Dua Petisi Beredar Demi Diadakannya Aturan “Diet” Kantong Plastik

Kategori: Berita
Diterbitkan: 25 Februari 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 827

Jakarta (Greeners) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan wacana untuk membatasi penggunaan kantong plastik di DKI Jakarta. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) DKI Jakarta, Gamal Sinurat pun kepada Greeners pernah mengatakan, meskipun keberadaan kantong plastik telah meresahkan namun untuk menerbitkan peraturan tersebut harus melalui beberapa kajian dan studi kasus yang membutuhkan proses.

“Iya, saat ini sedang kita bahas, kita kaji dan kita rembukkan bersama-sama. Nantinya, kebijakan tersebut akan diatur melalui instruksi gubernur,” ujar Gamal, Selasa, (17/02).

Menanggapi hal tersebut, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) sebenarnya sudah mendorong adanya aturan tersebut sejak tahun 2013. Rahyang Nusantara, Koordinator Harian GIDKP, mengatakan, pada pagelaran Festival Jakarta Great Sale 2013, DKI mengeluarkan surat seruan untuk gerakan Jakarta diet kantong plastik kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

“Saat itu hanya Carrefour yang merespons dengan membuat satu hari tanpa kantong plastik (kantong plastik berbayar),” katanya saat dibungi oleh Greeners pada Hari Peduli Sampah Nasional, Jakarta, Sabtu (21/02).

Rahyang juga menyatakan bahwa GIDKP juga mendorong Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2014 untuk mengeluarkan surat seruan serupa namun bersifat general. Surat seruan ini, terangnya, sebagai langkah awal sebelum adanya Peraturan Daerah.

Di tahun yang sama, GIDKP juga sudah berkoordinasi dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk dengan BPLHD. “Namun, saat itu belum ada respons yang meyakinkan dari BPLHD,” akunya.

Menurut Rahyang, GIDKP sempat mencoba mengimplementasikan Perda Nomor 17 Tahun 2012 di Bandung. Namun, ada beberapa temuan, diantaranya sulitnya menembus ritel yang bersifat nasional dan berpusat di Jakarta sehingga penerapan Perda tersebut juga sulit dilakukan.

“Saat ini kami mendorong mereka lewat petisi di www.change.org/dietkantongplastik untuk dorongan ke pemerintah dan www.change.org/p/hero-hypermart-dan-supermarket-lainnya-kantong-plastik-jangan-gratis untuk mendorong ritel terkait pembatasan kantong plastik ini,” tuturnya.

Sebagai informasi, dalam petisi tersebut disebutkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari di ibukota saja bisa mencapai 6,000 ton dan tumpukannya bisa sebesar 30,000 meter kubik – lebih dari setengah ukuran candi Borobudur.

Rata-rata pemakaian kantong plastik per orang di Indonesia adalah 700 lembar per tahun. Sampah kantong plastik saja di Indonesia mencapai 4000 ton per hari atau sama dengan 16 pesawat Boeing 747, sehingga sekitar 100 milyar kantong plastik terkonsumsi per tahunnya di Indonesia. Produksi kantong plastik tersebut menghabiskan 12 juta barel minyak bumi yang tidak bisa diperbaharui, yang setara dengan 11 triliun rupiah.

(G09)

 

source from: http://www.greeners.co/news/dua-petisi-beredar-demi-diadakannya-aturan-diet-kantong-plastik/

 

Inilah Kota-kota “Berlangit Biru” Terbaik di Indonesia , Benarkah?

Kategori: Berita
Diterbitkan: 25 Februari 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 675

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengevaluasi kualitas udara perkotaan (Ekup) sepanjang Maret-Oktober 2014.  Tujuannya, untuk mengetahui kualitas udara sekaligus mendorong agar kota-kota di Indonesia mengelola kualitas udara.

Hasil terbaik evaluasi 2014,  kategori kota metropolitan diraih Palembang (skor indeks 78,50),  Surabaya (75,78), Jakarta Pusat (70,27), Jakarta Selatan (69,11) dan Medan (68,82). Kategori kota besar diraih Tangerang Selatan (82,34), Pontianak (72,54), Balikpapan (71,63), Malang (67,79) dan Padang (65,08). Untuk kota sedang dan kecil Ambon (77,58), Serang (74,95), Banda Aceh (72,78), Pangkal Pinang (72,01) dan Palu (71,18).

“Palembang menjadi terbaik karena kota itu sudah membuat perda emisi. Di Palembang kendaraan umum sudah menggunakan bahan bakar gas. Pemerintah Bali dan beberapa daerah lain juga sudah mencoba ke arah sana,” kata  MR Karliansyah, Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLHK, di Jakarta, Rabu (18/2/15).

Dia mengatakan, yang dievaluasi 13 kota metropolitan, 15 kota besar dan 16 kota sedang atau kecil. KLHK,  bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah provinsi, pemerintah kota, Polresta, Dinas Perhubungan, tim ahli, laboratorium, LSM dan perguruan tinggi.

Menurut dia, indikator penilaian adalah uji emisi, kinerja lalu lintas dan pemantauan kualitas udara. Pengukuran kualitas udara di jalan raya meliputi parameter karbon monoksida (CO), nitrogen monoksida (NO2), hidrokarbon (CO), oksidan (O3), partikulat (PM10) dan sulfur dioksida (SO2). Penilaian di tiga ruas jalan arteri pilihan bersama dan dianggap mewakili suatu kota selama tiga hari.

“KLHK berusaha mendorong kota-kota di Indonesia memberikan kontribusi bagi udara bersih dan sehat yang memenuhi baku mutu kualitas udara ambien.”

Kota yang melebihi ambang batas ambien hidrokarbon seperti Medan, Semarang, Tangerang, Makassar, Bandar Lampung, Banjarmasin, Batam, dan Samarinda. Lalu, Pekanbaru, Banda Aceh, Pangkal Pinang, Bengkulu, Tanjung Pinang, Mataram dan Jayapura. Sedang, kota yang melebihi ambang batas ambien PM10 adalah Tangerang dan Yogyakarta.

Melalui evaluasi ini, katanya, mendorong pemerintah kota menerapkan konsep transportasi berwawasan lingkungan. ”Ini penting karena 70% pencemaran udara di perkotaan dari transportasi,” katanya.

Beberapa waktu lalu, katanya,  Menteri LHK Siti Nurbaya sudah mengirimkan surat kepada Menteri Perekonomian guna pembahasan bahan bakar menuju Euro-4.

“Di ASEAN ada kesepakatan 2016 negara yang tergabung harus menggunakan bahan bakar standar Euro-4. Pertamina baru bisa 2019.”

Karliansyah mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bagus, bahkan masuk 10 besar ekonomi dunia. Namun, tidak dibarengi perbaikan kualitas udara dan lingkungan hidup.

“Yale University April 2014 mengeluarkan indeks kualitas lingkungan hidup. Indonesia urutan 112 dari 178 negara. Salah satu indikator adalah kualitas udara. Ini berkorelasi dengan indeks kualitas manusia, Indonesia urutan 121 dari 186.”

Melalui program ini, KLHK menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan, strategi dan rencana aksi pengelolaan kualitas udara bagi tiap kota.

“Indeks kualitas udara kita saat ini 63,80. Di dalam RPJM dipatok bisa meningkatkan indeks 2015 menjadj 81 dan akhir kabinet ini 84.”

Dia mengatakan, menaikkan indeks bukan hal mudah, perlu perbaikan menyeluruh terutama transportasi dan bahan bakar. ”Kami menyarankan pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi.”

 

source from: http://www.mongabay.co.id/2015/02/24/inilah-kota-kota-berlangit-biru-terbaik-di-indonesia-benarkah/

 

UU Perkebunan Berpotensi Timbulkan Masalah Sosial dan Lingkungan

Kategori: Berita
Diterbitkan: 20 Februari 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 721

Koalisi masyarakat sipil mengkritisi UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan karena dinilai tak mencerminkan aspek keadilan yang hanya menguntungkan investor besar dan mengancam lingkungan. Petani kecil dan masyarakat adat bakal makin terpinggirkan.

“Kami berharap UU ini bisa mengatur persoalan sosial dan lingkungan dalam aktivitas perkebunan besar. Ada solusi alternatif terkait konflik agraria baik dengan masyarakat adat, buruh perkebunan dan lingkungan. Tetapi UU ini tidak memberikan solusi. Justru akan timbulkan masalah baru ke depan,” kata Marsuetus Darto, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), di Jakarta, Selasa (17/2/15).

Dia mencontohkan, soal ketentuan pelaku usaha perkebunan. Defenisi pelaku usaha adalah perusahaan dan petani. Namun, dalam konteks pelaksanaan dan perlindungan negara, cenderung berpihak perkebunan besar. “Padahal,  petani disebutkan sebagai pelaku usaha perkebunan.”

“Sejak muncul perkebunan sawit timbulkan banyak masalah dipicu perusahaan besar. Masalah bukan di petani, tapi perusahaan besar.”

Darto mengatakan, visi Presiden Joko Widodo, soal ekonomi kerakyatan berarti peran koperasi diperkuat. Sayangnya,  sejak skema kemitraan muncul 1980an, koperasi seperti dimutilasi negara.

“Koperasi dibiarkan berdiri dan diatur negara tetapi dikunci, dikontrol pendanaan dan pengembangan. Dana tidak diberikan agar bisa mandiri. Akses bibit, pupuk dan sarana produksi lain dibatasi. Hingga ekonomi kerakyatan itu cenderung kabur,” katanya.

Ada skema pendanaan untuk petani kecil. Pemerintah memberikan subsidi bunga dari APBN, kebijakan ini berjalan selama 10 tahun. “Ini untuk pembangunan perkebunan rakyat. Anehnya, subsidi bunga itu tidak langsung kepada koperasi atau kelompok tani. Tapi diberikan kepada perusahaan besar,” katanya.

Pendanaan petani kecil, katanya, wajib melalui perusahaan besar dalam skema kemitraan. Hingga membuat koperasi dan petani kecil sulit berkembang.

Dia berharap,  melalui UU Perkebunan, pemerintah bisa merevisi ulang tata kelola perkebunan berkelanjutan, berkeadilan, berkedaulatan dan berkerakyatan baik aspek lingkungan serta hak asasi manusia. “Skema perkebunan sawit berkelanjutan tidak tegas diatur.”

Kemitraan, masih belum mampu memposisikan petani sejajar dengan perusahaan dalam pengelolaan usaha. Padahal, kemitraan selama ini sangat tidak adil hingga menimbulkan konflik.

Dede Shineba, Departemen Politik dan Jaringan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan, pengesahan UU ini lucu. Sebelumnya, beberapa materi UU pernah uji materil di Mahkamah Konstitusi (MK) 2011. Kemudian diterapkan kembali.

“Dulu banyak sekali warga ditangkap hanya gara-gara bawa parang ke kebun. Atau masuk kebun yang masih konflik.” Setelah uji materil dikabulkan, DPR revisi UU ini dengan memasukkan kembali item-item kriminalisasi.

“Kami menduga ke depan, tentu banyak konflik, pelanggaran HAM dan perampasan tanah. Itu makin masif.”

Kini, luas perkebunan sawit di Indonesia, mencapai 13.297.759 hektar. Produktivitas minyak sawit (crude palm oil/CPO) mencapai lebih 21 juta ton. Sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara pengekspor sawit terbesar dunia.

“Ada mengatur musyawarah masyarakat adat. Padahal, musyawarah masyarakat adat itu tidak ada aturan,” kata Direktur Eksekutif Sawit Watch, Jefri Saragih.

Di daerah banyak sawit, posisi dan pengaruh tokoh sangat dominan. Kepala desa, tokoh agama dan ketua adat paling sering didekati perusahaan. “Biasa kalau sudah ada musyawarah, kelompok ini yang dominan. Masyarakat kebanyakan menolak sawit, itu hampir tak terdengar sama sekali. Pro dan kontra cenderung mengakibatkan konflik masyarakat,” katanya.

Permasalahan lain ada tentang masyarakat adat yang harus ditetapkan berdasarkan UU. Sementara di Indonesia, baru masyarakat adat Baduy di Banten yang mendapatkan pengakuan. Masyarakat adat di Kalimantan, Papua dan wilayah lain belum ada pengakuan legal pemerintah.

Gunawan dari Indonesian Humam Rights Committee for Social Justice (IHCS) mengatakan, UU Perkebunan gagal menyelesaikan urusan konflik dan reforma agraria. “Kalau dulu nenek moyang mereka sebagai buruh tani era kolonialisme, status keturunan juga masih buruh tani.”

Untuk itu, jika pemerintah mengakui masyarakat adat, harus menerima tata cara musyawarah di masyarakat adat. UU ini, makin menegaskan watak tidak mengakui masyarakat adat. Ini terlihat dalam kalimat, masyarakat adat ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

“Konteks konstitusi sudah jelas perbedaan antara pengakuan dan penetapan. Pengakuan berarti masyarakat ada dan pemerintah mengakui. Kalau ditetapkan berarti masyarakat adat daftar dulu baru ditetapkan,” katanya. Yang terjadi dalam konflik agraria, pemerintah daerah tidak menetapkan hingga hak adat mereka dilanggar.

Ancam lingkungan

Annisa Rahmawati, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, ada tiga pasal menyinggung keberlanjutan lingkungan.

“Dalam Pasal 2 dan 3, memperhatikan keberlanjutan dan fungsi lingkungam hidup. Lalu, Pasal 32, ada kewajiban mengikuti peraturan mendukung keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Ayat dua mensyaratkan, pelaku perkebunan mendapatkan cara mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Namun, katanya,  UU ini ancaman besar, terutama mengamankan konsesi perkebunan bernilai konservasi dan berstok karbon tinggi.

Dalam Pasal 16-17,  ada kewajiban perusahaan mengusahakan lahan perkebunan tiga tahun pertama paling sedikit 30%.  Apabila tidak akan kena sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara hingga pencabutan izin.

“Ini dilema bagi perusahaan yang berkomitmen menjaga hutan. Karena tidak didukung regulasi. Jika tidak diusahakan, dicabut izin. Ini ketakutan luar biasa dari perusahaan.”

Untuk itu, kata Annisa, peraturan lahan tidur harus direvisi atau paling tidak ada aturan yang melegalkan. Hingga tidak membuat ketakutan industri untuk proteksi lahan bernilai konservasi dan berkarbon tinggi.

 

Source from: http://www.mongabay.co.id/2015/02/19/uu-perkebunan-berpotensi-timbulkan-masalah-sosial-dan-lingkungan/

 

Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Masih Sebatas Wacana

Kategori: Berita
Diterbitkan: 20 Februari 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 675

Jakarta (Greeners) – Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mengaku bahwa wacana penerbitan peraturan tentang larangan atau pembatasan penggunaan kantong plastik di Jakarta masih dalam proses pembahasan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala BPLHD DKI Jakarta, Gamal Sinurat kepada Greeners mengatakan, meskipun keberadaan kantong plastik telah meresahkan dan membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat geram. Namun, tetap saja untuk menerbitkan peraturan tersebut harus melalui beberapa kajian dan studi kasus yang membutuhkan proses.

“Iya saat ini sedang kita bahas, kita kaji dan kita rembukkan bersama-sama. Nantinya, kebijakan tersebut akan diatur melalui instruksi gubernur,” ujarnya, Jakarta, Selasa (17/02).

Gamal juga menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa serta-merta memberlakukan peraturan tersebut karena akan ditentang oleh beberapa pihak, khususnya pengusaha plastik. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah akan mengkaji dan melakukan upaya persuasif terhadap pihak yang berpotensi menentang terbitnya peraturan ini, dan mengarahkan mereka untuk membuat industri plastik daur ulang yang ramah lingkungan.

Senada dengan Gamal, Ketua umum Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting pun menyatakan mendukung dan mengapresiasi kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik tersebut apabila benar-benar diterapkan.

Kepada Greeners ia mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu takut jika memang ada tentangan dari industri plastik terkait kebijakan yang akan dibuat tersebut. Karena, menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak akan terganggu hanya karena masyarakat tidak menggunakan kantong plastik.

“Indonesia itu penghasil sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah china, lho. Jadi, jika peraturan itu memang serius maka akan bagus sekali,” tandasnya.

Sebagai informasi, menurut data yang dicatat oleh BPLHD Jakarta, tumpukan sampah di wilayah DKI Jakarta saja mencapai lebih dari 6.000 ton per hari dan sekitar 13 persen di antaranya berupa sampah plastik. Dari seluruh sampah yang ada, 57 persen ditemukan di pantai berupa sampah plastik. Sebanyak 46.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudera. Bahkan, kedalaman sampah plastik di Samudera Pasifik sudah mencapai hampir 100 meter.

Data statistik secara keseluruhan juga menunjukkan dari semua persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua terbanyak, yaitu sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14 persen dari total produksi sampah.

Saat ini rata-rata orang Indonesia menghasilkan sampah 0,5 kilogram per hari, dan 13 persen di antaranya adalah plastik. Sampah plastik juga menduduki peringkat ketiga dengan jumlah sebanyak 3,6 juta ton per tahun atau 9 persen dari jumlah total produksi sampah.

(G09)

 

source from: http://www.greeners.co/news/pembatasan-penggunaan-kantung-plastik-masih-sebatas-wacana/

 

Indonesia Diminta Tinggalkan Energi Fosil

Kategori: Berita
Diterbitkan: 17 Februari 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 673

Jakarta (Greeners) – Ketergantungan energi fosil tidak hanya berkontribusi terhadap kehancuran lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) semata. “Kecanduan” tersebut juga mendukung percepatan pemanasan global yang semakin hari mulai dirasakan dampaknya.

Manager Emergency Response Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Ki Bagus Hadi Kusuma, mengatakan, di beberapa negara termasuk Indonesia, energi fosil hanya dijadikan komoditas pengeruk keuntungan dan menjadi modal kekuasaan semata. Ia menerangkan, data dari Jatam mencatat bahwa saat ini industri minyak dan gas (Migas) dan pertambangan sudah mengkaveling 44 persen wilayah di Indonesia.

“Dari tujuh perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia, luas konsesinya bisa 465.470,87 hektare atau setara dengan 80 persennya pulau Bali,” jelasnya kepada Greeners saat ditemui pada aksi Global Divestment Day di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Jumat (13/02).

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Ia juga menyayangkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang secara terang-terangan merayu investor untuk melakukan pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt, yang mana 60 persen diantaranya menggunakan suplai dari batubara. Padahal, permintaan batubara di dunia saat ini sudah mulai mengalami pengurangan.

Senada dengan Ki Bagus, Bjoe Kurniawan dari 350.org Indonesia pun mengakui bahwa hingga saat ini potensi energi bersih dan terbarukan di Indonesia masih belum bisa dikatakan optimal. Pemerintah, tambahnya, harus mulai berani mengambil langkah dan melakukan gebrakan untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

“Memang agak mahal di awal, namun jauh lebih murah jika kita pertimbangkan juga biaya sosial dan ekologisnya,” katanya.

Sebagai informasi, masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan Global Divestment Day di seluruh dunia menyerukan aksi untuk meninggalkan energi fosil pada tanggal 13 hingga 14 Februari 2015. Dalam aksi ini, massa membunyikan kentongan sebagai simbol bahwa Indonesia dalam keadaan darurat bencana lingkungan dan iklim. Aksi ini juga untuk menyadarkan pemerintah dan publik akan bahayanya energi fosil dan agar Indonesia segera beralih ke energi baru dan terbarukan.

(G09)

 

Source from: http://www.greeners.co/news/indonesia-diminta-tinggalkan-energi-fosil/

 

Login Form

Berita Terpopuler

Prev Next

Aspek Iklim dalam Perencanaan Perkotaan

Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim perkotaan (Sumber: Sebastian Wypych...

INDONESIA DALAM ISU KELAUTAN DAN PERUBAH…

Bersamaan dengan perundingan pada sidang ke-30 badan-badan subsider UNFCCC (United Nations...

KEBUN BOTANI : UPAYA MELESTARIKAN KEKAYA…

Tidak lama lagi kita harus mengimpor benih kayu dari Malaysia atau Thailand karena tak ada...

Kota Hijau Tanpa Transportasi

Oleh Isyana Artharini Perdebatan soal perubahan iklim di Indonesia masih berkutat soal...

Beda Sarjana dengan Cendekiawan

Oleh: Prof Emil Salim Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia merupakan wadah bagi...

Kita Butuh UU Lingkungan Hidup?

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DALAM TATA KELOLA PE...

LANGKAH KOMITMEN ENVIRO- MASTERPLAN PEMB…

Oleh: Raldi H Koestoer Langkah Komitmen Hijau: •Komitmen Enviro/Hijau–Pembangunan Hijau ...

Menhut: Selamatkan Hutan Perlu Aksi, Jan…

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengingatkan, upaya penyelamatan hutan memerlukan aksi...

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN UNTUK PENATAAN RU…

•Adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup ...