13 Juta Kawasan Hutan Indonesia Dialihfungsikan Tiap Tahun

Kategori: Berita
Diterbitkan: 26 Mei 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 725

Jakarta (Greeners) – Indonesia sebagai negara megabiodiversitas ketiga di dunia mendapat kehormatan untuk menjadi kediaman 17 persen mahluk hidup yang ada di bumi. Namun, hal ini ternyata tidak menyurutkan angka degradasi yang terjadi.

Prof. Dr. Tukirin Patmomihardjo, peneliti botani dari LIPI, mengatakan, tiap tahunnya 13 juta hektar kawasan hutan dialihfungsikan menjadi kawasan pertanian atau pemukiman. Menurut Tukirin, setiap jamnya terdapat tiga jenis biota punah dan dalam setahun dapat mencapai 20.000 biota punah. Laju kepunahan ini 100 hingga 1000 kali lebih cepat dari kepunahan normal. Padahal, kawasan hutan merupakan laboratorium alam yang menyimpan keanekaragaman hayati untuk dipelajari dan diketahui potensi uniknya.

“Jika salah satu jenis keanekaragaman hayati tersebut punah, maka hilang pula potensi yang dimilikinya”, ungkapnya saat dihubungi oleh Greeners, Jakarta, Jumat (22/05).

Teguh Triono, Direktur Program Yayasan KEHATI juga menerangkan, keanekaragaman hayati sering disebut pula sebagai fondasi untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan pangan dan air bergantung pada keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati memiliki peranan yang sangat penting dalam strategi mitigasi-adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana.

“Laju degrasi yang terjadi tentunya harus dikendalikan. Pengendalian yang melibatkan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sebagai objek penderita. Sejalan dengan prinsip segitiga pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari lingkungan, masyarakat, dan ekonomi,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati, Yayasan Kehati menggelar talkshow bertemakan “Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan Berkelanjutan” (Biodiversity and Sustanainable Development). Tema ini merupakan bentuk dukungan bagi agenda pembangunan yang diusung oleh PBB setelah 2015 (Post MDGs 2015) atau disebut juga dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Salah satu program yang dibahas dalam talkshow ini adalah program Green Corridor Initiatives (GCI), yaitu program ekosistem hutan Yayasan KEHATI yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satunya melalui restorasi hutan yang dilakukan di Koridor Halimun Salak (Taman Nasional Gunung Halimun Salak), Jawa Barat. GCI dalam dua tahun belakangan telah merestorasi 230 hektar hutan koridor dengan 130.000 pohon dari sekitar 40 jenis pohon lokal dari target 500 hektar.

Hari Keanekaragaman Hayati sendiri pertama kali diperingati pada tahun 1993, bukan pada tanggal 22 Mei, melainkan pada tanggal 29 Desember bertepatan dengan pelaksanaan pelaksanaan konvensi antar negara tentang keanekaragaman hayati (COP – Convention on Biological Diversity).

Pada Desember 2000, PBB mengadopsi pada tanggal 22 Mei sebagai Hari Internasional untuk Keanekaragaman Hayati (The International Day for Biological Diversity), mengacu pada tanggal pengesahan Teks Kesepakatan Keanekaragaman Hayati (Nairobi Final Act of The Conference for The Adoption of The Agreed Text of The Convention on Biological Diversity).

Penulis: Danny Kosasih

 
Source from: http://www.greeners.co/berita/13-juta-kawasan-hutan-indonesia-dialihfungsikan-tiap-tahun/
 

7 Wilayah Kerja Migas Telah Ditandatangani

Kategori: Berita
Diterbitkan: 26 Mei 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 741

“Indonesia merupakan negara kepulauan yang tak mandiri akan energi”, ujar IGN Wiratmadja, Dirjem Migas membuka diskusi krisis energi dalam IPA Convex ke-39 yang dihadiri oleh para pemegang kebijakan. Selama ini penyebaran energi hanya berpusat di Pulau Jawa dan Bali, sedangkan Indonesia memiliki pulau Kalimantan yang kaya akan cadangan energi.

Hal ini terkait dengan eksplorasi migas yang masih minim di Indonesia. Paradigma masyarakat yang ‘miring’ terkait energi dan pendapatan negara, dan rumitnya birokrasi juga menjadi dasar dari permasalahan selama ini. Craig Stewart, Presiden IPA menyatakan bahwwa Indonesia mampu keluar dari krisis energi ini, terlebih lagi dalam pemerintahan yang memiliki sistem yang transparan. “Investor patut menghargai langkah pemerintah yang sedang merevitalisasi peraturan migas, salah satunya penyederhanaan perizinan produksi migas.” jelasnya.

Dalam diskusi ini Wiratmadja mengumumkan tujuh wilayah kerja migas yang baru di samping empat wilayah kerja nonkonvensional seperti shale gas, shale oil, dan CBM di Sumatera.

Selain itu, revitalisasi juga sedang digalakkan oleh pemerintah. Pemerintah akan memperluas infrastruktur migas. Pemerintah akan memperbanyak kilang regasifikasi LNG yang lebih banyak khususnya di bagian Indonesia Timur. “Ini merupakan rancangan untuk 15 tahun ke depan. Semoga UU Migas dapat mempercepat pengembangan pembangunan ini.” Tambah Wiratmadja.

(Sekar Rarasati)

 

Source from: http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/05/7-wilayah-kerja-migas-telah-ditandatangani

 

LAJU KERUSAKAN HUTAN INDONESIA TERPARAH SETELAH BRASIL

Kategori: Berita
Diterbitkan: 13 Mei 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 687

BOGOR, BL- Indonesia menghadapi ancaman kerusakan hutan cukup tinggi, dari tahun 1990 hingga 2005 kerusakan hutan berada di urutan dua setelah Brasil.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Hadi S Alikodra mengatakan, selama kurun waktu 15 tahun kerusakan hutan di dunia mencapai 148 juta hektar, ada lima negara terbesar yang mengalami kerusakan, Brasil diurutan pertama 42 juta hektar dan Indonesia 28 juta hektar.

Menurutnya, kerusakan hutan yang signifikan terjadi setiap tahunnya sangat mengancam keberlangsungan hidup umat manusia, karena hilangnya hutan maka ekosistem akan rusak, sumber air bersih akan hilang dan pangan juga akan terputus.

Dia mengatakan, sebagai negara dengan `mega-biodiversity`, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutannya. Karena hutan memiliki peran sangat vital bagi pembangunan bangsa.

"Hanya saja sumber kekayaan hayati mengalami banyak tekanan karena perilaku dan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada kepentingan ekonomi sesaat dan mengabaikan fungsi-fungsi ekologi jangka panjang," katanya seperti dikutip dari laman Harian Terbit.

Ia mengatakan, di samping ancaman perubahan iklim global, dengan suhu bumi yang semakin panas dan naiknya permukaan laut, memberikan konsekwensi semakin serius terhadap kehidupan berbagai jenis flora dan fauna.

Menurut dia, penerapan ekonomi hijau (1983) belum memberikan dampak nyata bagi perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Hutan belum mampu menunjukkan perannya bagi kemakmuran masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan.

Prof Hadi Sukadi Alikodra merupakan salah satu dari tiga guru besar IPB yang akan menyampaikan orasi ilmiahnya yang berjudul "Transformasi Konservasi Sumberdaya Hutan Bagi Keberlangsungan Bangsa" yang akan dilangsungkan Rabu (13/5) mendatang di Kampus IPB Dramaga.


(Ind/Hanter)

 

Source from:http://www.beritalingkungan.com/2015/05/laju-kerusakan-hutan-indonesia-terparah.html

 

KLHK: Pemerintah Sudah Mengatur Tentang Limbah B3

Kategori: Berita
Diterbitkan: 13 Mei 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 921

Jakarta (Greeners) – Maraknya kasus tempat pengelolaan maupun pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang menyalahi aturan perundangan-undangan, mengakibatkan banyak masyarakat menjadi korban paparan limbah B3 dan mengalami berbagai macam penyakit yang tidak mudah untuk disembuhkan.

Seperti yang terjadi di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Warga desa banyak yang menderita keterbelakangan mental hingga cacat fisik, bahkan ada yang meninggal dunia akibat terpapar limbah dari aktivitas peleburan aki ilegal yang dilakukan masyarakat sejak tahun 1978.

Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ilham Malik, mengatakan, seharusnya semua yang berkaitan dengan limbah B3 sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014. Menurutnya, apa yang terjadi di Desa Cinangka adalah satu kasus yang telah jauh melanggar aturan-aturan yang ada.

“Apa yang terjadi di sana (Desa Cinangka) itu sama sekali tidak ada ketentuan pengaturan limbah yang benar, pencatatannya, proses pengolahan limbahnya. Apalagi masalah residu atau bekas-bekas pemusnahan itu harusnya dilakukan oleh badan yang mendapat izin pemusnahan,” ungkapnya kepada Greeners, Jakarta, Selasa (12/05).

Untuk proses pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan aturan pemerintah, lanjut Ilham, bisa dilihat lengkap di PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam aturan itu disebutkan bahwa pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan perizinan dari KLHK dan setiap aktivitas tahapan pengelolaan limbah B3 harus dilaporkan ke KLHK.

“Untuk aktivitas pengelolaan limbah B3 di daerah, selain dilaporkan ke KLHK juga ditembuskan ke Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) setempat. Selain itu, pengolahan limbah B3 juga harus memenuhi persyaratan lokasi pengolahan. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan di dalam lokasi penghasil limbah atau di luar lokasi penghasil limbah. Syarat lokasi pengolahan di dalam area penghasil harus merupakan daerah bebas banjir dan berjarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter,” ujarnya.

Lebih jauh, Ilham melanjutkan, adapun syarat lokasi pengolahan di luar area penghasil harus merupakan daerah bebas banjir, jarak dengan jalan utama/tol minimum 150 m atau 50 m untuk jalan lainnya, jarak dengan daerah aktivitas penduduk dan aktivitas umum minimum 300 m, jarak dengan wilayah perairan dan sumur penduduk minimum 300 m, jarak dengan wilayah terlindungi (cagar alam atau hutan lindung) juga minimum 300 m.

Adapun fasilitas pengolahan harus menerapkan sistem operasi yang meliputi sistem keamanan fasilitas, sistem pencegahan terhadap kebakaran, sistem pencegahan terhadap kebakaran, sistem penanggulangan keadaan darurat, sistem pengujian peralatan, dan pelatihan karyawan.

“Keseluruhan sistem tersebut harus terintegrasi dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengolahan limbah B3 mengingat jenis limbah yang ditangani adalah limbah yang dalam volume kecil pun berdampak besar terhadap lingkungan,” tukasnya.

Sebagai informasi, selain di Desa Cinangka, Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) melaporkan bahwa sedikitnya ada 70 titik lainnya di wilayah tersebut yang masih aktif melakukan peleburan maupun tinggal menyisakan limbah dan pencemaran timbelnya.

Penulis: Danny Kosasih

 
Source from: http://www.greeners.co/berita/klhk-pemerintah-sudah-mengatur-tentang-limbah-b3/
 

KLHK Temukan Banyak Pelanggaran Pengolahan Limbah PT WPLI

Kategori: Berita
Diterbitkan: 12 Mei 2015
Ditulis oleh gilang Dilihat: 706

Banten (Greeners) – Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengaku terkejut saat mengunjungi pabrik pengolahan limbah milik PT Wahana Pamunah Limbah Industri (WPLI). Lingkungan PT WPLI terlihat kotor dan ditemukan banyak kemungkinan pelanggaran PP 18 jo PP 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah KLHK, Ilham Malik mengatakan bahwa kunjungan kali ini dilakukan dalam rangka pengawasan rutin sekaligus menindaklanjuti laporan dari masyarakat sekitar. Warga setempat mengaku mengalami sakit akibat pencemaran udara dan air akibat aktifitas pabrik pengolahan limbah B3 yang dilakukan oleh PT WPLI yang beralamat di Jalan Rangkas Bitung KM 6 RW 1 Desa Parakan, Kecamatan Jawilan, Serang, Banten.

“Kunjungan kali ini konteksnya memang pengawasan rutin dan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat sekitar tentang adanya aktifitas pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT WPLI di sini,” ungkapnya kepada Greeners, Serang, Kamis (07/05).

Kondisi beberapa alat pengolahan limbah B3 yang dimiliki PT WPLI banyak yang dalam kondisi tidak layak. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Kondisi beberapa alat pengolahan limbah B3 yang dimiliki PT WPLI banyak yang dalam kondisi tidak layak. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Pada kunjungannya tersebut, Ilham mengaku terkejut karena ternyata pabrik yang ia datangi sangat kotor dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Ia juga menerangkan bahwa ternyata PT WPLI tidak memiliki catatan-catatan limbah yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan pengolahan limbah B3. Padahal, catatan limbah tersebut sangat penting untuk menyesuaikan kapasitas insenerator yang digunakan oleh pabrik tersebut.

Catatan tersebut, lanjutnya, untuk menghindari penumpukan limbah yang berlebihan di pabrik. Bila limbah terlalu berlebihan, akhirnya pabrik malah menjadi tempat penumpukan limbah, atau yang lebih ekstrim lagi menjadi tempat pembuangan limbah.

“Ini makanya catatan itu penting. Misalnya, insenarator itu cuma bisa masuk 10 tapi ternyata yang dimasukkan 20 ya tidak sesuai. Lihat tumpukan itu, bisa saja itu sudah berbulan-bulan ada di situ,” katanya sembari menunjuk ke arah tumpukan limbah padat yang menggunung.

Ilham menyatakan bahwa KLHK akan membuat surat sesuai dengan hasil kunjungan kali ini dengan melihat manajemen limbah yang dilakukan oleh PT WPLI. Ia juga mengatakan akan menelusuri perjalanan limbah hingga ke pemasok limbah.

“Selanjutnya akan dilakukan audit lingkungan, lalu akan dilakukan revisi terhadap izin operasi PT WPLI. Berdasarkan hasil kunjungan kali ini sudah jelas, menurut pandangan kami ini harus ditutup saja. Tidak ada manajemen yang bagus dan jelas dalam pengelolaan limbah B3 di sini,” ungkapnya.

Limbah B3 padat menumpuk di salah satu sudut. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Limbah B3 padat menumpuk di salah satu sudut. Foto: greeners.co/Danny Kosasih

Di sisi lain, Factory Manager PT WPLI, Mr. Pak kepada Greeners mengaku pasrah dan menerima saja apa yang akan dilakukan oleh pemerintah setelah kunjungan yang dilakukan kali ini. “Ya, kita terima saja, kalau memang ada yang salah ya nanti kita perbaiki,” ujarnya.

Namun, saat dikonfirmasi terkait pengaduan warga yang mengalami mual, pusing, sakit kulit dan lainnya akibat pencemaran yang dilakukan oleh PT WPLI, Mr. Pak mengaku bahwa pihaknya tidak merasa bersalah apalagi menjadi penyebab berbagai penyakit yang dialami warga tersebut.

“Karyawan kami tidak ada yang sakit, masyarakat di sekitar sini juga tidak ada yang sakit. Ini kok mereka yang jaraknya satu kilometer di sana mengeluhkan sakit dan menuduh kami penyebabnya. Mereka cuma mau minta uang mas,” tukasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya warga Kampung Cibuntu, Desa Parakan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang (Banten) mengaku mengalami penyakit sesak napas, pusing-pusing, gatal-gatal, tangan bernanah, korengan dan bulukan selama hampir tiga tahun akibat pencemaran udara dan air oleh PT Wahana Pamunah Limbah Industri (WPLI).

Terkait hal tersebut, organisasi lingkungan di kota Serang meminta kepada KLHK untuk membekukan izin lingkungan PT. WPLI dan menerapkan saksi pidana maupun perdata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penulis: Danny Kosasih

 

Source from: http://www.greeners.co/berita/klhk-temukan-banyak-pelanggaran-pengolahan-limbah-pt-wpli/

 

Login Form

Berita Terpopuler

Prev Next

Aspek Iklim dalam Perencanaan Perkotaan

Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim perkotaan (Sumber: Sebastian Wypych...

INDONESIA DALAM ISU KELAUTAN DAN PERUBAH…

Bersamaan dengan perundingan pada sidang ke-30 badan-badan subsider UNFCCC (United Nations...

KEBUN BOTANI : UPAYA MELESTARIKAN KEKAYA…

Tidak lama lagi kita harus mengimpor benih kayu dari Malaysia atau Thailand karena tak ada...

Kota Hijau Tanpa Transportasi

Oleh Isyana Artharini Perdebatan soal perubahan iklim di Indonesia masih berkutat soal...

Beda Sarjana dengan Cendekiawan

Oleh: Prof Emil Salim Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia merupakan wadah bagi...

Kita Butuh UU Lingkungan Hidup?

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DALAM TATA KELOLA PE...

LANGKAH KOMITMEN ENVIRO- MASTERPLAN PEMB…

Oleh: Raldi H Koestoer Langkah Komitmen Hijau: •Komitmen Enviro/Hijau–Pembangunan Hijau ...

Menhut: Selamatkan Hutan Perlu Aksi, Jan…

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengingatkan, upaya penyelamatan hutan memerlukan aksi...

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN UNTUK PENATAAN RU…

•Adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup ...