis (26/2/2015).

Para mahasiswa di Indonesia juga mempunyai peran penting dalam hal ini. Misalnya, dengan ikut memonitoring kualitas dan kuantitas produksi pertanian, benih, pupuk, serta mengawal program dan kegiatan para petani di lapangan. Ia menargetkan bisa menutup impor bahan pangan dari negara lain dan membaliknya. “Yang penting seluruh petani bergerak bersama,” katanya.

Sebelum menjadi pembicara dalam kuliah umum di STPP Malang, Menteri Pertanian juga melakukan panen raya padi di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Malang, JawaTimur, dengan luas lahan sekitar 1.753 hektare. Di Jawa Timur sendiri, katanya, pekan depan akan panen 500 ribu hektare padi. “Kalau bisa menghasilkan 4 juta ton gabah kering giling, beras cukup aman,” katanya.

Menurutnya, target produksi gabah tahun 2015 mencapai 73 juta ton dengan kebutuhan 32 juta ton per tahun. Ia optimis dengan adanya spirit baru para petani dan ditunjang anggaran yang memadai serta bantuan alat-alat teknologi pertanian bisa memacu produksi gabah di Indonesia. Selama sepekan ini, Amran sudah mengunjungi daerah yang sudah waktunya panen raya seperti di Demak, Sragen, dan Malang. Rata-rata ada peningkatan produksi padi sekitar 30 persen dari biasanya.

Peningkatan ini juga tidak lepas dari mundurnya masa panen dan tanam dari akhir tahun 2014 menjadi awal tahun 2015. Serangan hama di Jawa Timur, katanya, di bawah 2 persen dan ini membuat produktifitas padi meningkat.

Di Kabupaten Malang yang menjadi salah satu lumbung padi nasional, produksi gabah kering saat panen mencapai 500.000 ton. Produksi ini masih bisa ditingkatkan lagi menurut Bupati Malang Rendra Kresna saat menemani Menteri Pertanian. Ia menyebutkan, beberapa kendalanya adalah peralatan pertanian yang kurang karena buruh tani berkurang.

Andi juga mengatakan penanganan irigasi tersier yang menjadi beban petani bisa juga ditangani oleh pemerintah daerah guna memacu produktifitas pertanian. “Penggunaan alat-alat teknologi pertanian yang memadai bisa menambah produktifitas,” ujarnya.

(G17)

 

source from: http://www.greeners.co/berita/mentan-perlu-keterlibatan-semua-pihak-untuk-percepat-swasembada-pangan/

 

Sampah di Jakarta Diperkirakan Capai 6.000 Ton per Hari

Kategori: Berita
Diterbitkan: 03 Maret 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 730

Produksi sampah di DKI Jakarta terus naik dan kini diperkirakan mencapai 6.000 ton per hari. Angka itu dua kali lipat target yang tertuang dalam kontrak kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Godang Tua Jaya sebagai pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantar Gebang, yakni 3.000 ton per hari.

Sesuai kontrak kerja sama yang berlaku 15 tahun hingga 2023 itu, jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang ditargetkan 4.500 ton per hari pada empat tahun pertama kerja sama. Terhitung mulai tahun 2012 atau tahun kelima sejak kerja sama, sampah yang dibuang ditargetkan turun jadi 3.000 ton per hari, dan 2.000 ton per hari sejak tahun kesembilan.

Selain risiko penimbunan dan pengolahan yang lebih berat, peningkatan sampah berdampak bagi keuangan DKI Jakarta. Setiap tahun, Ibu Kota harus mengeluarkan ratusan miliar rupiah untuk membayar biaya pengolahan sampah (tipping fee) dan biaya sosial warga sekitar TPST.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, di hadapan pegawai lingkungan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Selasa (24/2), meminta jajarannya memikirkan pengurangan produksi sampah sejak di tingkat rumah tangga. Produksi juga harus diimbangi pengolahan, baik di permukiman, sekolah, maupun pasar, sehingga ada nilai tambah.

Djarot mengingatkan adanya peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan sampah. ”Sampah bisa jadi musibah bagi sebagian orang, tetapi komoditas bagi lainnya. Jangan sampai sampah tak tertangani, tetapi problemnya dimanfaatkan para ’pemain’,” ujarnya.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas menambahkan, pihaknya akan mempercepat pembangun intermediate treatment facilities, antara lain di Marunda dan Sunter, Jakarta Utara, untuk pengolahan sampah. Juga akan dibangun bank-bank sampah dan pengolahan skala kecil baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota. Tujuannya, mengurangi volume sampah ke TPST Bantar Gebang.

(Sumber: Kompas/MKN)

 

source from: http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/02/sampah-di-jakarta-diperkirakan-capai-6-000-ton-per-hari

 

Pemerintah Akan Bangun 100 Science Techno Park di 100 Desa Indonesia

Kategori: Berita
Diterbitkan: 03 Maret 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 729

Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, pemerintah Indonesia melalui kementerian yang dipimpinnya  akan membangun 100 science techno-park (STP) di 100 desa yang terpilih dari sekitar 500 desa di seluruh Indonesia dalam jangka 5 tahun kedepan.

Menteri Koordinator  Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam kunjungan di pantai Pandansimo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta hari Jumat (6/2) mengatakan, kawasan pantai laut selatan tersebut akan menjadi salahsatu dari 100 STP yang akan direncanakan dibangun pemerintah.  

Wilayah itu juga akan dikembangkan menjadi salahsatu dari 1000 desa pesisir inovasi nelayan di seluruh Indonesia. Kawasan desa pesisir inovasi nelayan akan segera dikembangkan di kawasan Kampung Laut Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Pantai Pandansimo sendiri sejak  tahun 2006 telah dilengkapi Pembangkit Listrik Tenaga Hybryd (PLTH) yang memanfaatkan tenaga surya dan angin untuk penerangan, penyediaan air bagi tambak ikan dan udang serta pabrik es batu untuk kebutuhan nelayan setempat. PLTH tersebut dirintis melalui kerja sama Peneliti Ristek, UGM, LIPI dan BPPT. Saat ini sudah terpasang 31 unit turbin angin dengan tinggi rata-rata 18 meter.

Ketika meninjau pemanfaatan PLTH di pantai Pandansimo,  Menko Indroyono Soesilo mengatakan, Science Techno Park nantinya merupakan wilayah yang didukung dengan pengembangan inovasi sains dan teknologi, akan  mendorong berlangsungnya banyak kegiatan masyarakat secara berkelanjutan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Kalau sudah seperti ini ada air naik, ada budidaya. Air itu berputar nanti ada es, es itu bisa untuk storage bisa untuk kuliner. Nah, kalau itu berkembang terus artinya Science and Techno Park itu berkembang. Tapi kalau kita bikin lalu mati, berarti itu salah. Kemenangan (kabupaten) Bantul, dia telah coba ini dan sukses. Kan, tinggal dibesarin saja toh itu. Tinggal ditambah saja, terus entrepreneur masuk. Misalnya; industri pengolahan ikan air tawar, industri penyamakan kulit ikan nila untuk ekspor,” kata Menko Indroyono.

Untuk sementara ini pemerintah sudah mengidentifikasi sekitar 10 science techno park dengan fokus pengembangan yang berbeda-beda. Agus Puji Prasetyono,   Deputy Menristek Bidang Relevansi dan Produktifitas Iptek mengatakan, biaya pembangunan masing-masing besarnya sekitar 10 miliar rupiah.

“Sekarang baru dirancang, memang ada anggaran pengawalan, bertahap pertahun, kira-kira 1 STP itu sekitar 10 miliar rupiah, itu selama 5 tahun. Mungkin tahun pertama kita bangun infrastrukturnya, tahun kedua kita bangun sistem yang terus bergulir itu sehingga nanti di tahun ke-4 atau ke-5 kita sudah bisa melepas dia sebagai satu kawasan industri baru,” kata Agus.

Bupati Bantul Sri Surya Widati mengatakan, keberadaan PLTH di kawasan pantai Pandansimo menyusul adanya  masalah kelangkaan energi yang dihadapi warga setempat untuk keperluan penerangan, pengairan pertanian lahar pasir, perikanan dan pengolahan hasil tangkapan para nelayan.

“Untuk mengatasi permasalahan ini, kementerian Ristek, LAPAN, Kementerian ESDM, LIPI dan UGM telah tergerak untuk membantu pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konversi energi untuk mendukung pemenuhan listrik masyarakat pantai Pandansimo sehingga masyarakat siap untuk menjadi pilot project pengembangan dan pemanfaatan energi listrik  hybrid serta konversi energi terpadu,” kata Bupati Sri Surya Widati.

Sementara itu, perusahaan pengembang energi Amerika Serikat UPC Renewables mulai tahun depan akan membangun turbin angin di sepanjang pantai selatan termasuk kawasan Pandansimo dengan kapasitas 50 Megawatt, bekerjasama dengan PLN dan diharapkan mampu memasok listrik untuk sekitar 90-ribu rumah. Hal itu dikemukakan oleh Chris Caffyn dari UPC Renewables.

 “Untuk proyek di Bantul terdiri pembangkit listrik tenaga angin sebesar 50 Megawatt, dan saya rasa kami siap mulai membangun tahun depan. Pembangunan turbin angin sendiri relatif cepat antara 8 hingga 10 bulan, lalu kita akan melakukan kontrak dengan PLN untuk jangka waktu 30 tahun”, kata Chris Caffyn.

(Munarsih Sahana, VOA Indonesia)

 

source from: http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/03/pemerintah-akan-bangun-100-science-techno-park-di-100-desa-indonesia

 

6 Juta Ton Karbon Terkurangi Dari Strategi Pembangunan Berkelanjutan Di 8 Kabupaten. Dimana Sajakah?

Kategori: Berita
Diterbitkan: 03 Maret 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 789

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dan 41 persen bila mendapat bantuan dari luar negeri. Sebagai salah satu sektor pengemisi utama, pemerintah berusaha menurunkan emisi dari sektor kehutanan, dengan melakukan tata kelola dan konservasi hutan dan lahan gambut yang mempunyai bernilai tinggi.

Komitmen penurunan emisi tersebut, tidak akan berhasil bila pemerintah daerah tidak ikut berperan aktif dalam pengelolaan wilayah dan hutan mereka.  Untuk itu, delapan wilayah kabupaten di Indonesia dengan dibantu pemerintah Amerika Serikat melalui proyek USAID Indonesia Forestry and Climate Support (IFACS) melakukan review tata ruang wilayah yang lebih baik dengan mengintegrasikan konservasi hutan dan lahan gambut yang mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan agar tercipta strategi pembangunan yang rendah emisi (low emission development strategies / LEDS).

Kawasan yang masuk usulan Hutan Desa oleh Suku Semende di Kabupaten Muaraenim. Foto: Taufik Wijaya

Kawasan yang masuk usulan Hutan Desa oleh Suku Semende di Kabupaten Muaraenim. Foto: Taufik Wijaya

“IFACS membuat program yang ambisius di daerah kawasan stok karbon dan hutan agar tetap terjaga di Indonesia. Dan kita mulai di pusatnya, yaitu di KLHK. Tentu saja kita berhubungan dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, dan berhubungan dengan beberapa propinsi,” kata John Hansen, Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, disela-sela acara Lokakarya KLHS-SPRE dan Penyiapan Proyek Karbon Bersama Masyarakat, di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, pada minggu kemarin.

Delapan kawasan strategis itu berada di tiga pulau besar di Indonesia, dimana masih terdapat hutan primer dan stok karbon yang besar, yaitu di Sumatera, Kalimantan dan Papua.  Di Sumatera dilakukan di Aceh Selatan, Aceh Tenggara. Sedangkan di Kalimantan Barat yaitu di Ketapang, Kayong Utara dan Malawi, serta di Kalimantan Tengah yaitu di Katingan. Sedangkan di Papua yaitu di Sarmi, Mamberamo, Mimika dan Asmat.

Proyek IFACS di 8 daerah tersebut diharapkan dapat menyimpan 6 juta ton ekuivalen karbon melalui perbaikan tata kelola sumber daya alam dan pengelolaan hutan yang berdampak pada pengurangan tingkat deforestasi dan degradasi lingkungan pada kawasan luas sekitar 11 juta hektar.

Dengan sinergi pemerintah daerah, masyarakat lokal dengan proyek IFACS, diharapkan dapat dikelola  dengan baik sekitar 3 juta hektar hutan tropis dan lahan gambut alami, dengan  1,7 juta hektar merupakan habitat utama orangutan.

Selain itu, 12 daerah yang telah memiliki skema rencana tata ruang diharapkan dapat melaksanakan rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) . Dan 12.000 pihak penerima manfaat hutan memperoleh keuntungan ekonomi dari kegiatan-kegiatan rendah emisi yang diselenggarakan di dalam wilayah program IFACS.

“Program lima tahun dari IFACS telah memperoleh hasil dan perkembangan yang baik, dan perkembangan yang bisa dilihat adalah sekitar 2000 hektar pada hutan bernilai konservasi tinggi yang sekarang dilindungi dan itu melalui proses perencanaan tata ruang. IFACS membantu dalam proses tersebut, dengan kriteria pembangunan rendah emisi yang diinginkan oleh pemerintah daerah seperti RAN GRK dan RAD GRK, anggaran pembangunan dan proses strategis dengan kerjasama dengan bupati dan masyarakat di daerah itu dengan memperhatikan keuntungan dari konservasi  yang diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi meski dengan melindungi lingkungan,” kata Hansen.

kalteng_0634

Lahan hutan gambut di Kalimantan Tengah. Foto: Rhett Butler, Maret 2013

Penurunan emisi tersebut diperoleh dari delapan proyek karbon dengan skema pembayaran untuk jasa lingkungan (payment for environmental services / PES) seperti skema REDD+, skema mekanisme pembangunan bersih, atau skema perdagangan karbon lainnya.

Proyek karbon tersebut antara lain penguatan konservasi hutan desa di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dengan pengendalian kebakaran dan produksi karet di wilayah sekitar 17.432 hektar.  Potensi reduksi gas rumah kaca sebesar 13.303 ton setara karbon selama dua tahun pertama.

Proyek pengelolaan kawasan ekosistem bakau seluas 345.713 hektar sebagai kawasan penangkapan dan penyimpanan karbon di Mimika, Papua dengan potensi reduksi emisi sebesar 227.245 ton setara karbon selama dua tahun pertama.

Ada juga proyek skema ekoturisme dan patroli bersama warga di Karidor Rimba Trumon seluas 2.700 hektar untuk mengurangi deforestasi di Aceh Selatan, dengan potensi reduksi emisi sekitar 5.345 ton setara karbon selama dua tahun pertama.

Juga proyek pengelolaan daerah penyangga Taman Nasional Gunung Palung di Kayong Utara, Kalimantan Barat seluas 12.000 hektar, dengan potensi pengurangan emisi sebesar 25.761 ton setara karbon selama dua tahun pertama.

Meski demikian, ada beberapa hambatan, antara lain kurangnya pemahaman dan keahlian yang diperlukan untuk pengembangan proyek karbon, kurangnya kemauan politik untuk mengembangkan mekanisme yang berkelanjutan, dan kegiatan yang terlalu fokus pada proyek karbon berbasis pasar daripada skema penanggulanan emisi berskala wilayah.

Untuk itu, USAID IFACS dengan mitra lokal melakukan program bantuan teknis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan bagi pemangku kepentingan setempat untuk mengembangkan proyek karbon di wilayah kerja IFACS. Selain itu didorong pengembangan invoasi proyek karbon pragmatis dan didorong kepemilikan program pengembangan karobn di wilayah setempat.

Menggandeng Perusahaan Swasta

Hambatan lain dari proyek ini adalah nilai tukar karbon dalam pasar karbon sukarela masih dalam posisi nol USD atau nol rupiah. Oleh karena itu, USAID IFACS menggandeng berbagai perusahaan swasta untuk ikut berperan dan berinvestasi dalam proyek karbon.

“Ada momentum global dengan tumbuhnya perdagangan karbon.  Dan mengenai harga karbon nol dolar dalam pasar karbon sukarela, itu benar. Pendapat pribadi saya, ada kekecewaan besar ketika nilai tukar karbon di pasar karbon tidak tumbuh untuk menghasilkan pendanaan bagi program konservasi.  Banyak pegiat konservasi yang kecewa terhadap ini,” kata Hansen. “Banyak perusahaan yang berinvestasi kepada beberapa program yang mempunyai nilai karbon tinggi pada skema pasar karbon sukarela,” lanjutnya.

Dia menjelaskan sudah ada 13 perusahaan swasta, sebagian besar perusahaan konsesi HPH, yang berkomitmen untuk membantu dalam investasi dan pembelian kredit karbon dari proyek tersebut. Meski, perusahaan tersebut belum menyatakan nominal pendanaan dalam perdagangan karbon di proyek tersebut.

Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyambut baik proyek dari USAID IFACS tersebut.  “Bentuk-bentuk inisiatif yang konstruktif akan menjadi penguatan apabila dihubungkan dengan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita kembalikan kepada undang-undangn No.32/2009 yang sebetulnya amanahnya juga untuk mengatasi perubahan iklim, didalamnya ada ketentuan mengenai KLHS. Dan KLHS tidak berdiri sendiri, tentu bicara tentang RPPLH, Amdal, izin lingkungan, tata ruang, dan . macam-macam,” kata Arief Yuwono,  Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLHK.

Dia mengatakan penguatan dan pengayaan sektor kehutanan tersebut akan berpengaruh dan berdampak pada kebijakan dan implementasi di lapangan.

 

source from: http://www.mongabay.co.id/2015/03/02/6-juta-ton-karbon-terkurangi-dari-strategi-pembangunan-berkelanjutan-di-8-kabupaten-dimana-sajakah/

 

Login Form

Berita Terpopuler

Prev Next

Aspek Iklim dalam Perencanaan Perkotaan

Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim perkotaan (Sumber: Sebastian Wypych...

INDONESIA DALAM ISU KELAUTAN DAN PERUBAH…

Bersamaan dengan perundingan pada sidang ke-30 badan-badan subsider UNFCCC (United Nations...

KEBUN BOTANI : UPAYA MELESTARIKAN KEKAYA…

Tidak lama lagi kita harus mengimpor benih kayu dari Malaysia atau Thailand karena tak ada...

Kota Hijau Tanpa Transportasi

Oleh Isyana Artharini Perdebatan soal perubahan iklim di Indonesia masih berkutat soal...

Beda Sarjana dengan Cendekiawan

Oleh: Prof Emil Salim Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia merupakan wadah bagi...

Kita Butuh UU Lingkungan Hidup?

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DALAM TATA KELOLA PE...

LANGKAH KOMITMEN ENVIRO- MASTERPLAN PEMB…

Oleh: Raldi H Koestoer Langkah Komitmen Hijau: •Komitmen Enviro/Hijau–Pembangunan Hijau ...

Menhut: Selamatkan Hutan Perlu Aksi, Jan…

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengingatkan, upaya penyelamatan hutan memerlukan aksi...

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN UNTUK PENATAAN RU…

•Adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup ...